Masyarakat Papua di Hadapan Hukum

1 Bulan yang lalu

ARTIKEL

ADMIN


Oleh, Maximus Sedik)*

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga msayarakat tidak selalu menayadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya ia berlakukan atau bersikap tidak menurut suatu pola tertentu. Hal ini disebabkan karena sejak lahir manusia sudah hidup dalam suatu pola tertentu dan mematuhinya dengan cara mencontoh orang lain atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya melalui pendidikan atau lainnya. Namun jika seseoarang tidak mulai tidak senang untuk hidup dengan cara yang lama yang sudah ia alami, maka ia pun mulai menginginkan  sautu suasana  yang baru dan oleh karenanya ia kemudian membuat suatu rancangan baru dalam pola hidupnya. Keinginan ini berhubungan erat dengan kebutuhan yang pada saat itu mendesak untuk segera dipenuhi .

 

Siapakah Manusai Itu ?

Mnusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sediri. Artinya, manusia dapat bertanya dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya berhadapan melaikan juga menghadapi dirinya sebagai yang berhadapan dengan dunianya atau dunia manusia Ia berbeda dengan hewan sebab hewan tidak sadar diri. Disamping itu, manusia berada dan mengahadapi alam, bahkan menyatu dengan alam, namun sekaligus terpisah dari alam, artinya manusia mengalami dunianya bukan sebagai  “fixed nature’’ , teteapi ia dapat mengata dunianya: Mengelola, Memperbaiki, Menilai dan seterusnya dallam dunianya. Ia juga terikat pada alam sejauh itu menyangkut  keterbatasan-keterbatasan kemampuannya serta fisik. Namun sekaligus ia juga tidak terikat secara mati, melaikan ia mampu mengatasi keterbatasan-keterbatsan itu. (filsafat hukum, Eugenius  Sumaryono, hal : 67).

 

 Manusia Itu Bebas Namun Tertib?

 Seperti dinyatakan dia atas hakekat manusia bukanlah fixed nature, tetapi ia dapat mengatasi kekinginannya. Pernyatan ini mengandaikan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk  mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakannya atas dasar biak pengelamannya  masa lampau maupun cita-cita  di masa depannya. Oleh karena itu selama manusia hidup pengaruh masa lampaunya mengendap dalam setiap perbuatan kongkrektnya. Dalam situasi sekarangnya merupakan antisipasi dan imajinasi yang sedikit banyak juga mempengaruhi dan mewarnai sekarangnya’.

 

Dalam hal ini Merleau Ponty menyebut hidup manusia ini sebagai “elan vital” atau proses kehiduapn yang berkesinambungan. Namun demikin dalam pembicaran Fisafat Hukum, kebebasan manusia dapat dimengerti dalam berbagai macam arti. Sebab penadapat-penadapat tentang kebebasan manusia itu memaikan perannya yang sangat penting dalam pembahasan –pemabahasan yuridis dan politik, serta dalam batasan-batasan hukum.

Hal ini terjadi bila orang membicarakan tentang  kebebasan berbicara, berpendapat terhadap apa yang menjadi haknya, dan memeluk agama. Sebab sesungguhnya yang dimaksudkan adalah bahwa orang tanpa dihalangi dapat mengemukakan penadapatnya, dapat mengadakan rapat dan memeluk agamanya.

 

 J.J. Rousseau menyatkan bahawa manusia baru benar-benar bebas bila ia mematuhi undang-undang hati nuraninya. Sedangkan J.P. Sarte dalam Lexsitentialisme est un Humanisme meyatakan sebagai berikut: Anda bebas pilhan artinya pililah sendiri! lebih tegas dinyatkan oleh Kant, bahwa manusia itu bebas karena ia punya otomotif.

 

Hukum dan Kebasan Mausia

Ada pepatah dalam bahasa latin berbuanyi ‘’Perat mundus fiat justitia’’  yang artinya: “biarpun dunia ini hancur, hukum harus tetap berjalan”.  Artinya, bagaimanapun keadaan dunia ini dan masyarakatnya, hukum harus tetap ditegakan sebab hukum dibuat dengan maksud untuk mencapai damai dan tata didalam masyarakat itu sendiri, serta untuk perlindungan bagi kemerdekan diri dalam hak-hak manusia.

 

Manusia memang mempunyai kodrat merdeka, tetapi dimana-mana ia tidak bebas. Manusia itu merdeka karena ia memiliki hak-hak individual. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat hak-hak individual ini dalam pelaksananya tidak boleh membahayakan hak-hak orang banyak. Oleh karenanya manusia dapat bertindak bebas tetapi dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh suatu yang mangaturnya (yaitu antara lain hukum dan undang-undang).

 

Adanya hukum merupakan sarana dan syarat untuk mutlak bagi terciptanya masyrakat yang aman dan sejahtera. Sebaliknya, kehidupan masyarakat  hanya akan aman dan sejahtera/ damai bila hukum dapat berdiri tegak di dalam masyarakat.( Dali, 1953, p 41).

