11 Siasat Pemerintah dan Aparat Mengalihkan Akar Kekerasan Vertikal Antara Indonesia dan Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Penulis, Dr. Socratez Sofyan Yoman

 

"Ada sebelas siasat Pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI untuk mengalihkan dan menghindari serta menghilangkan akar konflik kekerasan vertikal antar Indonesia dan West Papua yang sudah berlangsung selama 58 tahun sejak tahun 1961."

 

Oleh Dr. Socratez Sofyan Yoman (Ap Ndumma Nagawan)

 

1. PENDAHULUAN

 

Senator asal Aceh, Fachrul Razi dari Gedung DPD RI, mengatakan : "Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua."

 

"....Jadi berikan Papua itu mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumberdaya alamnya sendiri, serta mengelola sumberdaya manusianya sendiri.” (Sumber: Media Timor.com, 18/18/2019).

 

Tidak rahasia umum, akar konflik kekerasan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan Negara/pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua yang berlangsung selama 58 tahun sejak tahun 1961 itu setidaknya ada empat akar konflik, yaitu:

 

Pertama, Status politik West Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan proses pelaksaan Pepera 1969 yang tidak demokratis dan brutal yang dimenangkan ABRI dengan moncong senjata.

 

Kedua, Kekerasan dan kejahatan Negara yang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dan mengindikasikan terjadi pemusnahan ras Melanesia secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif dengan kekuatan militer dan kepolisian Indonesia.

 

Ketiga, diskriminasi rasial / Rasisme yang merendahkan harkat, martabat, dan harga diri rakyat Papua dengan penyebutan nama-nama hewan seperti monyet/kera dan anjing. Penyebutan separatis, makar, KKSB juga perlakuan diskriminasi rasial.

 

Diskriminasi rasial yang kita lihat persoalan GAM di Aceh diselesaikan dengan dialog damai yang dimediasi pihak ketiga, sementara Papua dihadapi dengan moncong senjata. Di Aceh diijinkan Partai Lokal Aceh dan diberikan ijin kibarkan Bendera GAM, tetapi di Papua sampai saat ini belum ada Partai Lokal dan Bintang Kejora dilarang berkibar dan pengibarnya ditembak mati.

 

Rasisme menjadi kebijakan Negara dalam upaya pemusnahan ras Melanesia dengan Terprogram, Terstruktur, Terorganisir, Terpadu, Sistimatis dan Massif yang berlindung dibalik istilah yang halus, yaitu Pembangunan, Pemekaran, Transmigrasi. Sedangkan stigma yang kasar yang diproduksi penguasa kolonial, yaitu separatis, makar, OPM, KKSB sesuai selera kolonial Indonesia.

 

Diskriminasi Rasial terbukti dengan TNI-POLRI melindugi pelaku penikaman dan pembunuhan Orang Asli Papua pada saat demonstrasi damai pada bulan September 2019. Terbukti pula TNI-POLRI membiarkan tindakan rasisme pada 15-17 Agustus terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

 

Diskriminasi rasial ini memang wajah Negara dan Penguasa Indonesia. Penguasa Negara dan TNI-POLRI perlakukan Orang Asli Papua seperti hewan dan binatang buruan selama ini dan terus berlangsung sampai tahun 2019. Penguasa Negara dan TNI-POLRI selalu bersembunyi dibalik sombar NKRI dan kepentingan kedaulatan Negara. Sesungguhnya ialah diskriminasi rasial dengan topeng politik perwayangan Jawa.

 

Keempat, marjinalisasi / Penyingkiran Orang Asli Papua / pemilik Tanah yang dilakukan oleh Negara dan TNI-POLRI  dengan berbagai wajah kebijakan pembangunan yang bias pendatang/orang Melayu yang dilindungi oleh TNI/POLRI.

 

Baca penjelasan lebih lengkap artikel politik pada Sabtu, 16 November 2019 dengan topik : "Akar persoalan konflik vertikal antara indonesia dan papua: status politik papua melalui sejarah pepera 1969 yang tidak demokratis; pelanggaran berat HAM; rasisme/diskriminasi rasial dan marjinalisasi penduduk asli."

 

Kebohongan pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI amat terbuka di depan mata kita. Yang menjadi aneh ialah akar konflik vertikal antar Indonesia dan rakyat West Papua sudah jelas dan itu sudah diselidiki dan dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tetapi, penguasa pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI dengan berbagai bentuk kejahatan dan kebohongan untuk mengalihkan dan membelokkan serta menghilangkannya.

