Jokowi Diharapkan Menginterfensi Pembangunan Terpenting

Cinque Terre
Alexander Gobai

6 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – kehadiran Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo sebuatan sapannya, Jokowi di Kabupaten Nabire pada Rabu, 20 Desember 2017 yang  bertujuan meresmikan RSUD Nabire dan PLTMG, mendapatkan kejutan bagi rakyat Papua. Apalagi kedatangan beliau di Papua sudah 5 kali dalam masa kepemimpinannya.

 

“Kedatangan pak Presiden adalah kepentingan pemerintah untuk melihat pembangunan di daerah-daerah, seperti pembangunan jalan selain meresemikan RSUD Nabire dan PLTMG serta melihat Bandar Udara standar Nasional yang dibangun,” kata Dewan Adat Paniai (DAP), John  N.R. Gobay Kepada kabarmapegaa.com, Rabu, (20/12/17) dari Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kamkey, Abepura. 

 

Dirinya, berharap kepada Presiden bukan hanya meresemikan RSUD Nabire, PLTMG dan melihat pembangunan Bandar Udara, namun diharapkan agar bisa mengintervensi program pembangunan-pembagunan dalam bentuk infrastruktur yang dilihat penting di Wilayah Meepago.

 

Seperti, ruas jalan antara Nabire-Enaratolai, Nabire- IntanJaya dan Nabire-Wagete serta Nabire-Timika. Pembangungan itu, dibutuhkan uang besar, tidak bisa menggunakan dana APBD kabupaten dan Provinsi, tapi dana APBN Pusat.

 

“Kami memberikan apresiasi kepada Pak Presiden sudah punya niat baik menganggarkan dana pembangunan jalan dan kategori infrastruktu. Di sisi lain, ia juga berharap agar membangunan jalan  mulai dari distrik Siriwo dan hingga di distrik Bogobaida,” Kata Gobai yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua wilayah Meepago.

 

Ia menambahkan, perlu ada lapangan peyangga selain membuka lapangan bandara berstandar Nasional, juga diharapkan pelebuhan besar untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan lainnya yang menjadi tempat  terpenting bagi daerah-daerah lain yang ada di wilayah Meepago.

 

Terpisah, Ketua Presedium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repubulik Indonesia  (PMKRI) Cabang Jayapura, Benediktus Bame menyatakan, program pembanguan jalan di tanah Papua merupakan ibarat proses kejar waktu dalam masa kepemimpinanya jokowi. Namun, dinilai pekerjan pembanguan jalan sklaa nasional perlu dilakukan analasis dampak dan tata letasknya. Karena akan berdampak buruk bagi kehidupan orang Papua.

 

Dikatakan, keterlibtan orang asli papua dan pengusaha-pengusaha papua belum Nampak selama ini. Padahal, proses pembangun jalannya di Papua.

 

“Saya berharap, soal mampu dan tidaknya bukan menjadi ukuran, sekarang saatnya OAP mandiri di atas tanahnya sendiri,” jelasnya.

 

Dsinggun soal Kasus pelanggaran HAM di papua, kata bame, sampai detik ini, belum ada penuntasan pelanggaran Ham di papua, misalkan kasus Paniai berdarah yang menewaskan 4 pelajar  dan belasan PNS luka serius belum diselesaikan.

 

“Kami  bertanya, motif apa jokowi datang ke Papua, apakah kepentingan Pilpres 2019 atau tuntataskan pelanggaran Ham di papua,” terangnya.

 

Pewarta  : Alexander Gobai

 

#Budaya

Baca Juga, Artikel Terkait