Legislator Akan Kawal Dua Agenda Raperda Tahun 2018

3 Bulan yang lalu

TANAH PAPUA

ADMIN


 

JAYAPURA KABARMAPEGAA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daereh Pengangkatan (Dapeng) Wilayah Meepago, jalur Otsus, John N. R. Gobai menyatakan dirinya akan mengawal dua draf agenda Rancangan Peraturan Daerah demi kepentingan masyarakat adat.

 

Diantaranya, tentang pertambangan Rakyat Papua dan memproteksi masyarakat adat.

 

“dua agenda itu secara akademik sudah masuk di proglegda untuk dibahas kembali pada akhir desember 2017, setelah itu akan dimasukan dalam sidang DPRP tahun 2018,” kata Gobai Kepada kabamapegaa.com, Kamis, (21/12/17) dari Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kameky Abepura.

 

Menurutnya, mendorong dua agenda itu, karena dirinya sudah merasakan kehidupan bermasyarakat selama menjabat sebagai ketua Dewan Adat Paniai juga Sekertaris II dewan adat Papua (DAP) hingga kini. 

 

“Saya pernah membantu mendorong permasalahan pertambangan di  degeuwo (Paniai),  Perusahaan tambang di Nifasi (Nabire) Kelapa Sawit di Distrik Yaur (Nabire) mengangkat masalah menjadi hak-hak adat masyarakat, sampai pernah pimpin demo di kantor Gebernur tentang pertambangan rakyat tahun 2017 di Jayapura serta bertemu Presiden RI Jokowi memproses pertmbangan untuk OAP di Papua,” katanya.

 

Menyangkut pertambangan rakyat Papua, kata dia, orang asli papua (OAP) sudah harus menambang dan beroperasi sendiri di atas tanah mereka, sama hal dengan memproteksi masyararakat Adat, melindungi rumah adat, bahasa daerah, tempat budaya, hak hutan dan hak tambang.

 

“Saya akan kawal terus sampai di persidangan DPRP, karena agenda itu membuka peluang bagi OAP,” katanya.

 

Terpisah, Sekertaris LPMA Swamemo, Jhon Kobepa menyatakan, dirinya mengaku penting bila menerapkan Raperdasi tambang rakyat agar tiap perusahaan dioperasikan OAP.

 

Namun, dia mempertanyakan, 24 pengusaha illegal di degeuwo yang sedang beroperasi dari sejak tahun 2002 hingga 2017, yan statusnya belum jelas.

 

“Sebagai anak adat kami tetap mempertanyakan kepada pengusanha degeuwo Paniai apa saja yang dikerjakan dan hasilnya untuk siapa, padahal daerah itu berada dalam wilayah penguasan pemerintah Paniai,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupatn Paniai (FKM-KP) membenarkan kalau pengusaha illegal masuk dengan kepentingan mengambil emas lalu pulang ditambah korban berjatuhan di Degeuwo.

 

“Korba, pemukulan, pengambilan paksaan dan melibatkan aparat keamanan,” jelasnya.

 

Menurutnya, kami sebagai mahasiswa akan mendukung kebijakan raperda yang akan ditetapkan dalam persidangan nanti. Kewajiban kami akan selalu mendorong sehingga dapat dirasakan manfaat masyarakat.

 

Pewarta        : Alexander Gobai

 

Foto Kabar Peristiwa