 

2. Setidaknya ada 11 bentuk siasat Pemerintah dan TNI-POLRI

 

2.1. Kunjungan-kunjungan Presiden ke Papua.

 

Tim Peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengatakan :

 

"Berkali-kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua belum juga menyentuh persoalan utama; kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. ...Sudah semestinya, Jokowi mengubah cara pendekatannya dengan mengutamakan pembangunan manusia ketimbang fisik."

 

"Kunjungan berkali-kali pun, tapi tidak menyentuh masalah-masalah ini, terutama pengungsi, trauma, kesehatan anak dan ibu di pengungsian. Jadi terlalu banyak masalah dan tidak disentuh langsung."

 

"Jangan sampai kunjungan ini sia-sia."  (Sumber: BBC News Indonesia, 30/10/2019).

 

Yan Mandenas Anggota DPR RI utusan Papua dengan tegas mengakui bahwa akar masalah Papua ialah pelanggaran HAM, bukan pembangunan infrastruktur dan ia meminta presiden Jokowi selesaikan masalah pelanggaran HAM.

 

"...yang hari ini masyarakat Papua butuh untuk diselesaikannya pemerintahan presiden Jokowi adalah masalah kemanusiaan yang dituntut, masalah penuntasan pelanggaran HAM, rekonsiliasi seperti apa, ini yang paling utama...Selama 12 kali presiden Jokowi ke Papua hanya bicara infrastruktur dengan mengabaikan masalah kemanusiaan." (Sumber: Jurnas.com, 10 Oktober 2019).

 

Banyak kunjungan presiden Ir. Joko Widodo sudah tidak menjadi istimewa, sepertinya menjadi biasa-biasa saja, tidak ada dampak. Semakin banyak kunjungan Kepala Negara ke Papua, semakin memperlihatkan kelemahan dan kekurangan, bahkan kejahatan-kejahatan Negara. Kejahatan Pemerintah Indonesia berdasarkan rasisme selama 50 tahun sejak 1969 semakin menjadi terbuks dan telanjang bagi kita semua dan juga kepada komunitas internasional. Banyak kunjungan, tetapi tidak menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan Papua, yaitu pelanggaran berat HAM dan diskriminasi rasial.

 

2.2. Pembangunan Infrastruktur

 

Pembamgunan infrastruktur banyak tidak mendukung dan menolaknya, karena tidak menyentuh akar masalah Papua yaitu pelanggaran hak asasi manusia.

 

Dr. Adriana Elisabeth mengatakan : “Infrastruktur penting, tapi kan harus ditanya mengurus manusianya bagaimana? "...mayoritas infrastruktur yang dibangun Jokowi di Papua kebanyakan dinikmati orang pendatang, bukan orang asli Papua yang banyak tinggal di pegunungan.... Dengan infrastruktur niatnya mendekatkan akses pendidikan tapi tetap tidak terpenuhi. Jadi orang Papua di pedalaman, tidak mendapatkan akses pelayanan yang sama."

 

Yunus Wonda, Ketua DPRP mengatakan : " Jika Presiden hanya datang untuk meresmikan infrastruktur tanpa berdialog, maka masalah Papua takkan selesai. Apalagi belum lama ini warga berbagai kabupaten/kota di Papua menghadapi berbagai masalah." (Jubi, 28 Oktober 2019).

 

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi mengungkapkan : “Manfaatnya apa untuk orang Papua dengan kehadiran jembatan ini, paling orang transmigran yang merasakan manfaatnya, mereka bawa keluar hasil kebun untuk dijual di kota."

 

"Lebih baik pemerintah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua daripada membangun infrastruktur seperti jembatan."

 

“Juga pengembangan usaha kecil menengah, agar orang Papua tidak hanya jadi penonton, tapi menjadi pelaku pembangunan. Kalau hanya bangun infrastruktur seperti jembatan ini, tidak dirasakan manfaatnya. Infrastruktur itu direncanakan oleh manusia, dilaksanakan oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia, peran manusia itu sangat penting yaitu SDM,” ( 28/10/2019).

