Papua Darurat Kesehatan, Siapa yang Salah?

29 Hari yang lalu

ARTIKEL

ADMIN


Oleh: Stefanus U. Iyai)*

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Dalam artikel  ini, saya lebih fokus membahas tentang  kebutuhan dasar infrastruktur. Kebutuhan dasar infrastruktur maksud saya adalah pelayan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan  primer yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap  masyarakat. Rentetan kematian bayi dan balita diatas tanah Papua, tidak terlepas dari rencana pembangunan Jokowi-JK.

 

Rentetan kematian bayi dan balita di berbagai daerah pelosok Papua, disebabkan oleh campak, radang paru-paru dan gizi buruk.  

 

Dari tahun ke tahun, manusia Papua tidak pernah hidup tenang,  setiap tahun mengalami kepunahan, terutama di sektor kesehatan. Darurat kesehatan dari dulu hingga saat ini terus meningkat, kematiaan di landa bayi dan balita.

 

Pemerintah Indonesia sibuk membangun infrastruktur di Papua, tetapi manusia Papua terutama bayi dan balita semakin menurun. Infrastruktur merupakan tipudaya oleh Pemerintah Indonesia untuk melabui tindakan  kemanusiaan di tanah Papua.

 

Berdasarkan data dari tahun ke tahun,  rentetan kematian bayi semakin meningkat. Data rill di lapangan mengungkapkan,  jumlah kematian bayi di tahun 2015  berjumlah 71 bayi kecil di kecamatan Mbuwa Kabupaten Nduga.

 

Di tahun yang sama, di Deiyai, sebanyak 50 orang bayi telah meninggal dunia. Sementara di Wamena, ada 1716 bayi yang meninggal dari total 2.009 bayi yang selamat dilahirkan. Di Kabupaten Yahukimo, ada 48 orang bayi meninggal secara bersamaan Kabupaten Nduga juga sama di tahun 2016, ada 74 bayi tercatat meninggal bersamaan. Di tahun 2017 kemarin, lai, di Nduga, ada 27 bayi meninggal di saat yang bersamaan. Tahun 2008, di Asmat, sudah 90 bayi dan balita yang meninggal, sementara di Yahukimo sudah ada 30 orang bayi yang tercatat telah meninggal.

 

Alowisius Giyai, selaku Kepala Dinas Provinsi Papua ketika di wawancarai di suarapapua.com. pernah mengatakan bahwa, kematian bayi di sembilan Kabupaten di Provisnsi Papua cukup tinggi, yakni 20 kematian Per 1.000 kelahiran bayi di pegunungan tengah Papua, belum lagi terhitung Provinsi Papua dan Papua Barat seluruhnya.

 

Dalam laporan Promise Renewed : 2015 Progres Report yang di keluarkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  untuk urusan Anak-anak UNICEF, Indonesia kini mencatat 27 kematian balita per 1.000, kelahiran menurun tajam dari tahun 1990 yang mencatat pada 84 kematian per 1.000 kelahiran, terutama wilayah Papua.

 

Pemerintah  bertingkah sesuai ideologi dan Undang-undang Dasar  (UUD)  yang berlaku di negara ini. Bila di kaji dari UUD 1945 Bab XA  tentang, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28A dan 28B. telah tertera ‘’Setiap Orang berhak untuk hidup’’, dan pasal 28B (ayat 2) menyatakan ‘’Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlidungan dari kekerasan dan dikriminasi.  

 

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak dasar Infrastruktur yang sedang di bangun di Papua.  Agar Rakyat Papua merasakan pembangunan yang sebenarnya, bukan hanya sebatas pembangunan fisik semata.

 

Selama masa kepemimpinan Jokowi di tanah papua hanya fokus dalam membangun Jembatan, Jalan, Rel kereta dan Pembangunan Perumahan. Masyarakat Papua, sama sekali tidak merasakan adanya pembangunan di Papua, malah masyarakat Papua semakin puna. 

 

Untuk siapa infrastruktur itu di bangun? Tentu, untuk masyarakat. Untuk membangun kebutuhan dasar, menengah dan panjang. Dalam rezim Jokowi lebih fokus membangun kebutuhan tingkat menengah dan atas agar mempermudah para pemodal asing masuk ke Wilayah Papua untuk mengeksploitasi keluar Sumber Daya Alam (SDA). Kebutuhan dasar yang seharusnya di perhatikan oleh rezim Jokowi tetapi,  selama 3 tahun memimpin, kebutuhan paling dasar masyarakat tidak di perhatikan, antara lain sektor kesehatan dan pendidikan.

