IMAPA Bogor Protes Dengan Pemasangan Spanduk “Beta Papua, Beta Indonesia”

1 Bulan yang lalu

TANAH PAPUA

ADMIN


BOGOR,KABAMAPEGAA.com -  Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bogor, Yunus Eki Gobai memprotes atas pemasangan spanduk dengan tulisan “Beta Papua, Beta Indonesia”, di jalan masuk asrama Papua di Dramaga Bogor, Jumat (1/11/17) belum lama ini.

 

Pemasangan spanduk itu diduga  oleh oknum tidak dikenal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan mahasiswa Papua-Bogor, sebab spanduk yang mengatasnamakan mahasiswa Papua tersebut tidak diketahui oleh kalangan mahasiswa Papua sendiri.

 

Spanduk yang berukuran 5×2 meter itu ditemukan tepat di depan gedung beras (Bulog) di jalan masuk menuju asrama mahasiswa Papua.

 

Informasi yang dihimpun kabarmapegaa.com, spanduk tersebut sudah dipasang tanggal 1 Desember Pkl. 05.00 WIB pagi dan baru diketahui pkl. 15.00 WIB oleh penghuni asrama Papua.

 

Ketua IMAPA Bogor, Yunus Eki Gobai, mengatakan dirinya  dan jajarannya akan melaporkan ke pihak kepolisian  setempat. Laporan tersebut menurutnya untuk menangkal persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat.

 

“IMAPA akan lapor ke Polres Dramaga kalo ada yang buat spanduk tanpa sepengetahuan BP IMAPA, apa lagi pake nama Papua. Kalo di pikir-pikir kita di sini ada punya organisasi, nanti dipikir oleh orang-orang yang lewat liat itu spanduk kalo itu IMAPA yang buat,” tegas Gobai.

 

Jangan Paksa Kami Mencintai NKRI atau Tidak

 

Menurut Gobai, siapapun tidak berhak untuk memaksa mahasiswa Papua dalam menentukkan pilihan, antara mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau tidak. Sebab, pemaksaan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

 

“Untuk oknum yang memasang spanduk, tidak punya hak untuk mengarahkan kami secara paksa antara mencintai NKRI atau tidak. Tidak usah paksakan orang lain dengan sesuatu yang orang tidak suka dan ini anda sudah melanggar hak asasi manusia dengan cara yang sama sekali tidak etis,” ujar Gobai.

 

Selama ini, kata Gobai, kegiatan dan pembinaan organisasi Mahasiswa Papua-Bogor adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan membentuk jiwa kepemimpinan yang nantinya akan menjadi bekal ketika pulang ke daerah. Dengan kejadian tersebut, katanya, mahasiswa Papua seoalah-olah dinilai tidak mengakui NKRI.

 

“Tapi ketika melihat spanduk ini, kami merasa tertekan dan sepertinya kami selama ini tidak mengakui NKRI,” ungkapnya.

 

Menurut dia, gejolak yang timbul di kalangan mahasiswa Papua adalah menyuarakan kebebasan masyarakat Papua, kebebasan yang hidup damai tanpa kekerasan militer, dan segala bentuk kejahatan kemanusiaan lain di Papua.

 

Selain itu, IMAPA Bogor juga mengkritisi kata ‘Beta’ pada tulisan spanduk.

 

“Oknum yang memasang spanduk ini saya yakin anda sendiri juga tidak mengerti apa itu arti dari pada kata beta. Apakah anda sudah mabuk lalu buat spanduk?  Beta kan itu kata-kata orang Ambon, bukan kata-kata orang Papua. Menurut saya, beta itu bukan logat orang Papua, itu orang Ambon punya logat, salah kaprah,” tegas Gobai.

 

Jangan Terprovokasi

 

Persoalan ini juga mendapat tanggapan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bogor. Melalui Ketua Presidium Yogen Sogen, meminta kepada mahasiswa Papua di Bogor agar tidak terprovokasi.

 

“Saya mengingatkan kepada teman-teman Papua di Bogor agar tidak terprovokasi dengan spanduk tersebut. Meskipun kita tidak ketahui maksud dari oknum tersebut, tapi ini merupakan sebuah peringatan kepada teman-teman Papua mengingat isu kemerdekaan Papua,” ungkap Yogen.

 

Soal gejolak mahasiswa Papua akhir-akhir ini, menurut Yogen, hal tersebut sah-sah saja selagi perjuangan mereka atas nama kesejahteraan dan keadilan di tanah Papua.

 

“Bagi saya tidak salah jika teman-teman Papua Bogor melayangkan sikap tidak setuju kepada pemerintah Indonesia yang membiarkan persoalan ketidakadilan di bumi Papua dan mengkapitalisasi masyarakat Papua dalam permainan kaum borjuasi,” tandasnya.

 

Menurut Yogen, ada beberapa kejadian tragis di Papua belakangan ini yang seharusnya menjadi refleksi bersama bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara.

 

“Ketidakadilan di Papua dengan pengerahan militer merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tidak harus dibiarkan lalu dikuburkan begitu saja. Persoalan ketidakadilan adalah persoalan bersama dan harus disuarakan bersama,” tegas Yogen.

 

Ia menanambahkan, kalau hukum menjadi panglima tertinggi seharusnya hukum yang menuntaskan persoalan ini. Akan tetapi, pelanggaran demi pelanggaran, katanya, tidak pernah terselesaikan.

 

“Maka konsekuensi logisnya adalah kita harus menyuarakan segala bentuk ketidakadilan itu,” ungkap Yogen.

 

Pewarta         : Alexander Gobai

 

Foto Kabar Peristiwa