 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara mengatakan : "Pemerintah selama ini masih menganggap enteng sejumlah persoalan yang muncul di provinsi itu.Langkah pemerintah hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak menjawab seluruh persoalan Papua."

 

"Banyak sekali upaya dari pemerintah pusat yang dalam tanda kutip menganggap enteng persoalan Papua ini dengan hanya pendekatan, kan sangat infrastruktur sekali. Seolah-olah semua jawaban persoalan di Papua bisa diselesaikan dengan infrastruktur".

 

"Seharusnya pemerintah mampu melihat bahwa persoalan di Papua bersifat multidimensi. Di Papua, tidak hanya terjadi persoalan ekonomi, tetapi juga sosial, hak asasi manusia, politik, hingga hukum."

 

"Pendekatan yang dilakukan tidak bisa tunggal dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi harus juga multidimensi. Karena krisis multidimensi itu, tentu saja pendekatan atau solusinya tidak bisa tunggal," (15 November 2019).

 

2.3. Demonstrasi TNI Mengangkut Orang-Orang Pendatang Keluar Dari Wamena

 

TNI benar-benar memanfaatkan situasi demonstrasi melawan ujaran rasisme di Wamena pada 23 September 2019. Kesan peristiwa di Wamena sepertinya dirancang oleh orang-orang ahli kerusuhan.

 

Buktinya pada saat membakar sebuah toko terambil foto ada dua orang. Satu orang Asli Papua pegang jerigen isi minyak tanah dan yang satu orang Indonesia/pendatang yang berbadan atletis dan berotot memegang parang sedang membakar tokoh.

 

TNI mengangkut orang-orang pendatang keluar dari Wamena ke Jayapura dan ada yang dipulangkan ke Indonesia dari Papua itu untuk menyatakan kepada komunitas internasional bahwa perjuangan rakyat West Papua dengan kekerasan. Dan juga pengalihan konflik vertikal diarahkan konflik hirizontal.

 

Jadi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bukan lagi Negara dengan rakyat Papua tetapi rakyat Papua dengan kaum pendatang Indonesia.

 

Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo menuduh OPM turun dari gunung membuat kekacauan di Wamena pada 23 September 2019, tetapi, tuduhan itu tidak terbukti.

 

Semua sandiwara TNI ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Orang Asli Papua di Wamena. Banyak pendatang, mayoriyas Muslim diselamatkan dan dilindungi oleh OAP di Wamena. Pendeta dari Gereja Baptis yang bertugas telah lindungi hampir 1.000 Kepala Keluarga Muslim di Wamena. Tidak ada satu orang pun yang menjadi korban.

 

Karena itu, pertanyaannya ialah mengapa TNI terlalu sibuk dan bikin panik dan ketakutan kepada orang-orang pendatang dan mereka harus tinggalkan Wamena?

 

2.4. Isu Pemerkaran Provinsi Indonesia di Papua

 

Secara administratif dan realitas di lapangan memang tidak kayak untuk di Papua dimekarkan banyak provinsi. Tetapi, kepentigan operasi militer, pemusnahan ras Melanesia, propaganda dan pembelokkan akar persoalan Papua apa saja bisa dilakukan oleh negara.

 

Sebagian pejabat Papua disibukkan dengan mengurus pemekaran. Sebagian besar pejabat seperti Wakil Ketua DPRP Dr. Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murip dan hampir sebagian besar rakyat Papua dari Sorong-Merauke menolak pemekaran provinsi.

 

Menteri Dalam Negeri Indonesia, Dr. Muhammad Tito Karnavian mengatakan : "Ini kan situasi nasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional."

 

"Aturan teknisnya kan, bisa dibuat. Yang enggak bisa diubah kan Kitab Suci."

 

"Sementara itu, Moratorium tetap di wilayah lain."

 

Pernyataan Menteri Dalam Negeri sangat jelas, yaitu pengalihan akar konflik yang sudah kronis dan menahun ini.

 

Tanggapan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tidak seirama dengan Menterinya.

 

"Loh itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau, tokoh-tokoh yang ada di Pegunungan Tengah."

 

"Saya pada posisi mendengar lho. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Ndaklah, ndak-ndak."

 

"Jawaban saya saat itu adalah akan saya tindalanjuti dengan kajian-kajian, dengam kalkulasi yang matang."

 

"Tapi yang paling penting apa yang baik buat Negara akan saya putuskan." (CNN Indonesia, Jumat, 1 November 2019).

