Diperlukan Pemetaan Wilayah

Cinque Terre
Alexander Gobai

21 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

 

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari jalur adat, Jhon NR Gobai menyatakan, dibutuhkan kajian yang serius untuk mengetahui identitas masyarakat adat, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan batas-batas suku di Papua. Untuk menjawab hal tersebut  perlu melakukan pemetaan wilayah dan tata ruang.

 

“Kami akan menyusun pemetaan itu menjadi salah satu bab yang dimasukan di dalam Raperdasus,” kata Gobai Kepada kabarmapegaa.com di salah satu hotel ternama di Abepura, belum lama ini.

 

Menurutnya, jika  pemetaan sudah dilakukan. Maka akan ada pengakuan keberadan masyarakat hukum adat  sesuai UU desa dan UU Peraturan dalam Negri No  52 tahun 2014.

 

“Kami sudah melakukan hearing  publik  dengan masyaraka adat, LSM dan menghadirkan nara sumber dari Dinas BPMK, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan untuk membicarakan tentang pemetaan Wilayah Adat,” ujarnya.

 

Pertemuan hearing publik itu, masyarakat mengusulkan agar ada satu unit khusus dalam rangka percepataan pemetaan di Provinsi Papua. Dan mereview sektor Perizinan, sektor kehutanan serta sektor pertambangan yang menurut pengakuan masyarakat adat tidak menjadi hukum di dalam pengelolaan alam.

 

“Mereka (Masyarakat Adat – Red) berharap agar masyarakat adat memperoleh legalitas dan menjadi subyek hukum.  Agar di dalam perundang-undangan SDA tidak menjadi obyek tetapi bisa duduk setera dengan siapa saja yang mengelola SDA,” katanya.

 

Gobai mengaku  hearing Publik yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2018 itu, bertujuan untuk mempercepat pembuatan rancangan Raperdasus. Makanya, melibatkan BPMK, Dinas Kehutanan dan Dinas Kebudayaan.

 

“Raperdasus masyarakat adat itu, kita atur tentang hutan Adat, hutan sosial dan pengelolaan serta pesisir pulau-pulau,” katanya. 

 

Pewarta       : Alexander Gobai

#Budaya

Baca Juga, Artikel Terkait