Kehadiran  Kelapa Sawit  di Lembah Kebar Merusak Keanekaragaman Hayati?

Cinque Terre
Alexander Gobai

4 Bulan yang lalu
LINGKUNGAN

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh : Frengky Syufi)*

 

Menyuarakan yang tidak bersuara untuk kelapa sawit

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Masuknya kelapa sawit (Elaeis guineensis) ke Indonesia diperkenalkan oleh era kolonial Belanda yang ditanam pertama kali di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Tanaman ini kemudian berkembang menjadi komoditas berskala komersial sejak mulai ditanam di daerah Sumatera dan Aceh oleh pemerintahan VOC (Vereenigde Oostindische Campagnie).

 

Sejak masa kolonial Belanda, investasi asing pun mulai masuk sehingga memacu pertumbuhan perusahaan sawit yang begitu pesat. Puncaknya ialah masa era orde baru yang membuka izin peraturan perundangan liberalisasi ekonomi sehingga perusahaan kelapa sawit pun dapat beroperasi beberapa daerah yang ada di Indonesia.

 

Pemberian izin yang  dibuka masa orde baru memberikan peluang yang besar untuk pembukaan lahan sawit karena meningkatnya industri minyak sawit yang di komersialkan. Perkebunan kelapa sawit ini memadukan dua metode dalam pembangunan yaitu dengan metode pembangunan perkebunan utama sehingga disebut perkebunan inti, yang dilakukan secara terintegrasi dengan perkebunan pendukung  yang disebut plasma. Sistem ini disebut PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

 

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) mulai dicanangkan pada tahun 1977. PIR ini kemudian ditindaklanjuti oleh Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang terkordinasi dengan progam transmigrasi. Program ini kemudian diterapkan mulai dari masa pemerintahan orde baru hingga masa reformasi dan terus berlanjut sampai sekarang.

 

Daerah-daerah yang menjadi target utama dalam program PIR-TRANS adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Keempat daerah tersebut yang digunakan sebagai lahan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat memberikan pendapatan yang besar bagi negara, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

 

Namun dalam kenyataannya, pembukaan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan dampak positif secara signifikan bagi masyarakat yang memiliki hak ulayat atas tanahnya yang menjadi tempat pembukaan perkebunan kelapa sawit, melainkan memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan.

 

Pembukaan perkebunan kelapa sawit ini juga kadang kala tidak melalui prosedur yang benar dan tidak transparan antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah  sehingga masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

 

Mekanisme perjanjian kontrak yang tidak transparan dalam pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit di Distrik Kebar yang hanya melibatkan pihak pemerintah dan pihak perusahaan tanpa melibatkan masyarakat sebagai hak ulayat. Hal ini bisa menjadi insiden yang berkepanjangan baik konflik secara horizotal (masyarakat dengan masyarakat) dalam mempertahankan hak ulayatnya maupun konflik secara vertikal (masyarakat dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pihak perusahaan).

 

Adanya izin pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dinvestasikan di Lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat, pada akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh para mahasiswa/i Kabupaten Tambrauw yang berada di kota studi se-Jawa Bali, Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, para aktivis, LSM, lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh adat mengenai pemberian izin usaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa.

 

Berdasarkan rekomendasi Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor 551/296/2015 tentang pemberian Izin Lokasi Budidaya Tanaman Pangan dengan pengolahan lahan seluas 19.368,77 ha di Distrik Kebar dan Distrik Senopi kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa. Lahan tersebut sementara digunakan sebagai perkebunan jagung yang sudah dioperasikan setelah itu dapat digantikan dengan penanaman kelapa sawit sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri RI tahun 2014 kepada PT. BAPK untuk mengembangkan komoditas perkebunan kelapa sawit.

 

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 873/Menhut-II/ 2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat dengan luas lahan sebesar 19.368,77 ha.

 

 Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Distrik Kebar dan Distrik Senopi menjadi ancaman serius bagi manusia dan alam sekitarnya. Jika perkebunan kelapa sawit dibuka di daerah tersebut maka akan memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar pada beberapa asepk kehidupa masyarakat yang meliputi aspek sosial budaya masyarakat setempat, ekonomi, politik, dan kerusakan lingkungan (ekositem).

