17 KO, Mengatasi Krisis  Kepemimpinan

Cinque Terre
Alexander Gobai

4 Bulan yang lalu
KESEHATAN

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Melalui buku yang dituliskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg. Aloysius Giyai, M.kes, buku ketiganya mengenai 17 KO mengajak kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan organisasi lainnya agar menerapkannya. Karena 17 KO dapat mengatasi krisis kepemimpinan dalam sebuah organisasi.

 

Supaya organisasi PPNI ini dalam karya melakukan perawatan dan  penyelamatan bagi pasien dan masyarakat di atas tanah Papua ini, maka perlu menerapkan 17 KO ini,” Kata Giyai Kepada Wartawan di Abepura, Senin, (26/03) belum lama ini.

 

Menurutnya, 17 KO yang dijabarkan, konsep, konsolidasi, komunikasi, korelasi, komitmen, kompak, koordinasi, konsisten, kolaborasi, kontrol, kontribusi, konsentrasi, Komunitas dan lainnya.

 

“Kalau ini, kalian laksanakan dengan baik dalam organisasi PPNI ini, pasti organisasi akan bangkit. Karena PNNI anggotanya yang paling banyak di seluruh di Indonesia, baik perawat yang berada di klinik-klinik, Puskesmas dan rumah sakit,” katanya.

 

Semua anggota PPNI harus tahu SOP keperawatan, standar pelayanan kesejahteraan masyarakat, tapi juga harus tahu pelayanan  kode etik profesi dan kepewaratan.

 

“Dasar-dasar itu yang harus dimiliki, tapi juga perkembangan Iptek  karena hari demi hari selalu terjadi perubahan kesehatan,” jelasnya.

 

Menyangkut profesi keperawatan, kata Giyai, agar diperhatikan jangan sampai ada anggota yang belum sertifikasi. Hal ini, kehadiran PPNI bergerak untuk bisa mencari anggota-anggotanya yang belum sertifikasi dan di merangkul dan membenahi.

 

“Karena saat ini tuntutan yang dibutuhkan adalah kualitas keperawatan, harus punya registrasi-registasi keprofesian bukan hanya perawat tapi juga penunjang-penunjang lainnya,” ungkapnya.

 

“Saya mengajak mereka tetap konsisten, komitmen tetap melakukan kekompokan bersama sehingga dapat mengimplementasikannya,” katanya.

 

Ketika ditanya soal kompentensi, kata Giya, untuk Papua baru tahuh ini dimulai.

 

“Kita bersyukur ada beberapa kampus kesehatan di Papua yang sudah terakreditasi, seperti Polteks Jayapura B, Uncen Fakultas baru B juga Keperawatan yang lainya terakreditas B,” ungkapnya.

 

Persoalannya, Menurut dia, di sisi pelayanan kesehatan masih terus dilakukan pembenahan.  Rumah sakit Umum Abe terakreditasi masih Paripurana, Rumah Sakit Dok II Madya, ada beberapa puskemas masih terakreditas Madya. Itu artinya mutu pelayanan masih rendah, banyak hal yang perlu di benahi.

 

“Saya pikir Papua belum lambat untuk mengejar target pelayanan kesehatan, karena akreditas kita sudah mulai dari puskesmas hingga Rumah Sakit Umum,” katanya.

 

Ia berkomitemen, tahun depan 2018/2019, Rumah Sakit seluruh kesehatan masyarakat, baik Puskesmas dan RSUD di tanah Papua harus terakreditasi.

 

Ketika ditanya soal pelayanaan kesehatan, kata Plt. Direktur Rumah Sakit Dok II  Jayapura,  sudah kita bangun komunikasi dengan Kemenkes RI dan seluruh kepala dinas kabupaten/kota.

 

“Kita sudah lakukan  membangi tanggungan kabupaten, berapa jumlahnya dan provinsi. Provinsi lewat kaki telanjang dan terapan, sementara pusat lewat nusantara sehat individual,” pungkasnya.

 

Kini, Dinkes Provinsi dan kemnekes sedang berkerjasama melakukan rekrut dan seleski lewat poltekes Kemenkes Jayapura.  Maka, diharapkan di tahun ini, kita bisa masukan keluan masyarakat Papua oleh masyarakt yang terisoliasi baik yang berpotensi KLB daerah titik terisolasi di seluruh Papua.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

 

#Budaya

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait