Bank Papua Mematikan Usaha Kecil dan Menengah Orang Papua

2 Bulan yang lalu

ARTIKEL

ADMIN


Oleh, Emanuel Gobai)*


PENDAHULUAN

Sampai saat ini belum pernah ada berita tentang seorang pengusaha asli papua menjadi sukses berkat pengolahan pinjaman modal dari Bank Papua. Kenyataan itu seakan mengkritiki sejuta iklan pengembangan UMKM yang disosialisasikan oleh Bank Papua selama ini di seluruh tanah papua dan bahkan luar papua.


Sejak dibentuknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang kren dikenal Bank Papua hingga saat ini, telah berusia puluhan tahun. Sepanjang itu pula, Bank Papua dijadikan tempat penyimpanan sekaligus pengembangan dana APBD diseluruh kabupaten/kota bahkan propinsi di tanah papua. Berdasarkan kondisi itu sehingga dalam struktur kepengurusan Bank Papua pada posisi pembina sekaligus komisaris diisi langsung oleh kepala daerah disetiap kabupaten atau kota tempat eksisnya Bank Papua. 


Berdasarkan kondisi itu, sepantasnya Bank Papua memprioritaskan peningkatan dan pengembangan pelaku usaha kecil menengah orang papua sebagai bentuk pengabdian perusahaan kepada masyarakat setempat atau sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Berkaitan dengan tidak adanya pelaku usaha orang papua yang didongkrak mengunakan pinjaman Bank Papua sehingga terlahir asumsi bahwa "Bank Papua telah sukses mematikan usaha kecil menengah orang papua diseluruh wilayah papua".


Agar dapat membuktikan asumsi terhadap Bank Papua diatas, perlu kirannya menunjukan potret nyata Bank Papua mematikan usaha kecil menengah milik orang papua secara detail pada bagian selanjutnya. 


POTRET USAHA KECIL MENENGAH ORANG PAPUA


Secara sosial masyarakat papua adalah masyarakat agraris dengan pola bertani yang masih sangat tradisional dan terbatas pada wilayah yang kecil sebagaimana terlihat pada status mereka yang hanya sebagai pekebun, peternak, peramu hasil hutan, pemburu hewan liar dan penangkap ikan di sungai, danau dan laut. Semua hasil keringat dari budaya agraris yang tradisional itu biasanya didagangkan sendiri oleh mereka di pasar tradisional bikinan pemerintah atau pasar kaget buatan para pedagang papua yang tersebar diseluruh tanah papua. 


Jumlah para pedagang papua berfariasi di setiap kabupaten/kota, ada yang hanya berjumlah 50 orang adapula yang berjumlah 100 orang, adapula yang berjumlah 300 orang dan adapula yang berjumlah 500 orang. 


Pola berdagangnyapun berfariasi ada yang merangkap 2 (dua) peran dimana: 

  1. Berperan sebagai pengolah bahan pokok dagang dan sekaligus berperan sebagai pedagang;
  2.  Berbagi peran dimana ada yang berperan sebagai pengolah bahan pokok dagang saja sementara pedagangnya orang lain. Dari dua pola dagang tersebut yang mendominasi adalah berperan ganda dimana pengolah bahan pokok sekaligus pedagang. 


Pola dagang tersebut sanggat jauh berbeda dengan pola berdagang para pelaku usaha pendatang. Bila diamati pedagang pendatang memilik rantai pemasaran yang terstruktur dan sistematik dimana: 

  1. Ada orang yang khusus mengelola bahan pokok seperti petani, pengepul dan penyedia barang subsidi; 
  2. Ada orang yang bertugas untuk menyalurkan bahan pokok ke pasar dan kios/warung; 
  3. Ada orang yang khusus bertugas sebagai pedagang baik dipasar maupun dikios atau warung. 

Dari model pola dagang antara pelaku usaha orang papua dan pendatang diatas sudah dapat menunjukan 2 (dua) pola usaha yang sangat berbeda dimana : 

  • Pelaku usaha orang papua berpola bisnis individu dan 
  • Pelaku usaha pedatang berpola bisnis kelompok. 

