SatPol PP Nabire Menertipkan Penjualan Ternak Babi

27 Hari yang lalu

EKONOMI DAN BISNIS

ADMIN


NABIRE, KABARMAPEGAA.Com--Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)  malakukan penertiban badan jalan  yang telah lama mengambil alih oleh petani peternak penjualan ternak Babi  di Kampung  Bumi Wonorejo samping pemakaman Jl. Trans Nabire -Pedalaman Paniai. Kamis (22 /3/2018)  Pukul 09.00 WIT di Nabire - Papua.

 

Stev, Kepala Satuan Polisi Pamongpraja (SatPol PP) mengatakan kami memberikan batas waktu selama satu minggu lalu, dan hari ini hari ke tujuh sehingga kami turun untuk mengamankan kandang-kandang serta ternak yang di jual.

 

“Bersama perwakilan kami melakukan pertemuan untuk mencari solusi, kami memberikan selama tujuh hari namun sampai saat ini belum ada yang bergerak, sehingga hari ini batas terakhir. Kami akan datang besok pagi,  seandainya kandang masih ada paksa kami akan membongkar. Secara manusia kami memberikan batas waktu selama  satu minggu untuk mengurus ternak yang dijual oleh masyarakat setempat,” lanjutnya.

 

Kata Stev percuma pemerintah telah menyediakan tempat untuk penjualan namun belum dimanfaatkan. Selama ada tempat yang layak untuk apa menjual di pinggir jalan raya. Masyarakat wajib bedakan  mana pasar dan mana jalan raya.

 

Masyarakat dan Sat Pol PP  sempat adu mulut dengan petani peternak akan tetapi berdamai. Menurut Sat Pol PP ini perintah Bupati sehingga wajib menjaga fasilitas umum.

 

Menurut Petani setiap hari kami membayar retribusih kepada Pemerintah Daerah. Uang yang kami bayar sebesar Rp.10.000 sehingga perlu memberikan tempat yang layak.

 

Lanjut mereka, tempat yang disediakan tak ada air bersih sehingga kami berpindah di pinggir jalan raya. Tidak ada air bersih sehinga banyak ternak kami mati dari tempat yang disediakan, diakatakan saat jumpa pers di Kampung Bumi wonorejo.

 

Petrus Bagubau masyarakat  Kampung Gebang Sadu menyatakan, kami peternak lokal mengalami  kerugian besar, semakin kami terpinggir dengan ternak impor dari Kabupaten tetangga sepeti Biak, Serui dan Manakwari.

 

“Rata- rata masyarakat yang menjual ternak di pinggir jalan Raya  menekan harga. Ternak impor bedah selisih harga sehingga masyarakat setempat merasa dipinggirkan,” kata Bagubau.

 

Lanjut dia, bila perlu ada Pemerintah melakukan perda tentang harga ternak sesuai umur ternak. “Pemerintah juga kecolongan besar belum ada Rumah pemerikasa hewan (RPH) sementra ini bebas masuk keluar,” ungkapnya.

 

Pewarta   : Marinus Gobai

 

Editor    : Manfred Kudiai

Foto Kabar Peristiwa