 

Menurut Simon Patrice Morin mantan anggota DPR RI memberikan saran:

 

"Yang perlu dibenahi adalah pemberdayaan kabupaten untuk berfungsi secara optimal mengurus rakyat kita di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan usaha masyarakat. Kabupatenlah yang berfungsi mengurus Orang Asli Papua secara langsung."

 

"Provinsi baru akan menyedot anggaran yang ada untuk pembangunan kantor, biaya birokrasi dan lain-lain. Dana utk provinsi baru akan diambil dari provinsi provinsi yang sudah ada. Dengan demikian dana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat semakin berkurang."

 

"Kalau pemimpin di daerah kita mau dan berani, ajukanlah suatu konsep pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perekonomian OAP yang target-targetnya jelas dan terukur. Misalnya setiap tahun berapa ratus perawat dan dokter, berapa ratus guru mulai dari SD sampai SMA/SMK yang mau di didik dan dilatih, berapa banyak usaha kecil OAP yang mau dikembangkan, berapa BLK lengkap dengan instruktur berkualitas akan dibangun.vInilah hal hal kongkrit yang dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan martabat OAP."

 

"Pemekaran adalah konsep absurd bernuansa politik divide and rule. Bukan mau membangun OAP dengan hati. Papua butuh juga rumah sakit yang baik disetiap kabupaten. Timor Leste saat ini sudah memiliki lebih dari seribu dokter. Sebagian besar dididik di Sekolah Kedokteran di Cuba.Persoalannya adalah apakah pemerintah serius mau membangun manusianya atau tetap membiarkannya bodoh agar gampang diadu domba. Tuhanlah yang maha mengetahui hati dan rancangan yang dibuat manusia."

 

2.5. Penempatan Anggota TNI-Brimob di Sepanjang Jalan dan Perumahan-Perumahan Kaum Pendatang di Seluruh Sorong-Marauke

 

Tekanan Negara, intimidasi dan teror terbuka terhadap rakyat Papua sangat dirasakan. Sepertinya ada operasi militer untuk menekan dan meningkatkan rasa ketakutan kepada seluruh Penduduk Orang Asli Papua. Seperti binatang buas harimau dan singa berjaga-jaga di setiap jalan raya, setiap sudut kota dan sudut jalan.

 

Terlihat jelas bahwa TNI-Polri melindungi kaum pendatang, orang Indonesia dan semua usaha mereka dengan merdeka dan berdaulat karena moncong senjata menjadi penjaga dan pelindung para pendatang.

 

Sebaliknya, Penduduk Asli Papua menghadapi dan mengalami ancaman kemanusiaan yang sangat serius. Tidak ada kebebasan di atas tanah leluhur kami.

 

2.6. Penangkapan Orang Asli Papua

 

Siasat penguasa pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI menangkap Orang Asli Papua dengan stigma makar. Seperti Buktar Tabuni dan kawan-kawan dibawa ke Kalimatan, Indonesia dari Papua. Basoka Logo ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Sekitar 42 mahasiswa ditangkap dan sedang menjalani proses hukum dengan tuduhan makar.

 

Ada 9 orang ditangkap dari Deiyai dan sedang diproses hukum dengan tuduhan makar. Surya Anta Ginting ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan makar. Veronika Koman dikejar dengan tuduhan penyebar vidio hoax. Saya dengar juga di Wamena ada sekitar 20 orang lebih ditangkap dan diadili dengan tuduhan makar.

 

2.7. Menulis Buku

 

Buku berjudul Duka dari Nduga yang ditulis oleh ibu Kristin Samah merupakan rekaman pesan sponsor. Dari isi buku dan juga komentar ibu Kristin yang diupload di Yutube tampak terlihat rekaman suara-suara TNI selama ini.

 

Dalam buku ini ibu Kristin promosikan tiga kepentingan Negara, terutama TNI yang sedang mengadakan operasi militer di Nduga sejak Desember 2018.

 

Pertama, Ibu Kristin meneguhkan dan menguatkan rekayasa TNI bahwa ada pemerkosaan seorang guru honorer bernama Veronika. Berita ini, Kapendam XVII Cenderawasih Muhammad Aidi berbicara ini terus-menerus diberbagai media massa.

