Press Release:  Militerisme pelaku utama pelanggaran HAM  Dogiyai dan Papua

Cinque Terre
Alexander Gobai

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--  Militerisme adalah pelaku utama pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Dogiyai dan Papua. Hal ini ditegaskan dalam press release Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme (FPRMAM) adan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta.

 

Press Release ini diteriam media ini, Kamis (19/4/2018) halaman asrama mahasiswa Papua, Kamasan I, Jl. Kusumanegara Yogyakarta. Berikut adalah press Rerealse FPRMAM dan AMP:

 

Militerisme Adalah pelaku utama pelanggaran HAM di Dogiyai dan Papua

 

Penembakan, pembunuhaan, penculikan, penangkapan, hingga pemenjarahan di Papua hingga sampai detik ini tak kunju usai. Kolonial Indonesia melalui praktek militernya tak puas-puas melakukan hal terebut demi kepentingan kapitalis di atas tanah Papua.

 

Tak bisa dipungkiri, kapitalisme dalam menguasasi suatu wilayah untuk mencuri, merampok dan memonopoli sumber-sumber daya alam adalah dengan melakukan praktek-praktek kolonisasi dan militerisasi. Dan hingga detik ini realitas Papua dalam punggung kapitalisme global.

 

Rakyat Papua dihegemoni melalui berbagai cara dan tipu daya kolonialisme dan militerime Indonesia. Dan yang paling menyedihkan, penembakan di atas penembakan terus terjadi. Pelanggaran HAM terjadi dimana-mana di seluruh tanah Papua.

 

Sudah banyak rentetan kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi, baik oleh TNI, Polisi, Brimob, Kopasus hingga Densus 88.

 

Dari ribuan rentetan kasus pelanggaran HAM, dan dari semua kasus yang di bawa dan di proses melalui hukum Indonesia, hanya ada dua kasus yang berhasil di bawa hingga ke Jakarta: kasus Biak Berdarah 1998 dan Abepura Berdarah. Tetapi kedua kaus tersebut gagal di Pengadilan Indonesia dan ditutup oleh kolonial Indonesia hingga sampai hari ini.

 

Dari ribuan kasus pelanggaran HAM yang terjadi, kemarin tanggal 06 April 2016 di Dogiyai telah terjadi lagi penembakan oleh Tim Gabungan (Polisi dan Brimob) terhadap dua pemuda, yaitu, Geri Goo (23 tahun) dan Rudi Auwe.

 

Penembakan yang membabibuta ini terjadi sesudah proses negosiasi yang dilakukan oleh pemuda di sekitar Jembatan Sungai Mauwa karena merasa terganggu beberapa kali tembakan yang menyebabkan pemuda dan warga disekitar situ keluar dari rumah. Karena tidak terima, para pemuda yang memprotes dengan adanya beberapa kali penembakan di atas langit yang dilakukan oleh Polisi pada malam pukul 20:00 WIT, pihak Polisi langsung melapor ke Polsek Moanemani, Dogiyai.

 

Sekitar satu jam kemudian, Tim Gabungan Militer turun ke Jembatan Sungai Mauwa dan melakukan penembakan bertubi-tubi yang mengakibatkan atas nama Geri Goo (23 tahun) ditembak polisi di tempat. Rentetan peluru bahkan mengenai punggung belakang lurus dada dan paha kemudian sepanjang punggung, kaki dan tangan. Tim Gabungan kemudian menarik dan menyeret korban di atas jalan aspal. Selain itu Rudi Auwe, ditembak di kaki kanan tetapi berhasil melarikan diri.

 

Dalam kondisi itu, sesudah Geri dirujuk ke RSUD Nabire, dan Rudi Auwe yang sampai saat ini tidak mendapatkan penanganan kesehatan, bahkan pemerintah Dogiyai, Polisi, dan Brimob tidak memikirkan langkah-langkah kongkrit untuk selesaikan kasus ini.

 

Kasus pelanggaran HAM ini adalah kejadian pertama dimasa pemerintahan Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa dari ribuan kasus di Dogiyai di masa pemerintahan kolonial sebelumnya.

 

Seperti sudah ditekankan di atas bahwa, kolonialisme dan militerisme adalah paket penindas rakyat yang akan tetap melakukan penghancuran manusia Papua, khususnya di Dogiyai yang dikemas dalam wajah pembangunan. Tujuannya untuk bagaimana meloloskan kepentingan pemodal atau kapitalisme di bumi Papua, khuusnya di Dogiyai.

 

Rakyat Papua, terutama rakyat Dogiyai, keluarga korban terus merasakan penderitaan yang cukup menyedihkan. Sementara praktek-praktek penindasan terus dilakukan di ata tanah Dogiyai khususnya dalam wajah pembangunan seperti infrastruktur, pemberantasan miras dan lain-lain yang dalil sebenarnya adalah aparat keamanan dan para pemodal atau pengusaha-pengusaha yang bekerja sama langsung oleh pemerintah dan aparat keamanan.

 

Menganalisis kondisi ini, maka, Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa anti Militerisme menuntut:

  1. Usut, tangkap, adili, dan penjarakan pelaku pelanggaran HAM yang telah menembak Geri Goo dan Rudi Auwe.
  2. Segera proses sesuai hokum yang berlaku, adili polisi pelaku pelanggaran kode etik baik secara kelembagaan maupun sesuai hukum.
  3. Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua.
  4. Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa harus bertanggung jawab atas penembakan ini sesuai janji saat acara pelantikannya beberapa bulan lalu.
  5. Mendesak Komnas HAM untuk segera langsung turun ke Dogiyai untuk melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yakni membunuh dengan sadar dan rerencana untuk tujuan-tujuan tertentu dari individu atau lembaga yang bersangkutan.
  6. Hentikan eksploitasi dan tutup semua perusahan milik imperialis di atas tanah West Papua, khususnya di Dogiyai.

 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam!!!

Yogyakarta 18  April 2018

Koordinator FPRMAM Yogyakarta
Zuzan C Griapon  

 

 

(Admin/KM)

Baca Juga, Artikel Terkait