Aprila Wayar : Kerusakan Rantai Makanan Dalam Ekosistem Hutan Mengancam Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat Papua

Cinque Terre
Manfred Kudiai

24 Hari yang lalu
SOSIAL DAN BUDAYA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Aprila Wayar, jurnalis dan novelis dari Papua. (sumber: silvapapualestari.org)

KABARMAPEGAA/ANTARA – Masyarakat Adat Papua merupakan kelompok paling penting dalam menjaga kelestarian hutan hujan tropis yang berada di Papua. Kehidupan mereka yang masih bergantung pada hutan sebagai sumber makanan, memberi dampak positif bagi proyek-proyek konservasi. Namun, eksistensi mereka sedang terancam akibat masuknya investasi di perkebunan sawit dan kayu yang mengancam kelestarian hutan mereka serta pengabaian pemerintah daerah pada aspek regulasi hukum. Mereka hanya dijadikan objek pembangunan semata dan menjadi pundi-pundi dalam mengumpulkan suara ketika pemilihan baik kepala daerah maupun anggota legislatif berlangsung.

 

Novelis Papua, Aprila Wayar yang merupakan mantan jurnalis Jubi memberikan opininya terkait eksistensi masyarakat adat Papua dan potensi keterancaman mereka ditengah arus pembangunan. Berikut adalah petikan wawancara Silva Papua dengan perempuan berdarah Nabire-Sunda ini disela-sela kesibukannya.

 

S: Bagaimana seorang Aprila Wayar melihat Masyarakat Adat Papua? 

 

A:   Menurut saya, masyarakat adat Papua tergolong dalam masyarakat Komunal Primitif. Ciri-ciri kehidupan mereka antara lain  lebih senang hidup dalam kelompok dan bahasa yang sama, masih berjiwa sosialis dan bukan individualis. Implikasi dari kehidupan komunal adalah kepemilikan tanah merupakan kepemilikan komunal berdasarkan klan. Karakteristik kepemilikan tanah komunal memang bertentangan dengan UU Agraria dan UU Kehutanan sebelum putusan MK No. 35 tahun 2012. Konsekuensinya adalah transaksi jual beli tanah tidak hanya melibatkan individu dengan calon pembeli, melainkan melibatkan seluruh anggota dalam satu klan. Pemerintah menganggap ini sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan. Namun, saya berpendapat bahwa ini merupakan tugas pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Regulasi yang dimaksud haruslah merefleksikan keberpihakan pada kepentingan masyarakat adat.

 

Dengan pengalaman saya sebagai seorang Jurnalis investigasi di JUBI, saya mengambil contoh kasus MIFEE di Merauke. Selama ini pengalihan tanah adat berlangsung tidak hanya melibatkan Pemerintah saja tetapi juga pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat adat dirugikan sementara perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di sektor perkebunan sawit dan kayu lah yang diuntungkan. Selain kasus MIFEE di Merauke, mari kita simak kembali kasus di Asmat yang baru-baru ini mengalami fenomena wabah gizi buruk. Saya tidak sependapat dengan argumentasi pemerintah yang menyatakan persoalan utama adalah minimnya fasilitas kesehatan yang memadai dan pola hidup sehat yang belum diterapkan masyarakat Asmat. “Kalau orang tidak tahu hidup sehat, bagaimana dengan orang Asmat yang bisa eksis ribuan tahun di tanah ulayat mereka?” Tegasnya. Wabah gizi buruk yang terjadi di Asmat bukan faktor kesehatan semata, melainkan lebih kepada terputusnya siklus rantai makanan antara masyarakat adat di Asmat dengan hutan mereka yang saat ini telah tergusur oleh perusahaan kayu dan sawit.

 

Ketika ditanya mengenai proses pembangunan yang berlangsung, istri dari seorang Belanda keturunan Suriname-India ini mengatakan bahwa ia tidak anti terhadap pembangunan, tetapi ia meminta pemerintah agar proses pembangunan yang berlangsung di wilayah masyarakat adat Papua janganlah terlalu gegabah karena mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan. Menurutnya jika perubahan terjadi begitu cepat maka masyarakat adat akan mengalami shock culture yang bisa berakibat pada krisis identitas diri. Untuk itu, ia mendorong tidak hanya kepada pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat secara konstruktif membantu masyarakat adat agar proses integrasi mereka kedalam kehidupan modern berlangsung tanpa banyak mengorbankan kekayaan material dan non material budaya mereka.

 

S: Apa saran seorang Aprila Wayar kepada Pemerintah Papua dan Papua Barat terkait perlindungan masyarakat adat Papua?

 

A: Pemerintah Pusat saat ini telah mengakomodasi kepentingan masyarakat adat melalui UU nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 32 tahun 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. p tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Dengan payung hukum ini, saya menghimbau pemerintah Papua dan Papua Barat secara pro-aktif membuat regulasi dalam bentuk Perda, Perdasus ataupun SK Gubernur untuk mengakui eksistensi masyarakat Papua sekaligus melindungi hak ulayat mereka termasuk tanah, hutan dan hasil hutan serta segala sumber daya alam yang berada didalamnya. Dengan jalan ini, eksistensi Masyarakat Adat Papua akan terus terjaga bersamaan dengan dusun-dusun mereka yang membentuk kawasan hutan hujan tropis.

 

Hasil wawancara ini, sebelumnya ditayang di silvapapualestari.org dan dimuat ulang di website kabarmapegaa.com, pada hari Selasa (29/5/2018).

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait