Segera Hentikan Sekda Mambramo Raya

6 Hari yang lalu

HUKUM DAN HAM

ADMIN


JAYAPURA KABARMAPEGAA.com – Mahasiwa dan Pemuda yang tergabung di dalam Gerakan Solidaritas Mahasiswa Peduli Kabupaten Mambramo Raya di Jayapura mendesak kepada Bupati Kabupaten Mambramo Raya agar segera memberhentikan Sekertaris Daerah (Sekda) Mambramo Raya, Drs. Alfons Sesa, MM. Alasanya, karena Sekda telah diangkat dalam jabatan fungsional Ahli Utama sebagai widyaswara pada badan Diklat Provinsi Papua.

 

“Kami mendesak kepada bupati agar segera  menindaklanjuti SDK Gubernur bernomor 800/13108/SET tentang pergantian sekda dan mengangkat Plt Sekda sementara,” kata Ketua Koordinator Solidaritas Mahasiswa Peduli Kabupaten Mambramo Raya, Jekson Dasinarebo dalam Jumpa Pers di Waene, Selasa (10/4).

 

Menurutnya, sesuai dengan Kepres No 47 Tahun 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan Diklat Provinsi Papua. Juga dengan ketentuan pasal 87 PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah.

 

“Status kepegawaian sudah jelas. Sekda telah menjadi pegawai aparatur sipil Negara provinsi Papua. Jadi, bupati mengantikan saja,” mintanya.

 

Ia berharap agar bupati Mambramo Raya menghargai SK  Gubernur Papua yang mempunya niat baik untuk mengantikan Sekda agar membantu bupati dalam pelaksanaan roda pemerintahan Mambramo  Raya dengan baik.

 

“Karena sampai saat ini kondisi pemerintahan masih terjadi kefakuman proses pelayanan pablik terhadap masyarakat  hingga keterlambatan proses pembangunan,” harapnya.

 

Sementara itu, mahasiswa Mambramo Raya, Nas Woisiri, menyatakan, mahasiswa mambramo Raya sudah pernah melakukan aksi damai bertujuan segera mengantikan Sekda. Namun hingga kini ada repspon.

 

“Kami menilai, bupati sudah tidak menghargai SK Gubernur Papua,” katanya.

 

Sementara itu, Sekda Mambramo Raya, Drs. Alfon Sesa, MM mengatakan,  dirinya mengaku bahwa dia berstatus sebagai Widyaswara ahli utama pada Badan Diklat Provinsi Papua.

 

Kata dia,  sesuai kepres  No 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, saya seharusnya dilantik oleh Gubernur Papua. Supaya saya bisa dipindahkan secara terhormat dari pemerintahana Mambramo.

 

Pertama, supaya saya bisa pindah dari mambramo raya, saya harus dilantik.

 

Kedua, pengangkatan dan pemberhentian sebagai Sekda adalah kewenangan bupati.

 

“kalau bisa, dalam waktu dekat, saya harus dilantik sebagai Widyaswara. Ketika saya dilantik sebagai Widyaswara status saya sebagai ASN dalam jabatan structural sudah harus berakhir. Tetapi, kalau bupati merasa perlu di Kabupaten Mambramo Raya,  bisa saja, saya diminta diajukan izin kepada gubernur untuk dibebaskan tugaskan. Itu  tergantung bupati saja,” tegasnya.

 

Terkait kefakuman roda pemerintahan di Mambramo Raya, kata Alfons, selama ini roda pemerintahan di Mambramo Raya berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tersendat.

 

“Kalau masalah ini diahlikan ke dalam masalah hak-hak pendidikan, tentunya proses itu akan berjalan sesuai aturan. Jangan karena bantuan study, membuat pernyataan sepeti begitu,” katanya.

 

Ia berharap kepada mahasiswa,  lebih mengutamakan membaca menyimak dan menganalisa untuk masa depan agar ke depan membangun kabupaten Mambramo Raya dengan baik.

 

Pewarta     : Alexander Gobai

Foto Kabar Peristiwa