Perbedaan itu tentunya sangat berdampak buruk pada beban kerja berdasarkan waktu dimana pelaku usaha orang papua diperas waktu dan tenaganya sementara pelaku usaha pendatang hanya bekerja pada beberapa waktu saja sehingga tenaganga tidak terkuras habis. Memang dalam konteks hasil yang lebih banyak diperoleh oleh pelaku usaha model bisnis individu dibanding pelaku usaha model bisnis kelompok karena yang bisnis individu tanpa potongan bagi pengangkut dan pedangang sementara model bisnis kelompok ada potongan bagi pengangkut dan pedagang.  


Meskipun ada perbedaan yang jauh antara pelaku usaha kecil orang papua dan pelaku usaha orang pendatang namun yang perlu digarisbawahi adalah masih eksisnya pelaku usaha kecil orang papua dengan pola dagangnya sampai saat ini. Bahkan yang perlu diacungi jempol adalah sikap bertahan dan ingin berkopetisi dalam dunia bisnis dengan para pelaku usaha orang pendatang yang mengunakan pola dagang berkelompok yang modern. Anehnya kondisi pelaku usaha kecil orang papua itu tidak dijadikan peluang pengembangan modal melalui pengembangan UMKM yang dikembangkan oleh Bank Papua diseluruh tanah papua atau diluar tanah papua. Selain itu, Disperindakop diseluruh pemerintah kabupaten/kota dalam propinsi papua dan propinsi papua barat tidak menjadikannya sebagai peluang pengembangan UMKM. 


SUMBER MODAL USAHA KECIL ORANG PAPUA


Pandangan dagang yang terbangun dalam benak orang papua terlahir dari kondisi kebudayaan agraris yang terpatri dalam cara pandang orang papua dapat terjadi karena perolehan hasil keringat yang berlebihan sehingga agar tidak mubasir maka yang dipikirkan dalam akal sehat manusi adalah perlu adanya tempat yang harus disediakan sebagai fasilitas penyalurannya, salah satunya adalah berdagang. 


Berdasarkan pantauan, mayoritas hasil dagangan itulah yang dikelolah sebagai sumber pendukung pemenuhan modal usaha. Secara teknis, sebagai berikut:


Awalnya mereka mengolah tanah warisan selanjutnya hasilnya dijual dan adapula yang diberikan untuk makanan ternak  peliharaan. Dari hasil jualan tanaman dan ternak itulah yang digunakan sebagai modal pengembangan usaha kecil orang papua. Dengan modal itu mereka membeli peralatan dagang seperti tikar, plastik, dan adapula yang mereka gunakan untuk membeli barang dagangan. 


Adapun alternatif perputaran modal yang sering dilakukan oleh pedagang usaha orang papua yang sungguh berarti bagi perputaran usaha yaitu adanya kebiasaan arisan. Dengan modal peralatan, barang dan kebiasaan arisan para pelaku usaha orang papua menghidupkan usahanya.


Sampai saat ini Bank Papua belum berbuat apapun terhadap para pelaku usaha kecil orang papua yang diwujudkan melalui pemberian modal usaha sebagai bentuk pengembangan usaha kecil menengah orang papua. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Koperasi diseluruh kabupaten dan Kota dalam propinsi papua dan propinsi papua barat juga tidak berbuat banyak untuk meningkatkan modal usaha ataupun program peningkatan pelaku usaha kecil orang papua. 


Sekalipun demikian kenyataannya, yang patut diacungi jempol adalah "para pelaku usaha kecil orang papua tidak terlalu mengeluh atas kondisi itu". 


Bank Papua dan Dinas Perdagangan dan Koperasi lebih banyak berikan perhatian kepada para pelaku usaha menengah yang dikelolah oleh orang pendatang. Mereka sering diberikan pinjaman modal baik oleh Bank Papua dan Dinas Pedagangan dan Koperasi di setiap kabupaten dan kota dalam Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Secara detail belum diketahui apa penyebab tidak diberikannya modal kepada pelaku usaha kecil orang Papua. 


Apapun alasannya yang pasti kenyataan itu menunjukan fakta diskriminasi dalam pengembangan modal usaha yang menjadi target pengembangan modal Bank Papua dan dinas perdagangan dan koperasi. 
 

Sampai saat ini, diatas nihilnya perhatian dari Bank Papua dan Disperindakop dengan modal seadanya para pelaku usaha kecil orang papua mampu bersaing melawan pelaku usaha menengah ke atas orang pendatang. Sikap para pelaku usaha kecil orang papua itulah yang kemudian menjadi sasaran pengembangan modal milik beberapa koperasi milik swasta yang selalu mendatangi para pelaku usaha kecil orang papua untuk memberikan modal usaha dengan tarikan yang tinggi sehingga menimbulkan situasi pemerasan yang sistemik namun terpraktek secara halus. Anehnya lagi adalah ada beberapa pemilik modal yang mengunakan agama dan strukturnya untuk mengembangkan modalnya dalam bentuk koperasi yang menjadikan umat sebagai target pengembangan modal milik koperasi swasta (kapitalisasi mengunakan payung agama).


Fakta pemanfaatan diatas, nihilnya pengembangan modal oleh Bank Papua dan Disperindakop kabupaten/kota selama ini, sewajibnya dikritisi oleh intelektual papua atau para ekonom papua. Sikap diam intelektual atau ekonom papua selama ini menjadi pertanyaan tersendiri yang wajib dipecahkan secara bersama. Mungkin sikap intelektuan dan ekonom papua disebakan karena kurangnya pantauan atau kurangnya pengetahuan terkait pentingnya modal usaha dan arus kapitalisasi dalam dunia bisnis usaha kecil dan menengah yang sedang mengerogoti wilayah Papua. 


Terlepas dari kondisi diatas yang patut diacungi jempol dan yang menjadi sumber kelegahan adalah eksistensi pelaku usaha kecil orang papua dalam persaingan usaha yang tidak seimbang antara pelaku usaha orang papua dan orang pendatang diseluruh tanah papua.


BANK PAPUA MEMATIKAN USAHA KECIL ORANG PAPUA


Berdasarkan usia Bank Pembangunan Daerah atau Bank Papua yang telah mencapai puluhan tahun pastinya telah memiliki keuntungan yang berlimpah ruah melalui pengembangan bunga yang diperolah dari hasil transaksi pengiriman atau penarikan para nasabanya. 


Semua pihak telah mengetahui dengan pasti bahwa Bank Pembangunan Daerah dimanapun adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi untuk memutarkan dana APBD. Berdasarkan strukturnya, kepala daerah menempati jabatan komisaris dalam Perusahaan Bank Pembangunan Daerah. Dengan posisi demikian semestinya yang menjadi program prioritas adalah pengembangan usaha kecil orang papua, namun faktanya Bank Papua justru mendiskriminasikan pemberian pinjaman modal kepada para pelaku usaha kecil orang papua. 


Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa orang papua yang pernah mengajukan pernohonan modal usaha di Bank Papua (Paniai), berkas mereka ditolak oleh pihak Bank Papua. Menurut keterangan, pengaju permohonan modal di Bank Papua, awalnya dia ingin membuat usaha pemeliharaan ikan dimana tempat usahanya telah disiapkan selanjutnya dia mengajukan setifikat hak milik atas tanahnya sebagai jaminan peminjaman modal. Dengan mengantogi kelengkapan atministrasi itu, calon penerima modal mengajukan permohonan peminjaman modal ke Bank Papua, namun pihak Bank Papua tidak menerimanya. 


Menurut informasi yang diperoleh ternyata pihak Bank Papua paling sering memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha menengah orang pendatang. 