 

Masyarakat yang berdomisili di Distrik Kebar dan Distrik Senopi merupakan masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya yang sangat kuat dan tinggi yang diwariskan oleh para leluhur mereka dari generasi ke generasi. Mereka sering menjadikan lembah tersebut untuk mengadakan upacara-upacara adat seperti sekolah adat, pertukaran kain timur dan para ibu yang membuat noken dengan mengambil bahan mentahnya dari alam secara langsung maka dipastikan bahwa dengan hadirnya kelapa sawit akan menghilangkan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

 

Jika hutan primer atau hutan produksi di Kebar dibabat secara habis oleh perusahaan kelapa sawit maka hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi. Masyarakat yang pada mulanya dapat mengantungkan kehidupannya pada alam yaitu mengambil hasil-hasil dari alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya (berburu, memancing dan beternak) dapat mengalami kendala. Kendala-kendala inilah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

Selain itu juga, keterbatasan lahan atau lahannya semakin sempit sehingga lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam sayur-mayur, keladi, ubi jalar dan ketela pohon semakin terbatas sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak semaksimal sehingga mereka membeli makanan dan sayur-sayuran yang  didatangkan dari luar.

 

Hadirnya perusahaan kelapa sawit di Kebar dapat dipastikan bahwa akan menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan masyarakat sebagai sesama pemilik hak ulayat karena pembagian hasil yang tidak merata, pengambilan keputusan yang tidak adil dalam pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sepihak tanpa adnya partisipasi masyarakat secara umum dan terjadinya konfilik antara masyarakat dengan pihak perusahaan karena masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendaptkan haknya secara pantas dari pihak persusahaan sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan.

 

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Distrik Kebar dan Distrik Senopi menjadi ancaman yang sangat serius bagi Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat yang dikenal sebagai daerah konservasi yang dikampanayekan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kabupaten Tambrauw memiliki hutan primer yang indah dan mempesona yang terbentang dari daerah pesisir Pantai Utara sampai daerah pegunungan hingga lembah Kebar yang dijadikan lahan kebun kelapa sawit.

 

Kabupaten Tambrauw memiliki keanekaragaman hayati yang endemik seperti burung cendrawasih, kaka tua jambul kuning, kaka tua raja, kasuari, kangguru pohon, penyu belimbing, burung mambruk, burung maleo, aneka spesies anggrek, buah merah dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Keanekaragaman hayati telah ada tersebut perlu dilestarikan dan dijaga agar tidak hilang begitu saja dengan hadirnya pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dapat merusak alam dan manusianya.

 

Oleh karena itu, ada beberapa point yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di lembah Kebar sehingga Kabupaten Tambrauw tetap dijadikan sebagai Kabupaten Konservasi pada umumnya dan terlebih khusus di lembah Kebar, antara lain:  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw perlu memfasilitasi kegiatan musyawarah mengenai izin usaha kelapa sawit di Kebar yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, LSM, akademisi, para mahasiswa/i untuk melakukan mediasi dengan masyarakat dan pihak perusahaan (PT. Bintuni Agro Prima Perkasa) dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut, 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu turun secara langsung untuk berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, 3. Perlu adanya transparansi dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Tambarauw dan pihak perusahaan mengenai izin usaha kelapa sawit yang sudah direkomendasikan dan peninjauan ulang tentang izin yang telah dibuat, 4. Melalui hasil diskusi yang telah dilakukan pada Sabtu, 11 November 2017 dan Jumat, 24 November 2017 di Asrama Tambrauw (Rumah Belajar Samu Wuon),  maka kami selaku mamasiswa Tambrauw di Kota Studi DIY menyatakan dengan tegas untuk menolak pembukaan kelapa sawit di lembah Kebar dan mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha yang telah direkomendasikan kepada pihak perusahan untuk beroperasi di lembah Kebar.

-----------Mari Bersatu  Menyelamatkan Lembah Kebar dari Perkebunan Kelapa Sawit--------------------

 

Penulis adalah mahasiswa Kabupaten Tambrauw yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta)*   

 

Editor: Manfred Kudiai/KM

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

Baca Juga, Artikel Terkait