Besok, Pertemuan Pihak Freeport dan DPRP, Diharapan Manajemen Freeport Ambil Keputusan Positif

24 Hari yang lalu

NASIONAL

ADMIN


JAYAPURA, KABAR MAPEGAA.com - Pihak PT. Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan melangsungkan pertemuan yang ketiga guna membawas Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang selama ini terus berkepanjangan,  Pada Senin, (10/07/17) Besok di Ruang Pertemuan DPR Papua, Jayapura.

 

Pertemuan pertama sudan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017  dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017, namun kedua belah pihak tak menghasilkan keputusan yang resmi akibat manajemen freeport tidak hadir. Pada pertemuan ketiga ini diharapkan pihak manajemen harus hadir dan mengambil  keputusan positif agar karyawan kembali bekerja seperti semula.

 

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika, Aser Gobai, mengatakan, pada pertemuan besok manajemen harus berani memutuskan persoalan freeport yang berkepajangan ini, karena kalau tidak akan berdampak besar terhadap karyawan dan pengoperasian freeport.

 

“Yang kita bicarakan kan aturan, bukan di luar dari aturan, pekerja yang bikin mogok juga membela UU agar diberlakukan secara adil,”Katanya, Kepada Wartawan kabarmapegaa.com, Minggu, (09/07/17) Melalui Via Telefon dari Jayapura.

 

Fokus kita dalam pertemuan besok kata dia, akan kita menanyakan terhadap manajemen tentang program yang selama ini diambil. Hal ini menurutnya, padahal kebijakan punya ketentuan aturannya. Nah aturan itu yang ingin ditanyakan.

 

“Program agar diperjelas supaya mekanisme yang dijalankan ini kita sama-sama memahaminya, kalau memang tidak di aturan dan di dalam UU, ngapain dibuat gerakan-gerakan tambahan, kalau tidak jelas dikembalikan saja seperti semula,”ungkapnya.

 

Selain itu, melakukan perekrutan pekerja kontraktor yang sudah di PHK dan lainnya, menurutnya, hal ini kan tidak sesuai dengan aturan UU. Ia menilai manjemen sudan melakukan tindakan-tindakan pembayaran hak-hak kepada pekerja yang sedang mogok, apalagi menyurati di BPJS Provinsi terhadap para karyawan.

 

“Bukti surat itu, kami sudah  dapatkan dari kementrian tenaga kerja yang dituliskan bahwa BPJS tidak boleh layani kalau dilakukan mogok terhadap para pekerja,”ujarnya. 

 

Dengan banyak tindakan yang dilakukan manajemen kata dia, agar diperjelas pada pertemuan besok bersama DPRP dan freerport.

 

Ia berharap juga kepada DPRP agar bersama-sama mengambil satu langkah bijak untuk menjawab persoalan freeport ini.

 

Selain itu, lanjutnya, kalau dalam pertemuan itu tidak membuahi hasil, maka sebanyak 315 suku yang berkerja mulai dari grasberg  sampai portsite yang akan melakukan mogok besar-besaran.

 

“Yah, mereka ini kan Komunitas Pekerja Papua (KPP) yang sudah menyatakan sikap kalau tidak ada jawaban dalam pertemuan,  maka 315 suku yang tergabung di dalam KPP akan mengeluarkan surat mogok kerja,”katanya.

 

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi IV, Bidang Infrastruktur dan pertambangan, Lasarus Siep berharap di dalam pertemuan yang akan berlangsung besok agar pihak manajemen bisa memberikan satu kebijakan keputusan agar karyawan yang di PHK bisa kembali bekerja.

 

“Saya berharap jangan memperpanjang masalah, manajemen cepat mengambil kebijakan agar karyawan bisa aktif bekerja,”bebernya.

 

“Nasib karyawan PT. Freeport kembali aktif bekerja, karena ini kebun mereka manajemen harus perhatikan  itu, lebih khusus OAP,”tambahnya.

 

Pewarta     : Alexander Gobai 

 

Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait

Foto Kabar Peristiwa