ELSHAM Papua Sebut Penanganan Pelanggaran HAM di Papua Harus lewat Meja UN, Bukan Indonesia

1 Bulan yang lalu

TANAH PAPUA

ADMIN


 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Dalam catatan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua,  selama setahun terakhir ini, kekerasan  dan pelanggaran HAM  di tanah Papua cenderung disebabkan oleh pembatasan aspirasi atau menyampaikan pendapat di muka umum.

 

“Setahun telah tecatat pelanggara HAM di tanah Papua dan Papua Barat mencapai 34 daerah dan kota di Papua dan Papua barat, hal ini menunjukan bahwa Indonesia sudah tak mampu mengindonesiakan Orang Asli Papua,”Kata Direktur Elsham, Papua, yang diwakili Asisten Devisi Monotoring, Matius Rumbrapuk, kepada kabarmapegaa.com, Senin, (11/12/17).

 

Menurutnya, memperingati Hari HAM sedunia, bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa, kelompok, pemuda, KNPB, Solidaritas. Namun, Negara yang harus memperingati hari HAM Sedunia. Karena menurutnya, Indonesia sudah termasuk anggota PBB secara defacto dan dejure yang seharusnya ikut memperingatinya terhadap kekerasan yang terjadi di bangsa ini.

 

“Heranya, mahasiswa, pemuda dan Rakyata Papua lebih memperdulikan pelanggaran yang terjadi di bangsa ini, termasuk di tanah Papua, ini suatu kebanggan dan contoh buat Indonesia yang sudah selalu diangkat dari ujung ufuk timur Indonesia,”Jelasnya.

 

Untuk itu, Indonesia wajib memperingatinya dalam bentuk apapun, yang perlu dilihat dari sisi HAM apakah sudah dilakukan penuntasan terhadap  kasus-kasus di bangsa ini atau belum termasuk di tanah papua.

 

“Sampai detik ini, tidak ada satu pun kasus yang Negara dengan niat baiknya untuk selesaikan. Ini yang menunjukan bahwa Indonesia dan pemerintah tidak serius untuk selesaikan pelanggaran HAM di Papua,”terangnya.

 

“kasus pelanggaran ham yang ditemukan di beberapa diantaranya,  Paniai, Deiyai, Wamena, Abepura, Timika, termasuk kasus Yapen. Namun kasus Yapen menurutnya, kasus itu saja, pemerintah melarang wartawan meliput. Itu hal-hal pelanggaran HAM dalam Jurnalis, apalagi kasus yang langsung tembak-menembak,”tambahnya.

 

Untuk itu, menurutnya,  solusinya untuk rakyat Papua ialah adalah Referendum. Indonesia harus terbuka dan menerima kenyataan itu. Hal itu bukan hal baru, tapi memang sudah menjadi kerinduan rakyat Papua.

 

Selain itu, kata dia, atas nama lembaga ini, bahwa Indonesia sudah tidak serius menangani kasus pelanggaran di Papua. Maka, soal penanganan, serahkan saja ke UN untuk selesaikan. Jadi, tidak lewat Provinsi Negara Indonesia, tapi melalui jalur meja UN.

 

“Hari ini masyarakat sangat membutuhkan segala pelanggaran HAM melalui UN. Bukan jalur dialog dan lainnnya.  Karena kami menemukan data di lapang bahwa masyaratak  merindukan referendum  bukan dialog, kalau dialog siapa yang nanti dialog, mekanisme nya seperti apa.  Ini kan belum trasparasan Jadi harus dijelaskan,”bebernya.

Dialog menurutnya, sangat baik, namua hanya saja perlu menjelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti, karena bicara hal itu bukan milik satu orang, tapi milik umum  dan kepentingan bangsa Papua.

 

Sebelumnya Anggota DPR Papua Komisi I, Laurenzus Kadepa, mengatakan Presiden RI Joko Widodo selama ini berkomitmen dan sangat memimpikan untuk membangun Papua lewat pembangunan infrastruktut, tetap dia tidak fokus dalam masalah HAM di Papua, di bidang HAM  tidak satu pun tersentu.

 

“Presiden Jokowi memang perhatian terhadap Papua dan itu membuktikan lewat pembangunan Infrastruktur di papua begitu pun dengan sektor lainnya. Kami salut itu, tapi bidang HAM, belum tersentu sama sekali,”Kata Kadepa.

 

Ia  berharap, agar kasus pelanggaran HAM di Papua  segara diungkap. Kalau Indonesia mau diakui sebagai Negara demokrasi, ya harus berani jujur. Jujur dalam pengungkapan siapa pelaku-pelakunya.

 

Pewarta          : Alexander Gobai

Foto Kabar Peristiwa