 

Siapa yang Harus Bertanggungg Jawab?

 

Ada tiga aktor utama yang harus bertanggung jawab atas kematian bayi dan balita di tanah Papua. Pertama pemerintah pusat, kedua pemerintah provinsi dan yang ketiga pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

Pemimpin negara beserta jajarannya, terutama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Harus turun tangan dalam menangani masalah gizi buruk di tanah Papua. Kenapa negara harus bertanggung jawab atas kematian bayi dan balita di Tanah Papua?  Sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin memperhatikan masyarakatnya, tanpa membedakan ras dan etnis. 

 

Kalau kita membuka kembali dokumen lama,  ketika  perbincangan bersama 7 Negara Kepulauan Pasifik dalam sidang umum Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB), diplomat muda Indonesia telah memaparkan beberapa pernyataan disana. 

 

Menurut Ainan Nuran ‘’Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 KM jalan telah di buka, 30 pelabuhan baru di bangun, 7  bandara baru telah di bangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan  jaminan kesehatan secara gratis, 360.000 siswa di Papua pendidikan gratis’’.

 

Di kaji dari data di atas, belumlah nampak adanya  pelayanan kesehatan gratis di Papua. Dalam 3 tahun akhir ini, Rakyat Papua mengalami pemusnaan diatas tanahnya sendiri. Dilihat dari perbincangan di atas,diplomat muda Indonesia  hanya pandai berpantun di mata publik. 

 

Pemerintah provinsi, bertanggung jawab atas kematian generasi emas Papua, yang dari tahun ke tahun semakin punah. Dalam konflik kesehatan ini, pemerintah provinsi jangan diam dan mengorupsi dana APBN, hanya berpangku tangan di kursi pemerintahan. konflik kematiaan generasi muda Papua tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

Dalam hal menangani masalah gizi buruk di Papua, pemerintah daerah berperan aktif dalam memfasilitasi sarana dan prasarana didaerah beserta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tanah Papua. Sebab sudah menjadi tanggung jawab Pemda setempat.

 

Provini Papua dan Papua Barat adalah tanah Otonomi Khusus (Otsus). Dalam mengola dana APBN, Pemerintah provinsi dan daerah hanya berfokus pada  pembangunan rumah dan jalan raya serta jemabatan. Pemerintah berperan penting  di sektor kesehatan sebab kesehatan memang sangatlah penting untuk menyelamatkan manusia pribumi Papua.

 

Jadi dari fakta di atas terlihat jelas, gizi buruk beserta pelayanan kesehatan yang sangat diprihatingkan  terutama generasi muda Papua. Resim Jokowi-JK, 3 tahun menjabat, belum ada penurunan pemusnaan Rakyat Papua, terutama di sektor kesehatan.  Hanya berfokus pada infrastruktur pembangunan fisik.

 

Dari data-data di atas  menurut saya,  rentetan kematian bayi dan balita yang terjadi di Tanah Papua tidak terlepas dari  praktek penjajahan Indonesia  terhadap Rakat Papua. Pemerintah pusat dan jajarnnya hanya berfokus membangun infrastruktur yang sifatnya fisik.

 

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah bekerjasama untuk  mengatasi persoalan kematian generasi muda di Papua. Negara sudah tidak mampu mengatasi konflik kematiaan bayi dan balita.

 

Hubungan horizontal dan vertikal harus di bangun dari pusat hingga daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana di Rumah Sakit (RS) seluruh pelosok Papua. Serta mendatangkan tenaga medis dari luar negeri, yang paham akan nilai kemanusiaan.

 

Manusia di atas tanah Papua  habis bukan karena wabah, melainkan tindakan pemerintah yang melepas tangan atas berbagai sektor. Entah itu dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kekerasan TNI/Polri. Untuk kali ini, yang terjadi dari bidang kesehatan. Pemerintah Indonesia berlipat tangan, membiarkan manusia Papua habis punah.

 

Pemda di Papua tidak boleh terbawa arus terhadap program kerja pusat, karena infrastruktur adalah salah satu strategi dari pemerintah pusat untuk menguasai SDA diatas tanah Papua.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua, kuliah di Semarang

Foto Kabar Peristiwa


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/kabar928/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 253