 

Bagaimana Hukum dapat Ditegakan ?

Dalam kenyatan hidup manusia, jika suatu  hukum diberlakukan maka manusia terikat untuk melaksankan sebagai mana mestinya. Kondisi keterkaitan ini muncul justru karena suatu hukum diberlakukan. Hukum mengikat manusia dalam berbagai macam cara, sesuai dengan hakekat hukum itu sendiri.

 

Pada dasarnya ada beberapa kemungkinan keterkaitan manusia, yaitu keterkaitan secara fisik, secara kodrat, maupun secara moral sesuai denagan kehendak bebasnya. Dari ketiga macam keterkaitan ini, yang berhubungan langsung denagan moral adalah jenis keterkaitan yang ketiga, sebab hal ini dapat diartikan sebagai keharusan, ketatan, ataupun kewajiban.

 

Manusia pada dasarnya dapat mempertahan kehendak bebasnya namun dalam realita kehidupannya ia dalam bertindak dibatasi oleh norma-norma termasuk norma hukum. Manusia mungkin secara fisik dapat berbaur sesuatu sesuka hatinya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Namun secara moral ia tetap tidak bebas, sebab ia mungkin dilarang melakukan hal yang diinginkannya itu karena berhubungan dengan orang lain. Artinya ia tetap akan bebas sejauh kebebasannya itu tidak mengganggu kebebasan orang lain.

 

Jika moralitas mengikat manusia tanpa menggunakan paksaan secara fisik, lalu bagaimana kekuatan mengikatnya  itu dapat terlaksa secara efektif. Hal ini dapat mempengaruhi setiap kehidupan masyarakat dalam melaksanakan semua peraturan hukum yang berlaku.

 

Dalam kehidupan masyarakat Papua secara umumnya, pemahaman suatu norma hukum  dalam setiap lapangan hukum yang berlaku tingkatanya menurun. Sehingga, akses pelanyanan hukumpun tidak berjalan dengan harapan yang baik dan dapat memicu konflik antara horisintal-vertikal. Dan peritiwa-peristiwa hukum yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik secara hukum, sehingga semua masyarakat masih dalam titik konflik yang cukup tinggi di Papua.

 

Papua menjadi derah memiliki peritiwa hukum sangat tinggi baik secara daerah maupu secaca nasional, sebab utamanya berada pada perbedaan antara para penegak hukum maupu antara sesama masyarakat. Peristiwa hukum yang sangat menjonjol diantaranya kasus-kasus pidana yang terjadi, baik terhadap masyarakat sipil maupun penggerak perubahan.

 

Kasus pelanggaran HAM sebagai suatu pelanggaran hukum yang sangat berat terjadi bumi Papua Melanesia, setiap hari saya membaca informasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum di Papua. Saya mengamati secara detail setiap kasus yang terjadi Papua adalah suatu kasus hukum yang sangat berat yang tepat dijatuhi sanksi hukum yang berat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dilakukan. Setiap  peristiwa hukum yang terjadi di Papua semunya menyentu pada perbutan delik hukum atau peristiwa pidana. Menjadi fokus utama di Papua dalam peristiwa hukum dititikberatkan pada peristiwa hukum yang memiliki korban jiwa atau peristiwa kemanusian, tetapi beberapa peristiwa hukum lainnya tidak menjadi perhatian yang baik, misalnya hak ulayat masyarakat setempat yang tidak dilakukan melalui prosedur hukum yang baik.

 

Kehidupan hukum masyarkat Papua menjadi kajian utama bersama dalam menyelesaikan suatu peristiwa itu dengan baik, menrut hartat dan martabat manusia yang memiliki kesaman di hadapan hukum dan pemerintahan. Berbagai latarbelakang kasus yang setiap hari dialami masyarakat Papau memliki motif yang beberada, dalam hal pemicu atau penyebab utamanya. Sehingga, kasus ini berakibat pada masyarakat setempat. Ketika terjadi suatu korban nyawa yang dilakukan seorang pelaku yang melakukan tindkan tersebut, tidak diselesaikan secara baik menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Rentetan peristiwa kemanusiaan berkembang di Papua dan peristiwa tsunami kemanusian di Papua, mengakibatkan manusia Papua semakin hari semakin menuai. Hukum yang berlaku di Negara, lebih berpihak pada pelakunya bukan sebagai alat yang berlaku adil. Hal ini bukan dari hukumnya tetapi dari alat pelengkapnya yang melakukan peraktek yang lebih menyimpang dari apa yang di harapkan, sehinggaa keadilan tidak dapat terwujud dengan baik.