 

Setelah penulis cek kebenarannya, tidak ada ibu guru honorer yang bernama Veronika. Semua orang bertanya-tanya.

 

Kedua, Ibu Kristin Samah mempromosikan bahwa di Nduga tidak ada pergerakan TNI dalam jumlah besar. Dan ibu Kristin Samah mengatakan, "saya bukan juru bicara TNI." Tetapi, ibu Kristin sendiri mengatakan dan mengakuinya bahwa ibu bekerja untuk siapa dan kepentingan apa.

 

Ketiga, Ibu Kristin juga mengatakan tidak melihat Kamp pengungsi di Wamena. Tetapi bagaimana dengan anak-anak pengungsi yang sekolah di tempat dadurat di Sinakma?

 

Sayang, Ibu Kristin Samah buta mata dan nurani dalam melihat penderitaan panjang Orang Asli Papua di Nduga sebagai krisis kemanusiaan. Penduduk Asli Nduga sudah melarikan diri dari tanah leluhur mereka. Banyak yang ditembak mati oleh militer, mati di tempat penggungsian. Di Nduga ada militer dalam jumlah besar. Ibu Kristin tidak sadar bahwa operasi militer di Nduga atas perintah presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk membantai Orang Asli Papua di Nduga.

 

2.8. Isu Korupsi Dana Otsus

 

Menteri Pertahanan dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa akan mengejar para koruptor di Papua, terutama dalam penggunaan dana Otonomi Khusus.

 

Kita sama-sama tidak setuju dengan para koruptor yang merugikan rakyat dan pembangunan.

 

Pemerintah kebih terhormat fokus dan tuntaskan empat akar persoalan Papua yang sudah disebutkan. Martabat Orang Asli Papua tidak diukur dengan nilai uang.

 

2.9. Isu Awasi Misionaris Asing di Papua

 

Anggota Komisi I DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar memperhatikan gerak-gerak misionaris di Papua.

 

"Maaf Pak Menhan kita tidak ingin singgung sesuatu sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini."

 

"Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa." ( Detik.com 11/11/2019).

 

Pernyataan Jazuli Juwaini sangat kontras dengan fakta sejarah karya, pengabdian dan kisah-kisah sedih serta legacy berharga yang diwariskan para misionaris asing kepada Orang Asli Papua.

 

Para missionaris asing ini datang di Tanah Papua, bertemu, bersahabat, tinggal, makan bersama, membagi cerita bersama tanpa ada jarak perbedaan latar belakang.

Para missionaris asing benar-benar menghargai menghormati hak hidup, martabat dan menghormati kesamaan derajat sebagai sesama manusia.

 

Para missionaris tidak pernah dan belum pernah melukai orang Papua secara fisik maupun non fisik. Para missionaris sungguh-sungguh menjadi sahabat setia orang Asli Papua dalam suka dan duka. Dan tidak dan belum pernah memberikan stigma seperatis, makar, OPM dan KKSB.

 

Kalau Penduduk Orang Asli Papua sakit, para Pilot missionaris asing terbangkan pesawat MAF/AMA di daerah pedalaman, pegunungan, lembah dan pesisir pantai, hanya untuk jemput mereka yang sakit menderita dan diantar ke rumah sakit. Mereka yang sakit dirawat dan disembuhkan dari sakit. Setelah Orang Asli Papua sembuh dari sakit, Pilot pesawat MAF/AMA mengantar pulang ke kampung mereka dalam keadaan menikmati sukacita, kedamaian, persaudaraan dan penuh pengharapan.

 

Seringkali, Pilot Misionaris terbangkan pesawat walaupun sudah sore, matahari hampir terbenam. Mereka tidak pernah memikirkan keselamatan nyawa mereka dan nasib keluarga mereka. Sungguh indah dan pengorbanan mulia demi Orang Asli Papua.

 

Pilot Missionaris Rela Mati Untuk Orang Asli Papua. Ada kisah nyata yang perlu Anda dan saya belajar dari pengalaman Pilot Albert Lewis yang dikenal akrab Al Lewis.

 

Pada 20 April 1954 Pilot Al Lewis terbangkan pesawat dari Sentani menuju Lembah Wamena. Ini merupakan penerbangan pertama kali dalam sejarah Pekabaran Injil. Sebelum Pilot Al Lewis terbangkan pesawat di wilayah Lembah Balim Wamena, Al Lewis menyatakan imannya:

 

"Saya tidak tahu harga yang harus dibayar untuk memasuki Lembah Balim, tetapi saya bersedia membayar harga itu." (Sumber: Sejarah Gereja Katolik di Lembah Balim: Pastor Frans Lieshout OFM, 2007, 21).

