Jokowi ke Papua: gagal menyelesaikan HAM, tidak ada untungnya

10 Hari yang lalu

HUKUM DAN HAM

ADMIN


JAYAPUARA, KABARMAPEGA.com --Rencana kedatangan presiden Indonesia, Joko Widodo ke Kabupaten Asmat  dan beberapa kabupaten di Papua  sudah tidak percaya lagi oleh rakyat Papua karena Jokowi gagal dalam menyelesaikan pelaggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh legislator Papua, Laurenzius Kadepa kepada media ini saat diwawancara, Selasa (10/4/2018).

 

“Saya sudah memberikan kartu merah kepada  president Indonesia Jokowi melalui beberapa awak media karena  pelanggaran yang terjadi tanah Papua sampai saat ini, satupun belum diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,”  ujar Laurenzius yang membidangi Komisi I  Anggota DPRP  Papua ini.  ini

 

Menurut Laurenzius, anggota DPRP Pemilihan Dapil III wilayah meepago  kunjungan Jokowi ke Papua pun  tidak untungnya  bagi rakyat Papua. “ hanya saja untung bagi kepentingan tertentu bisa juga  peratihan publik demi kepentingan  Pilpres 2019,” katanya.

 

Preseden Indonesia datang ke Papua, menurut Kadepa hanya  untuk meredam  pelanggaran HAM yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Papua.

 

Menurut  legislator ini, Jokowi dinilai presiden yang gagal di pidang HAM.

 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Papua Jogja, Aris Yeimo juga mendukung pernyataan Legislator Papua, Laurenzus Kadepa.

 

Aris mengatakan saat ini  orang Papua bukan minta makan atau minum. Menurut Yeimo, setelah menjadi pemimpin negara Presiden Joko Widodo, telah membuat kebijakan politiknya, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang prioritas politik utamanya berpusat pada upaya untuk investasi di bidang infrastruktur.

 

“Isu-isu lain seperti Revolusi Mental, atau rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia. sudah enam kali Presiden menginjakkan kaki di Papua, dan dikabarkan kalau dalam waktu dekat akan ke Papua lagi, setelah enam kali ke Papua sama sekali tidak menguntukan bagi rakyat Papua,” jelasnya kepada media ini saat diwawancara di kediaman, asrma mahasiswa Papua, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta. Selasa (10/2018).

 

Katanya, penyelesaian  pelanggaran HAM hanya tinggal janji di bibir saja, pada hal Papua syarat dengan pelanggaran HAM, mulai dari Kasus 1965, Biak Berdara, penembakan terhadap 4 siswa di Paniai, pelanggaran HAM Deiyai, dan yang baru terjadi di kabupaten Dogiyai baru-baru ini, serta masih banyak kasus hingga kini belum juga satupun ada usaha untuk penyelesaian. “Berbagai masalah hingga detik ini didesak oleh rakyat Papua, agar dapat di selesaikan,” tegas ketua IPMA Papua Jogja, Aris Yeimo.

 

Selanjutnya pelanggaran HAM yang di lakukan oleh PT Freeport, pencemaran Lingkungan, perampasan Tanah adat, pembagian hasil yang tidak merata, Penembakan yang terjadi di sekitar PT  Freeport sehingga tidak banyak bicara. “Kami mewakili rakyat Papua menilai bahwa PT Freeport akar masalah di atas Tanah Papua.”

 

“Oleh sebab itu PT Freeport harus ditutup, bukan Nasionalisai atau semacamnya, sekali lagi dengan tegas PT Freeport harus di tutup dan segera anggkat kaki dari tanah Papua,” tutup Aris.

 

Rencana kujungan Jokowi ke Papua kali ini akan ke Jayapura-Timika pada tanggal 11 April dan ke kabupaten  Asmat akan dilanjutkan pada tanggal 12 Aprl 2018.

 

Pewarta: Manfred kudiai dan Yulianus Nawipa/KM

Foto Kabar Peristiwa