UMP Papua 3 juta berapa UMP Nabire dan Bagaimana jaminan Kesehatan bagi Buruh Pelabuhan Nabire

1 Bulan yang lalu

ARTIKEL

ADMIN


 

ARTIKEL KABARMAPEGAA.COM---Pendahuluan, Kabupaten Nabire merupakan salah satu kabupaten tertua di tanah papua. Selain itu, mengingat letaknya secara geografis berada di pesisir pantai menjadikan daerah tersebut sebagai kota pelabuhan bagi beberapa kabupaten yang letaknya di bagian pedalaman papua.

 

Dengan menjadi kota pelabuhan maka pastinya terdapat arus produksi yang tinggi. Disinilah terlihat eksistensi buruh pelabuhan yang menjadi tulang punggung hidupnya arus produksi kota pelabuhan dimaksud. Pertanyaannya adalah berapa upah yang diterima para buruh pelabuhan ditahun 2018

 

Selain itu, sudah tentu didalamnya banyak perusahaan yang mengendalikan arus produksi kota pelabuhan baik perusahaan pemilik kapal, perusahaan jasa ekspedisi barang dan perusahaan jasa transportasi pengangkut di darat. Pertanyaannya adalah berapa jumlah upah yang diberikan kepada buruh dan bagaimana hubungan hukum antara buruh dengan perusahaan selama ini ?.

 

  1. Kondisi Kerja Buruh Pelabuhan Nabire

 

Dengan status kota pelabuhan bagi beberapa kabupaten di bagian dalam ke timur teluk cenderawasih pastinya setiap terjadi proses produksi sebab jumlah permintaan barang sangat tinggi sehingga tentunya selalu ada kapal barang yang mampir di pelabuhan nabire.

 

Berdasarkan kebiasaan waktu masuknya kapal barang yang tidak tentu dengan berpijak pada kondisi cuaca otimatis membuat buruhnya harus siapkan tenaga ekstra ketat agar dapat bekerja diwaktu siang atau subuh atau malam sesuai waktu masuknya kapal barang. Disinilah letak kondisi beban kerja dan waktu kerja yang tidak tentu.

 

Diatas kenyataan itu, dengan melihat berat barang dan wujud barang yang berfariasi maka yang perlu di perhatikan adalah kondisi kesehatan buruh yang bekerja disana. Coba bayangkan jika yang diangkat adalah bahan bangunan seperti semen yang berjumlah 3 ton. Pastinya akann ada debu semen yang rawan merusak mata dan paru-paru jika dihirup diatas kondisi perlengkapan kerja buruh pelabuhan yang tidak lengkap.

 

Terlepas dari kondisi beban kerja buruh dan waktu kerja dengan perlengkapan kerja seperti itu pastinya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik kapal barang, perusahan pemilik kendaraan pengangkut di darat dan perusahaan penyalur dan penerima barang akan menerima keuntungan yang menggiurkan.

 

Melalui kondisi diatas sudah dapat menunjukan fakta pemupukan modal perusahaan atas buruh pelabuhan nabire.

 

  1. Buruh Nabire Dan 3 juta Ump Papua

 

Media kompas online menyebutkan bahwa UMP Papua Tahun 2018 sebesar Rp. 3 Juta per bulan. Sampai saat ini belum diketahui berapa UMP Kab Nabire pertahun 2018. Diatas kenyataan itu kira-kira UMP Nabire akan ditetapkan sebesar 3 juta rupiah ?. mungkin hanya Bupati, kadisnakertrans dan Legislator Kab Nabire yang mengetahui dengan pasti jawabannnya sebab mereka yang berkewenangan untuk mengusulkan dan menetapkan UMP.

 

Berapapun yang akan ditentukan yang pasti UMP Papua sebesar 3 juta rupiah. Untuk melihat apakah 3 juta layak bagi Buruh Nabire yang pasti kita melihat biaya kebutuhan pokok di nabire ditahun 2017 lalu.

 

Berdasarkan pantauan yang dilakukan biaya kebutuhan pokok sebagai berikut :

  1. Kos-kosan Rp. 600.000/Bulan
  2. Makan (Nasi Ayam seporsi Rp. 15.000 x 3 makan) Sebulan untuk 4 orang (Bapak, Ibu dan 2 anak) : Rp. 5.400.000
  3. Pakaian sepasang Rp. 200.000 untuk 4 orang dalam sebulan Rp. 800.00

 

Berdasarkan jumlah pemenuhan kebutuhan pokok yaitu "tempat tinggal (papan), makan (pangan) dan pakaian (sandan)" diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebulan seorang buruh di nabire membutuhkan Rp. 6.800.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok sekeluarga.

 

Dengan demikian sudah dapat ditegaskan bahwa upah sebesar Rp. 3.000.000 sebagaimana UMP Papua tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok satu keluarga buruh di nabire.

 

  1. Buruh Nabire Dan Hak Atas Kesehatan

 

Dengan contoh objek barang semen diatas menunjukan kondisi rawan bagi kesehatan mata dan paru-paru buruh pelabuhan diatas kekosongan perlengkapan kerja yang dapat menghindarkan buruh dari bahaya kesehatan diatas sudah tentu membutuhkan jaminan keselamatan yang layak.

 

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa kadin disnakertrans kabupaten nabire menegaskan agar setiap perusahaan wajib menerapkan PP 86 Tahun 2014 tentang pemberian sangksi perusahaan yang mendaftarkan BPJS bagi karyawan. Sementara pada saat itu, para honorer disetiap SKPD Nabire diwajibkan memiliki BPJS. Penekanan kewajiban honorer mengurus BPJS menunjukan bahwa disnakertrans hanya mengutamakan pekerja dalam tubuh pemerintahan sementara pekerja dalam tubuh swasta diabaikan begitu saja.

 

Pengabaian itu jika dilihat mengunakan beban kerja, waktu kerja, peralatan kerja dan ancaman resiko pekerjaan serta keuntungan yang mengiurkan oleh perusahaan semestinya kadin disnakertrans tidak menganaktirikan pekerja dalam perusahaan swasta dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program BPJS seakan mendukung perusahaan mengisap habis darah dan keringat buruh pelabuhan nabire demi keuntungan semata.

 

Akan lengkap pemupukan modal atas manusia jika hubungan kerja hanya sebatas buruh harian lepas serta UMP Kab Nabire yang diusulkan Kadisnakertrans hanya mengikuti UMP Papua sebesar Rp. 3.000.000 sebab pemenuhan kebutuhan pokok satu keluarga buruh di nabire dalam sebulan sebesar Rp. 6.800.000.,-

 

Agar disnakertrans kabupaten nabire tidak diduga turut memuluskan pemupukan modal atas manusia maka disarankan kepada Disnakertrans untuk menyebutkan berapa jumlah perusahaan di nabire yang telah mendaftarkan buruhnya untuk mengakses BPJS ?. Secara khusus bagi perusahaan yang beroperasi di pusat arus produksi pelabuhan sudah mendaftarkan buruhnya untuk mengakses BPJS ?. Selain itu, jika tidak mengusulkan UMP sebesar Rp. 7.000.000 perbulan dengan status hukum sebagai buruh tetap dalam perusahaan tempat buruh bekerja dan mewajibkan perusahaan menjalankan PP No 86 Tahun 2013 tentang pengenaan sangksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Bagi Pekerjanya

 

"Kritikmu Adalah Pelitaku"


Penulis adalah alumnus Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)*

 

Foto Kabar Peristiwa