 

Sangat menyedihkan, pada tanggal 28 April 1955, Pilot Al Lewis mengalami kecelakaan pesawat dalam penerbangannya menuju Lembah Balim. Ia menabrak sebuah gunung tinggi di sebelan Sekan. Pesawat dan jenazahnya ditemukan satu bulan setelah terjadinya kecelakaan itu. Kematian Al Lewis merupakan suatu kehilangan besar bagi keluarga AMA dan bagi masyarakat Balim dan juga Papua Barat.

 

Banyak kisah nyata yang menyedihkan yang dialami keluarga Missionaris Asing di West Papua hanya untuk Orang Asli Papua.

 

2.10. Gunakan Media Massa

 

Sebagian besar Media Massa di Indonesia dikontrol oleh penguasa militer Indonesia. Setiap berita harus mendapat persetujuan dari pihak penguasa. Media yang dikuasai Negara dan militer merupakan corong penyebar-luas berita-berita hoax yang diproduksi penguasa, TNI-POLRI.

 

Dalam konteks Papua, selama 58 tahun sejak tahun 1961, penguasa Indonesia dan TNI-POLRI mendidik seluruh rakyat Indonesia tentang berita-berita hoax atau kebohongan-kebohongan. Karena penguasa dan TNI-POLRI yang berbicara hoax itu terus-menerus, maka itu seperti menjadi suatu kebenaran bagi semua rakyat Indonesia.

 

Contoh sederhana saja. Penguasa pemerintah TNI-POLRI memberikan stigma atau label Orang-orang Asli Papua dari gunung itu radikal, kejam, pembunuh dan tidak bermartabat, belum maju dan tertinggal, terbelakang, OPM dan lain-lain.

 

Tetapi, semua tuduhan dengan berita-berita hoax yang diproduksi, ditanam, dipelihara oleh penguasa Indonesia dan TNI-Polri selama 58 tahun itu, kami hancurkan dan lenyapkan pada 23 September 2019 dengan kebaikan dan kasih kami demi kemanusiaan dengan melindungi saudara-saudara Non Papua/Pendatang kebanyakan Kaum Muslim sekiar 1.300 Kepala Keluarga. Mereka semua selamat.

 

Gereja Baptis melindungi 730 Kepala Keluarga Warga Muslim di Gedung Gereja Baptis. Kami melindungi saudara-saudara kami dengan kekuatan kasih dan kemanusiaan bukan Moncong Senjata dan juga berita hoax.

 

"Bapak gembala Yoman perlu kami sampaikan fakta dari lapangan, Wamena, 23 September 2019.

 

Pertama, kami di daerah Wesaput Jl Pasar Baru juga demikian. Kami bersama RT, RW, dan ada satu Gembala dan masyarakat. Kami juga ada selamatkan kaum pendatang sekitar 20 orang lebih yg terjebak dalam 4 ruko dan satu kios, 7 pintu kos yang ditempati kaum pendatang, termasuk saya juga tinggsl di kos di situ.

 

Kami mengumpulkan mereka dibelakang barak kos. Untuk mencari jalan keluar untuk menjelamatkan mereka ini. Karena jalan disekitar Kama sudah dipalang beberapa pohon ditebang ke jalan.

 

Begitu pula ke arah Walani sudah ditebang beberapa pohon dan jalan sudah buntut. Kami menunggu sekitar 2 jam lebih, ada yang kasih tahu kalau pintu perusahan batu picah di Walani ada buka dan ada beberapa orang segera dengan motor pergi untuk komunikasi kepada mereka yg pegang kunci bahwa ada yang masih terjebak dan minta tolong untuk pintu sementara dibuka.

 

Dan dari karyawan perusahaan ada banyak yang lari masuk lewat pintu tersebut menuju lapangan terbang dan KP3. Kesempatan itu kami berusaha segera mengantar mereka masuk. Kami salam salaman dengan mereka dengan penuh haru.

 

Bahkan wajah-wajah mereka terlihat sedih bahkan dari mereka ada yang menangis.

