Publik Ingin Usut Tuntas Kasus Paniai, Bukan Infrastruktur dan Investasi

1 Bulan yang lalu

TANAH PAPUA

ADMIN


JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com - Anggota DPR Papua, Komisi I, Laurenzus Kadepa, menyatakan tidak ada orang di dunia ini yang bisa melupakan peristiwa masa lalu yg baik maupun yang tdk baik, suka maupun duka, termasuk kasus paniai berdarah 8 Desember 2014 yang telah menewaskan sedikitnya 4 orang pelajar dan puluhan warga sipil mengalami luka serius.

 

“Publik ingin usut tuntas kasus ini namun tak ada tanda-tanda penyelesaian yang baik. Belum adanya niat baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak tahu entah apa alasannya,”kata Kadepa Jumat, (08/12/17) yang diterima release kabarmapegaa.com.

 

Lebih lanjut, publik ingin suatu proses hukum yg adil dari kasus ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu Presiden RI Joko Widodo berbicara di mana adalah buat semua aspek.

 

“Tidak hanya infrastruktur dan investasi, tapi juga termasuk persoalan HAM. Persoalan HAM tidak boleh digantikan dengan aspal, besi dan investasi,”tegasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Paniai, John NR. Gobai  meminta kepada Presiden Jokowi bahwa pasal tentang HAM sesuai dengan amanah Otsus jelas tertulis bahwa Negara harus  membentuk pengadilan HAM di Papua agar kasus pelanggaran HAM, Paniai, dan di beberapa tempat tidak  disidangkan di Makassar tetapi harus di Papua.

 

“Jelas Presiden sendiri telah berjanji untuk mengungkap pelaku penembak,”terangnya.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

Foto Kabar Peristiwa