Pertambangan Degeuwo diinginkan OAP yang Kelola

Cinque Terre
Alexander Gobai

5 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) menginginkan pertambangan Emas di  Degeuwo, Paniai, Papua harus dikelola oleh masyarakat setempat. 

 

“Saya pikir itu menjadi kesimpulan dari segala persoalan yang tak ada ujungnya penyelesaiaan kasus degeuwo,” kata Sekertaris Jendral (Sekjen) LPMA SWAMEMO, Jhon Kobepa, kepada kabarmapegaa.com, pada  (30/12/17) Melalui Via Telfon dari Paniai.

 

Kata dia, sejek tahun 2003 hingga kini masyarkat setempat selalu menjadi korban dari para pengusaha-pengusaha ilegal.

 

Misalkan, tahun 2006 di Wiayah Baya Biru terdapat 99 lokasi yang menjadi tempat keramaian. Menurut Kobepa, tempat itu telah terjadi kasus keracunan lewat minuman keras yang mengakibatkan 6 orang masyarakat meninggal. Diantaranya, 1. yosia wagepa 2. markus topaa, 3. sem abaa, 4. obaja kegepe, 5. stefanus kegepe 6. derek kegepe meninggal.

 

Dan Di tahun 2010, Luter Bagubau kena pukulan dan tahun 2017 terjadi penembakan terhadap sepanya anoka di lokasi baya biru.

 

Hal itu menurut kobepa, kasus kemanusiaan yang  sadis. “Kami berharap, sebelum meninggalkan jabatan gubenur Papua dan Bupati paniai bisa memberikan langkah-langkah kongkit terhadap masyarakat setempat,” jelasnya.

Soal PAD, kata Kobepa, Pemda Paniai harus berani mengumumkan PAD yang masuk di masa kepemimpinan  Hengky Kayame, bupati Paniai. Sebelum di masa bupati Paniai,  Naftali Yogi, PAD mencapai 12 Milyar lebih.

 

“Hingga kini kami belum tahu PAD untuk pemda Paniai,” tukasnya.

 

Sementar itu,  Ketua Dewan Adat  Daerah (DAD) Paniai yang juga Anggota DPRP Daerah Pengangkatan Meepago Jalur Otsus, John N.R. Gobai mengatakan dirinya telah mengajukan dua draf agenda Rancangan Peraturan Daerah demi kepentingan masyarakat adat.

 

Diantaranya, tentang pertambangan Rakyat Papua dan memproteksi masyarakat adat.

 

“Dua agenda itu secara akademik sudah masuk di proglegda untuk dibahas kembali pada akhir desember 2017, setelah itu akan dimasukan dalam sidang DPRP tahun 2018,” kata Gobai.

 

Menurutnya, mendorong dua agenda itu, karena dirinya sudah merasakan kehidupan bermasyarakat selama menjabat sebagai ketua Dewan Adat Paniai juga Sekertaris II dewan adat Papua (DAP) hingga kini. 

 

“Ya, saya setuju rakyat yang harus mengolah pertambangan. Karena atas dasar itu, saya megajukan agenda  itu agar masyarakat menjadi tuan di negerti sendiri,” ungkapnya.

 

“Saya akan kawal terus sampai di persidangan DPRP, karena agenda itu membuka peluang bagi OAP,” katanya.

 

Sementara itu warga korban di degeuwo Yul Nawipa, menyatakan kalau mau jujur, selama ini kami korban.

 

“kami dipukul, diberi racun, dirampas hak ulayat. Maka, kami minta pertambangan ditutup saja,” tegasnya.  

 

Pewarta        : Alexander Gobai

#Budaya

Baca Juga, Artikel Terkait