Kami menyuruh mereka naik satu mobil Estrada dan satu mobil inova. Kami orang-orang Asli Papua pakai motor lebih jalan di depan dan mereka ikut kami. Sampai dipintu masuk perusahan kami berhenti dan mereka masuk menuju bandara dan KP3 Wamena. Mereka semua selamat.

 

Kedua, Setelaj kami balik dalam perjalan ternyata ada juga yg terjebak di rumahnya orang Serui Wonaterey. Ada para tukang ojek sekitar 30 orang lebih. Mereka terjebak di dalam rumah dan mereka sangat ketakutan. Kami kasih tahu mereka pintu perusahan masih terbuka dan segera keluar dengan motor dan pergi kesana selamatkan diri. Mereka selamatkan dan mereka pergi dengan selamat.

 

Ketiga, di Hotel Wio Wesaput ada 50 orang lebih pendatang yg terjebak di dalam hotel itu. Mereka semua diselamatkan oleh teman-teman di hotel. Menggunakan satu truck menuju lapangan dan mereka semua selamat.

 

Saya juga lihat di Karu Jaya yang terjadi masyrakat OAP melindungi kaum pendatang dibalik rumah mereka. OAP komunikasi kepada pihak polisi untuk segera datang dengan mobil untuk mengangkut mereka, dan mobil polisi dan angota TNI datang datang mengambil mereka. Mereka semua selamat.

 

Pada 24 September 2019, OAP dari Pugima juga ada yg menyelamatkan dan melindungi salah salah satu suster pendatang yg baru melahirkan.

 

Seperti itu yang terjadi saat peristiwa demo melawan rasisme pada 23 September 2019.

 

Jadi orang Indonesia jangan salah menilai kami OAP dengan negatif seperti pembunuh dan lain-lain. Mereka selama ini keliru dan salah besar. Jadi apa yang dikatakan bapak gembala sangat benar."

 

Semua itu kami lakukan karena kami bangsa yang bermartabat. Kami mempunyai nilai-nilai luhur warisan leluhur kami. Karena kami mempunyai kasih tanpa batas yang berasal dari Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Salib bersuara tentang kasih, Pengampunan, Pengharapan, Kedamaian dan Kemerdekaan serta martabat manusia.

 

Contoh dan bukti berita hoax yang diproduksi penguasa dan TNI-POLRI terlihat pada pernyataan bapak Kapolri, Dr. Muh. Tito Karnavian (sekarang: Menteri Dalak Negeri) sebagai berikut:

 

“Jadi apa yang terjadi saat ini dan di luar, itu semua yang disign (dirancang) oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu saya kejar. Kita sudah tahu nama-namanya. Kami akan tegakkan hukum sama mereka. Karena sebagian mereka terus bermain seperti ini.

 

Ya, mengorbankan masyarakat ke depan berbenturan dan mereka-mereka bermain tangan bersih, tidak, kita tahu. Ini akan terus terjadi, kalau kita tidak akan bergerak keras, tegas, menegakkan hukum dengan cara-cara hukum pada mereka. Kami akan, tolong dicatat itu,teman-teman.

 

ULMWP dan KNPB bertanggungjawab atas insiden. Saya akan kejar mereka. Dan mereka juga produksi hoax-hoax itu.

 

Teman-teman wartawan di Papua faham. Benny Wenda main. Ya, mereka ini mau mengejar apa? Mengejar dalam rangka tanggal 9 September itu ada rapat Komisi HAM di Jenewa. Jadi bikin rusuh supaya ada suara.

 

Tanggal 9, tanggal 23, 24 September ada Sidang Majelis Umum PBB. Di situ nanti semua negara-negara bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Tapi tidak ada agenda mengenai Papua. Tapi sengaja bola dilempar.

 

Ada bebarapa unsur internal. Ya, beberapa, ada satu, dua negara didekati untuk supaya nanti angkat isu itu supaya bikin rusuh di sini.

 

Tapi kasihan, mengorbankan masyarakat. Nanti Tuhan yang membalasnya. Ya, ingat! Pembakaran, adanya korban, adanya meninggal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Mahakuasa. Itu. Tujuannya itu. Tidak ada yang lain. Siapa yang bermain? Benny Wenda.”