Perlakuan yang berbeda dalam pemberian modal usaha kepada pelaku usaha kecil orang papua dan pelaku usaha menengah orang pendatang menunjukan fakta diskriminasi dalam pemberian pinjaman modal dari Bank Papua. Atas kondisi itu mengundang berbagai pertanyaan, sebagai berikut:


Secara atministrasi yang menjadi pertanyaan adalah para pedagang pendatang memberikan persyaratan atministrasi seperti apa sebab faktanya mereka berusaha diatas tanah sewa dan mayoritas mereka hanya memiliki surat-surat motor sebagai bukti kepemilikan surat berharga yang dapat dijadikan jaminan surat berharga untuk mengurus atministrasi permohonan peminjaman modal di Bank Papua.


Secara program peningkatan UMKM dalam tubuh Bank Papua sesunguhnya program tersebut ditujukan kepada pelaku usaha kecil orang papua atau pelaku usaha menengah orang pendatang sebab faktanya APBD kabupaten/kota diseluruh tanah papua dijadikan modal untuk pengembangan Bank Papua dan kepala daerah setempat menjadi komisaris Bank Papua.


Berdasarkan dua pertanyaan diatas sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Papua tidak memiliki misi untuk mengembangkan usaha kecil orang papua sebab secara atministrasi dan realisasi program pengembangan UMKM yang ada sudah pernah ditempuh oleh pelaku usaha kecil orang papua namun selalu ditolak oleh Bank Papua. Atas dasar itulah yang menjadi kesimpulan bahwa  Bank Papua sudah, sedang dan akan terus mematikan usaha kecil menengah orang papua dan menghidupkan usaha kecil menengah orang pendatang.


Kini sudah saatnya publik papua khususnya para pelaku usaha kecil orang papua mengambil satu sikap tegas untuk meminta Bank Papua mengklarifikasi alasan tindakan diskriminasi dalam pemberian modal usaha selama ini. Hal itu, wajib dilakukan demi menghidupkan program peningkatan UMKM yang terfokus bagi pelaku usaha kecil orang papua sebab yang dijadikan modal utama dalam Bank Papua adalah dana APBD yang diperuntukan kepada masyarakat asli yang berdomosili dalam wilayah kabupaten/kota yang pengolahannya diberikan kepada  pemerintah kabupaten/kota setanah papua sehingga sewajibnya pelaku usaha kecil orang papua yang diprioritaslan untuk mendapatkan modal usaha dari Bank Papua sebagai bentuk nyata kewajiban tanggungjawab sosial bank papua terhadap masyarakat papua disekitarnya. 


PENUTUP


Dari uraian panjang diatas telah mampu menunjukan kondisi riel pelaku usaha kecil orang papua baik secara jumlah dan perbedaan pola usaha yang melaluinya telah mampu menunjukan eksistensi para pelaku usaha kecil orang papua. Melaluinya eksitensi itu mereka mampu menghasilkan modal yang difungsikan untuk mengembangkan usaha kecil orang papua. 


Kondisi itu tidak dijadikan peluang bagi Bank Papua dan Dispeeindakop kabupaten/kota dalam propinsi papua dan propinsi papua barat. Padahal APBD semua kabupaten/kota ditanamkan dan dikembangkan dalam Bank Papua yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 


Fakta diskriminasi pemberian modal pengembangan UMKM oleh Bank Papua meskipun sang pengaju permohonan modal telah melengkapi semua atministrasi yang diminta oleh Bank Papua. Hal itu menjadi fakta Bank Papua Mematikan Usaha Kecil dan Menengah Orang Papua. 


Semoga intelektuan dan ekonom papua tidak hanya prihatin melihat nasib usaha kecil orang papua dari permukaan saja akan tetapi bisa masuk lebih dalam untuk melihat realitas ekspansi kapital melalui pengembangan modal melalui koperasi swasta yang kian menjamur di pasar tradisional dan pasar kaget hingga masuk kedalam rumah ibadah atau dibawah payung agama yang sedang menguras modal usaha kecil orang papua karena sikap Bank Papua yang setiap waktu kian mematikan usaha kecil orang papua atas sikap tidak memberikan modal bagi pelaku usaha kecil orang papua.


"Kritikanmu Adalah Pelitaku"


Penulis adalah aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.)*


 

Foto Kabar Peristiwa