3 Tahun Kasus Paniai Berdarah, Dimana Janji Jokowi

1 Bulan yang lalu

TANAH PAPUA

ADMIN


JAYAPURA, KABARMAPEAA.com – Mahasiawa dan Pemuda Papua menagaih Pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang disampaikan secara spontan Pada tanggal 25 Desember 2014 di Stadion Mandala bahwa Kasus Paniai Berdarah adalah Pelanggaran HAM Berat. Kasus tersebut telah mengorbankan 4 anak pelajar dan beberapa masyarakat mengalami luka serius pada tanggal 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai.

 

“Kami tidak lupa, tragedi penembakan oleh Aparat TNI Porli secara brutal di Paniai, 8 Desember 2014 yang mengorbankan 4 anak pelajar yang tidak bersalah dan beberapa masyarakat mengalami luka tembakan, kasus tersebut sampai hari ini tidak ada niat  dan upaya Negara untuk menyelesaikan kasus Pania secara serius,”

 

Demikian Dikatakan, Nelius Wenda, Koordinator Aksi Busi yang digelar tiga organisasi mahasiswa dan Pemuda, diantaranya, Gerakan Mahasiswa Pemuda, dan Rakyat Papua (GemapaR), Forum Independen Mahasiswa (FIM), Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (SONAMAPPA) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jumat, (08/12/17).

 

Kata dia, dalam kasus ini Presiden sendiri sudah berjanji di depan masyarakat Papua di Stadion Mandala Jayapura pada saat  Natal bersam 25 Desember 2014. Bahwa kasus Paniai merupakan kasus HAM berat yang harus dituntaskan dalam waktu yang dekat tapi sayangnya janji-janji Presiden terhadap orang Papua hanyalah janji palsu beuktinya sampai hari ini kasus Paniai belum tuntas oleh Negara.

 

Mendorong kasus itu, kaum muda mahasiswa dan pemuda telah berupaya dan mendorong kasus ini sampai pada titik pembentukan Tim Ad Hoc dengan cara berdemonstarasi di depan Kantor DPRP, Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan melakukan diskusi publik, namun hingga kini Negara tidak menjawab aspirasi Papua untuk menuntaskan kasus secara hukum dengan alasan tidak punya untuk membiayai Tim Ad Hoc yang telah dibentuk

 

 

“Sangat Ironis dan tidak masuk akal kalau bilang, Negara Indonesia tidak punya uang. Dalam hal ini kami akan terus menagi janji Presiden Jokowi,”tuturnya.

 

Sementara itu Ketua Ketua Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (SONAMAPPA), Philipus Robaha, menuturukan pelanggarakan HAM berat tidak hanya kasus Paniai yang harus dituntaskan Negara, dalam hal ini Tim yang dibentuk. Tapi, ada beberapa kasus HAM berat, diantaranya Biak Berdarah, Wasior Berdarah dan Wamena Berdarah, yang sampai hari ini belum tuntas.

 

“Negara telah gagal menegakkan HAM di Indonesia apalagi Papua dan telah mengabaikan hak hidup orang Papua, aritnya Negara gagal mengindonesiakan orang Papua,”katanya.

 

Sementara itu, Anggota DPR Papua, Komisi I, Laurenzus Kadepa, menyatakan tidak ada orang di dunia ini yang bisa melupakan peristiwa masa lalu yg baik maupun yang tdk baik, suka maupun duka, termasuk kasus paniai berdarah 8 Desember 2017 yang telah menewaskan sedikitnya 4 orang pelajar dan puluhan warga Sipil yang luka-luka.

 

“Publik ingin usut tuntas kasus ini namun tak ada tanda-tanda penyelesaian yg baik. Belum adanya niat baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak tahu entah apa alasannya,”kata Kadepa.

 

Lebih lanjut, publik ingin suatu proses hukum yg adil dari kasus ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu Presiden RI Joko Widodo berbicara di mana adalah buat semua aspek.

 

“Tidak hanya infrastruktur dan investasi, tapi juga termasuk persoalan HAM. Persoalan HAM tidak boleh digantikan dengan aspal, besi dan investasi,”tegasnya.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

 

Foto Kabar Peristiwa