 

2.11. Penambahan dan Pembentukan Kodim Baru dari Sorong-Merauke

 

Dalam realitas dan sesuai dengan perkembangan di Indonesia, di Indonesia bagian barat dan bagian tengah, pemerintah Indonesia mengurangi atau likwidasi markas-markas Kodim. Namun sebaliknya pemerintah Indonesia masih menambah 31 Kodim di West Papua dari Sorong-Merauke.

 

Wakil Asisten Teritorial Kasad Brigjen Gathut Setyo Utomo mengatakan : "Kita pastikan ada 31 Kodim yang akan kita bentuk. Jadi, kita sudah mengirim 1.400 personel ke Papua maupun Ambon yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Kodim-Kodim di wilayah rawan konflik. (Sumber: BeritaSatu.com, 22/7/2019).

 

Sedangkan Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan : "Pembentukan 31 Kodim tersebut merupakan satu rangkaian dari kelanjutan pembentukan Kotama Operasional TNI untuk menyenggarakan fungsi teritorial. Kondisi Papua dengan masih berjangkitnya wabah separatisme menjadi pertimbangan yang dominan atas upaya pemerintah menjaga keutuhan NKRI."

 

Bahwa pembentukan 31 Dandim dalam jumlah yang terlalu banyak ialah untuk mendukung dan memperkuat Operasi Militer di seluruh Tanah West Papua dari Sorong hingga Merauke.

 

Brigjen Gathut Setyo Utomo dan juga Susaningtyas meyakini di West Papua wilayah konflik dan ada separatisme. Keyakinan ini merupakan representasi dari cara pandang dan paradigma seluruh penguasa kolonial Indonesia yang menduduki, menjajah, menindas dan memusnahkan Penduduk Asli Papua. Karena kepentingan penguasa kolonial Indonesia di West Papua ialah tanah, ekonomi, politik dan keamanan.

 

Jadi, bagi penguasa kolonial Indonesia untuk keberlangsungan hidup Orang Asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini bukan urusan mereka. Karena keberadaan orang-orang kulit hitam dan rambut keriting di Tanah Melanesia West Papua ini sangat terganggu bagi kolonial Indonesia. Karena itu, proses pemusnahan bangsa West Papua secara sistematis dan terstruktur telah, sedang digalakkan dan akan berlangsung sampai Penduduk Asli Papua punah dari tanah leluhur mereka. Itu misi utama dan tujuan prioritas penguasa kolonial Indonesia. Terbukti dengan penambahan 31 Kodim baru tidak sesuai kebutuhan OAP dan juga tidak sesuai jumlah penduduk Orang Asli Papua.

 

Siasat lain yang digunakan penguasa kolonial Indonesia ialah operasi militer. Yaitu operasi militer yang berlangsung di Nduga atas perintah presiden dan wakil presiden RI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha-usaha sadar penguasa kolonial Indonesia untuk proses pemusnahan Penduduk Asli Papua. Perbuatan Pengusiran dan pembunuhan Penduduk Asli Nduga dari tanah leluhur sulit dibantah fakta dan kebenarannya.

 

Tidak menjadi rahasia umum. West Papua diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia dengan kekuatan moncong senjata, maka untuk memelihara dan mempertahakannya juga dengan moncong senjata dengan menambah 31 Kodim baru.

 

Mitos separatis dan wilayah rawan itu pembenaran untuk melanggengkan operasi militer tetap berlangsung di West Papua. Pada kenyataanya bayi separatis itu lahir dari hasil kawin paksa. Anak yang bernama separatis itu tidak terima kawin paksa maka bayi separatis itu melakukan penolakan dan perlawanan karena bayi anggap diri sebagai anak haram dan anak tidak sah. Pepera 1969 peristiwa kawin paksa dengan moncong senjata.

 

3. KESIMPULAN & SOLUSI

 

“Akar persoalan konflik vertikal antara indonesia dan papua, yaitu: status politik papua melalui sejarah pepera 1969 yang tidak demokratis; pelanggaran berat ham; rasisme/diskriminasi rasial dan marjinalisasi penduduk asli ."

 

Perundingan / dialog damai dan setara pemerintah indonesia dan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

 

Doa dan harapan penulis, artikel ini menjadi berkat dan pencerahan bagi para pembaca.

 

Ita Wakhu Purom, Selasa, 19 November 2019.

Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (Papua).

 

Editor : Petrus Yatipai

#Gereja

Baca Juga, Artikel Terkait