17-18 November 2020 MRP Gelar RDP,  Ketua YLSM: Rakyat Papua Satukan Barisan Tolak OTSUS  dan Referendum

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

16 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
informasi 17-18 November, Majelis Rakyat Papua selenggarakan RDPW di lima wilayah adat/ jubi.co.id. jumat (13/11/2020)/KM

 

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.COM—Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penilaian elektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) Jilid II di Tanah Papua yang dijadwalkan pelaksanaannya pada 17-18 November 2020 bertempat di lima wilayah adat: Kabupaten Jayapura (Tabi), Biak (Saireri), Jayawijaya (Lapago), Dogiyai (Meepago), dan Merauke (Animha). Servius Kedepa, ketua YLSM Pegunungan Tengah Papua Barat Wilayah MeePago mengatakan, Rakyat Papua Satukan Barisan Tolak OTSUS  Jilid II dan Referendum sepihak. Jumat (13/11/2020).

 

Ketua Yayasan Lembaga Swadayah Masyarakat (YLSM) Pegunungan Tengah Papua Barat Wilayah Mee Pago Selpius Kadepa mengatakan, Rakyat Papua Satukan Barisan Tolak OTSUS  dan Referendum sepihak.

 

Tuntutan pengakuan kemerdekaan negara republik Papua barat 1 desember 1961 adalah solusi bagi akar masalah politik di papua barat, maka Orang Asli Papua (OAP) harus menolak UU OTSUS Papua Jilid II dan tuntutan Referendum sepihak.

 

Pada tanggal 31 Desember 2021, jam 12:00 WP, pulau Papua bagian barat akan kembali menjadi sebuah wilayah non berpemerintahan karena masa berlakunya UU OTSUS Papua No. 21 Tahun 2001 akan berakhir.

 

Untuk itu, seluruh rakyat akar rumput bangsa Papua bagian Barat diminta manfaatkan waktu emas ini dengan sebaik-baiknya pasca menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan difasilitasi MRP di provinsi Papua pada tanggal 17-18 November 2020. 

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan difasilitasi MRP itu segera akan dimanfaatkan baik untuk seluruh rakyat akar rumput Bangsa Papua dengan 100 % menolak pemaksaan “UU OTSUS Papua Jilid II untuk tuntut pengakuan hak kemerdekaan negara republik Papua barat 1 desember 1961. Karena tuntutan pengembalian kemerdekaan negara republik papua barat 1 desember 1961 adalah solusinya bagi bangsa Papua Barat.”

 

kita harus bersatu tolak semua tawaran negara-negara kapitalis melalui Indonesia baik pemaksaan UU OTSUS Jilid II maupun Referendum bagi Papua.  karena rakyat Papua sudah bernegara selama 18 hari dari 1 -18 desember 1961. pada tanggal 19 desember 1961 Indonesia telah membubarkan negara boneka buatan Belanda dalam operasi trikora.

 

Referendum itu peluang bagi Indonesia dan negara-negara kapitalis sebagai pendukungnya untuk pertahankan Papua dalam NKRI agar mereka tetap akan lanjutkan penjajahan terhadap bangsa Papua percepat proses pemusnahan etnis bangsa Melanesia Papua barat.

 

Karena warga Indonesia asli telah diduduki di Papua bagian barat sudah mencapai 4,5 juta jiwa yang sudah memiliki KTP Papua. Oleh karena itu, referendum yang sedang diperjuangkan oleh pemimpin ULMWP, tokoh-tokoh agama dkk itu bukan solusi bagi bangsa Papua mencapai kemerdekaan negara republik Papua barat.

 

Seluruh rakyat akar rumput bangsa Papua bagian Barat diminta satukan barisan untuk menolak pemaksaan UU OTSUS Papua Karena pemaksaan UU OTSUS Papua itu sudah menjadi jembatan pemusnahan etnis bangsa mekanesia Papua Bagian Barat dari Sorong sampai Merauke.

 

Segera Karena penting sebab Orang Asli Papua Bagian Barat diminta segera akan bersatu dalam proses penolakan pemaksaan UU OTSUS Papua JILID II dan tuntutan Referendum sepihak dengan tujuan menggugat Pemerintah Kerajaan Belanda pada kesempatan pertama.

 

Pemerintah Kerajaan Belanda segera akan digugat untuk duduk kembali satu meja antara Belanda, Indonesia dan Papua Barat di Mahkama International. Bangsa Papua Bagian Barat bagaikan "anak ayam kehilangan induknya" sejak Pemerintah Belanda meninggalkan Papua Barat. Mengapa Belanda tidak menghormati hak kemerdekaan bagi Bangsa Papua 1 Desember 1961 sedangkan kemerdekaan Indonesia telah diakui Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1949?, jelas Servius Kedepa, ketua YLSM Pegunungan Tengah Papua Barat Wilayah MEE PAGO, Western Papua kepada media kabarmapegaa. Jumat (13/11/2020).

 

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan, aspirasi masyarakat asli Papua terkait implementasi otonomi khusus akan diterima Lembaga kultur orang asli Papua tersebut melalui perwakilan Lembaga dan organisasi di setiap wilayah.

 

“Jadi, para peserta RDPW terdiri dari 35 peserta. Merekalah yang akan menyampaikan apapun pendapat masyarakat yang telah mereka himpun kepada kami [MRP]. Di sana tidak ada pembahasan, hanya menerima aspirasi mereka,” jelas Murib.

 

“Kami [MRP] mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendoakan dan mensukseskan kegiatan RDPU, karena aspirasi anda menentukan masa depan Papua yang lebih baik sesuai semangat kearifan lokal,” imbau Murib (https://jubi.co.id/17-18-november-majelis-rakyat-papua-selenggarakan-rdpw-di-lima-wilayah-adat/).

 

Pewarta: Admin/KM

 

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait