Jurnalis  Papua Juga Punya HAM

19 Hari yang lalu

ARTIKEL

ADMIN


Oleh, Frans Pigai*)

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com – Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam meliputi informasi dalam bentuk apapun. Karena Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yakni; suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Persoalan mengenai jurnalisme dan pers di Papua. Mulai dari masalah Amplop (Suap). Secara umum persoalan jurnalisme dan pers di Papua hamper mirip dengan persoalan di kota-kota lain. Hanya saja jurnalisme dan pers di Papua jadi tambah rumit karena persoalan sejarah Papua yang masih kontraversi hingga saat ini. HAM bias saja terjadi pada jurnalis di Papua apalagi di liput oleh jurnalis asli Papua. Oleh sebab itu, saat meliput berita dilapangan perlu bedakan dan bersikap sebagai seorang jurnalis yang menjalankan tugas utama.

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers meyatakan bahwa, Undang-Undang Pers “Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

 

Apakah seorang Jurnalis punya Hak Asasi Manusia (HAM)?

 

Pernyataan itu lahir dari diskriminasi, teror, intimidasi yang sering dihadapi oleh wartawan. Apalagi kalau mereka di tugaskan di daerah konflik seperti di Papua. Resikonya sangat tinggi.

 

Pernyataan itu mau mengingatkan kepada semua kalangan baik masyarakat akar rumput dan pejabat pemerintah dan lembaga-lemabaga yang ada untuk menyadari bahwa pentingnya seorang jurnalis menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat dan mengawal proses pembangunan.

Di Papua masih banyak kecolongan yang terjadi. Sehingga disinilah penting untuk mengingatkan bahwa seorang jurnalis juga mempunyai HAM. Hak yang dimaksudkan barang kali hak untuk menyampaikan informasi sesuai fakat tidak boleh di intervensi dari siapapun. Apalagi dilarang untuk menulis berita sesuai dengan fakta.

 

Kerja kerja ini tantangannya sangat besar sehingga pernyataan bahwa jurnalis juga punya HAM itu mesti diterapi dan di pahami agar tidak gagal paham oleh semua kalangann yang membutuhkan informasi.

 

Tetapi sayangnya, Jurnalis Indonesia dengan adanya perkembangan globalisasi ini dilindungi oleh hukum Negara, artinya seluruh media cetak di Indonesia tidak diijinkan Jurnalis Negara Indonesia untuk meliputi berita-berita tentang Pelanggaran HAM di tanah Papua, itu fakta yang ada dan nyata bagi tanah Papua.

 

Hal ini terlebih khususnya pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Walau semuanya itu diatas kebenaran dan punya bukti aatau fakta yang jelas adanya.

 

Peliputan berita itu hak bagi wartawan, namun kita melihat bahwa realita yang terjadi tidak seperti apa yang menjadi tolak ukur dan ketetapan dalam undang-undang Pers. Yang ada hanya rasa tertekan yang diberlakukan oleh elit-elit kepentingan di tanah Papua bahkan nasional di negara ini. Tapi, yang menjadi pertanyaan mengapa wartawan Indonesia tidak mampu menangani berbagai persoalan di tanah Papua, apakah karena takut didiskriminasi oleh Negara Indonesia sendiri, tapi nyata bahwa hukum Pers sudah ada?

  

Untuk itu, yang menjadi pertanyaannya adalah bukankah Pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua ini sebuah berita atau merugikan nyawa manusia Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) sedangkan Wartawan Indonesia terfokus pada berita-berita lain dan lebih mengedepankan pelanggaran HAM yang terjadi di luar Papua dan selalu ditayangkan di televisi-televisi nasinal dan lokal di Indonesia secara terus menerus, seperti Ocha yang baru-baru ini terjadi di luar negeri sana?

 

Kontek sini ada diantara teori dan praktik, apalagi di tanah Papua. Benar bahwa HAM melekat pada setiap orang, apapun profesinya, termasuk mereka yang memilih menjadi wartawan. Hak asasi wartawan sama seperti sesama lain; hak hidup, hak bicara, hak mengemukakan pendapat, hak menulis, hak menghirup udara, hak fundamental lainnya. Dalam konteks profesi, wartawan punya hak mencari data atau meliput dan mengemasnya untuk kemudian dipublikasikan melalui media massa tempat ia bekerja. Melarang wartawan meliput, batasi wartawan mendapatkan bahan berita atau data, terror hingga ancama nyawa adalah bagian dari pelanggaran HAM.

 

Realita selama ini teman-teman wartawan di tanah Papua tak jarang dilarang HAMnya. Bertekad menjalankan tugas mulia dengan konsisten publikasikan berbagai persoalan termasuk kasus HAM, justru kadang HAM si jurnalis jadi taruhan nyawa. Sementara di pihak lain, anggapan bahkan tudingan tidak netral hingga muncul pengkotak-kotakan di internal maupun publik, adalah hal nyata yang memang ada dan terjadi hingga kini. Itu tantangan hari ini, yang harus dihadapi jika setia dan konsisten dengan profesi mulia.

 

Oleh sebab itu, jangan takut dan minder dengan hal demikian, tetapi yakin dan percaya bahwa dalam menjalankan tugas sesuai aturan, suarakan fakta, dan tetap yakin bahwa kebenaran tetap memihak pada kita sebagai seorang jurnalis di tanah Papua!

 

Jurnalis juga manusia, bukan robot. Hal ini di kalangan wartawan menjadi hot topic, yakni; Pertama, mengenai keamanan seorang jurnalis itu sendiri ketika meliput. Kedua, maraknya diskriminasi terhadap wartawan membuat mereka jenuh untuk menulis berita. Apalagi mengenai persoalan sejarah Papua. Diskriminasi yang saya maksudkan mereka mendapatkan bukan dari pihak Papua tapi pihak lain juga. Ketiga, masalah amplop juga menjadi tantangan. Tapi, intinya bahwa jalankan tugas sesuai dengan aturan dan suarakan fakta.

 

Dan ada banyak hal yang musti dibicarakan. Dan diangkat dalam diskusi-diskusi di berbagai kalangan.  Saya jujur bahwa saya selalu jadikan tugas mulia dalam menanggapi persoalan sebagai karya dalam jurnalis untuk perang "maju karena masalah atau mundur karena masalah.

 

Penulis adalah seorang Jurnalis Papua, di media  online www.kabarmapegaa.com

Foto Kabar Peristiwa