Jokowi Tutup Mulut, Kapan Implementasi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Cinque Terre
Alexander Gobai

5 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Dewan Adat Paniai (DAP), John N.R. Gobay, menyatakan kedatangan presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Nabire pada dini hari, Rabu, 20 Desember 2017 telah menutup kesempatan penyelesaiaan kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua.

 

Salah satu contoh kasus Paniai yang menewaskan 4 orang pelajar dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami luka serius pada 08 Desember 2014 di Paniai.

 

“Kami menagih janji Jokowi yang ingin menutaskan kasus Paniai dengan cepat seperti diucapakan pada 24 Desember 2014 di Mandala, Jayapura. Implementasinya harus dibuktikan, kapan ingin diselesaikan karena sudah 3 tahun,” Kata Gobai kepada kabarmapegaa.com, Rabu, (20/12/17) dari kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kamkey, Abepura.

 

Menurutnya, bukan hanya kasus Paniai, namun ada kasus pelanggaran Ham yang terjadi bersamaan di 3 tahun terakhir, misalkan, Kasus wasior dan wamena. Kasus-kasus itu sudah berkategori pelanggaran HAM berat. sesuai dengan regulasi RI, UU 39 tahun 1999 dan  UU 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ketika Komnas HAM memparnipurnakan bahwa kasus Paniai dan kasus di dua daerah itu  adalah pelanggaran berkategoti HAM berat.

 

“Sekarang, kami mempertanyakan kepada Presiden, dimana konsistensi terhadap kasus Paniai,” tegasnya.

 

Hal serupa, Anggota DPR Papua Wilayah Meepago ini, mengatakan SDA di Wilayah Meepago identik dengan kekarasan, karena selama pembangunan jalan berlangsung diduga keterlibatan oknum aparat yang melakukan bisnis juga terlibat menawarkan diri  sebagai pengamanan, padahal hal seperti ini bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat.

 

“Kami menilai pintu besar untuk pelanggaran Ham, kalau sudah ada ketelibatan aparat baik secara langsung maupun tidak,” jelasnya.

 

Menurutunya, “kami tegas tarik pengamanan TNI/Porli, kasih tinggal masyarakat yang bekerja,” imbuhnya.

 

DIkatakan, anak-anak Papua sudah mampu bekerja dalam pembagunan jalan, jembatan, aplagi pertambangan. Mereka sudah bisa bekerja hampir dalam kategori skala-skala dibawah 5 M.

 

“Contohnya, anak-anak Napan, Yaur, Mee, Intan Jaya, Amugme, kamoro, dan pesisir di wilayah Meepago. Mereka sudah mampu bekerja tanpa bantu pengamanan,” imbuhnya.

 

Kata Gobai, “Oneibo, satu satu contoh kasus ketika perusahaan melibatkan PAM juga di dalam pembuatan jalan. Saya pikir akar masalah pelenggaran Hak ketika ketetlibatan Aparat,” tegasnya, sekali lagi.

 

Terpisaha, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (SUTJ) Papua, Malvin Yobe menuturukan, kedatangan Jokowi Ke Papu telah melakuakkan pencitraan terhadap tiap pelanggaran HAM di Papua, salah satunya pelangggarana Ham berat di Paniai.

 

“Jokowi harus berani bertanggungjawan atas penembakan yang mewaskan 4 pelajar dan  beberapa orang PNS yang mengalami luka serius itu,” jelasnya.

Sementara itu, dikutip jubi.com edisi, (20/12/17) Salah satu aktivis HAM di Nabire, Gunawan Inggeruhi yang juga sebagai koordinator Pemantau Keuangan Negara (PKN) wilayah Nabire ini dengan tegas mengatakan dirinya melihat kunjungan kali ini ada kepentingan untuk Pilpres 2019 nanti. 

 

"Ini ada motif kepentingan Pilpres 2019. Kalau seperti ini, kapan penegakan HAM akan dilakukan," katanya dengan nada kesal.

 

Gunawan mengatakan sangat tidak etis dan sama sekali tidak ada guna atas perjalanan Presiden ke Nabire dan pulang tanpa menyentuh persoalan HAM di Papua.

 

`Pewarta : Alexander Gobai

 

#Budaya

Baca Juga, Artikel Terkait