 

Papua berada pada zona yang tidak nyaman dalam peraktik hukum yang dilakukan alat penegak hukum, dan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa hukum tidak dilaksankan secara adil. Setiap pelaku yang melanggar hukum tidak diselesaikn secara hukum yang berlaku, Dalam arti yang membunuh, merampok, memerkosa, maupun peristiwa lainnya tidak  di proses sesuai dengan suatu aturan yang berlaku. Sehingga masyarakat terlihat tersingkir atau tidak memiliki pelayanan hukum dengan baik, semua orang Papua menginkan adanya keadilan secara hukum yang baik sebagai warga masyarakat. Yang memiliki suatu hak yang dimiliki mutlak sejak lahir sebagai manusia.

 

 Saya sebagai anak Papua tanpa ragu menyatkan bahwa negara harus menekan pada setiap alat penegakan hukum yanag bertugas di Papua harus memiliki kesadaran hukum yang baik. Sehingga tidak mengorbankan masyarakat, sipil di Papua, tetapi menerapkan nilai- niali yang baik secar kemanusian. Dan secara khsusus TNI/Polri, harus melakukan tindakan yang mengutamakn tindakan persuasive terhadap masyarakat Papua dengan baik. Sehingga tindak menimbulkan korban jiwa yang banyak terhadap masyarakat, masyarakat berharap adanya keberlakuan yang baik diantara sesame sebagai warga Negara.

 

Papua semakian hari memilki berbagai peristiwa hukum yang sangat serius, tetapi suatu penjatuhan terhadap pelaku, yang melanggar tidak berjalan denagan baik bahkan tidak sama sekali.

 

 Tulisan saya ini, mengambarkan secara umum bagaimana kehidupan masyarakat Papua dihadapan hukum yang berlaku di Negara ini. Dan bagaimana keberlakuannya yang dilaksanakan setiap hari terhadapa masyarakat, terutama cara memperaktikan setiap kehidupan yang baik.  Terutama praktika hukum pidana maupun perdata yang baik bagi masyarakat Papua terhadap suatu kasus hukum yang terjadi.

 

Saya sebagai anak bangsa Papua, setiap hari  menyaksikan setiap peristiwa kemanusian yang terjadi  terhadap masyarakat. Tetapi tidak diselesaikan secara baik menurut hukum yang berlaku, sehigga masyarakat menjadi korban. Jangan korbankan masyarakat, tanpa suatu kesalahan yang benar baik yang dilakukan terhadap sekelompok orang maupun seseorang.

 

Nyawa- Nilai Materi dan Kekuasan

Negara indonesia adalah Negara hukum dimana Negara indonesia melalui penyelenggaran dan kekuasaan pemerintah didasarkan atas hukum. Bukan didasarkan atas Nilai uang atau materi semata. Setiap pembunuhan yang terjadi  di Papua adakah Negara Kesatuan Republik  Indonesia melalui penegak hukum dari kepolisian dan aparat lainnya dapat mengusut kasus penganiayaan dan pembunuhan yang tidak wajar secara terbuka adil dan jujur? Apakah penegak hukum eks hakim, jaksa, kepolisiaan sudah berlaku jujur dan adil dalam penegak hukum yang berlaku ?

 

 Jika hukum selalu dinilai dengan materi maka sebuah negara tidak pantas disematakan sebagai Negara Hukum atau disebut ‘’THE RULE OF LAW’’ karena hal ini sangatlah bertentangan dengan semua asas hukum yang berlaku.  Salah satunya yaitu, ”Eguality Before  The Law”  dimana dalam hal ini kedudukan setiap orang haruslah sama di hadapan hukum. Sekalipun pemerintah yang memilki kekuasaan dengan memberikan uang dengan pihak keluarga korban, bagi saya nialai uang tidaklah cukup, “Jika hanya membayar sebuah nyawa” hal ini tidaklah pantas karena pemerintah atau negara dalam hal ini sama saja mendidik rakyat cenderung ke hal yang buruk, bukan lebih pintar tetapi  menjerumuskan rakyat hal yang lebih bodoh.

 

Harapan saya dari setiap kejadian kasus tersebut,  baik dari masyarakat setempat terutama keluarga korban tetap mendorong agar kasus peganiayayaan dan setiap kasus pembunuhan sampai mengakibatkan nyawa seseorang melayang bahkan matinya seseorang, maka alangkah baiknya pihak keluarga harus tetap mengusut sampai oknum pelaku dijerat dengan hukum dan pasal yang berlaku dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana-nya) sudah sangat usang dan sebagai pasal yang sudah tidak berpihak pada penacari keadilan, sekali lagi saya menyarankan baik dari masyarakat dan terutama dari pihak korban tetap harus mengusut kasus tersebut.

 

Ingat Asas Hukum adalah “ setiap orang sama dihadapan hukum” jadi siapapun dia seklipun pelakunya seoarang oknum TNI/Polri atau sekalipun seorang panglima/pimpinan harus tetap di hukum sesuai perbutan dan hukum yang masih berlaku.

 

Penulis adalah mahasiswa Tambrauw yang sedang mengenyam pendidikan di Yogyakarta)*

Foto Kabar Peristiwa