1 MEI SEBAGAI PERIODESASI KEJAHATAN  KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA

Cinque Terre
Manfred Kudiai

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Maximus Sedik. (Foto. Doc. Prib.Ist)

Oleh, Maximus Sedik)*

 

Setiap bangsa yang berada di planet ini, mengalami suatu penjajahan diantara sesame bangsa. Bangsa yang mengalami penjajahan harus keluar dari penjajahan itu, dengan jalan satunya harus  keluar dari itu. Bangsa tersebut berjuang untuk bebas sehingga mengatur bangsanya sediri. Atau mengatur diri dari segala aspek kehidupan yang tertera dalam lembaran peradaban dunia. Begitu pula bangsa papua yang mengalami hal yang sama harus berjuang untuk bebas dari semua penjajahan yang dialmi setengah abad dari bangsa indonesia.

 

Untuk, mengakhiri  semua penjajahan tidak ada jalan lain selain bebas. Untuk mencapai kebebasan harus adanya kemerdekaan yang diakui secara penuh dari semua segi kehidupan manusia. Untuk memproleh ini, harus adanya persatuan dan kesatuan dari yang mengalami penjajahan, bukan dari orang lain. 

 

Sudah setengah abad bangsa papua, menagalami penjajahan dari bangsa indonesia. Penjajahan yang dilakukan berupa penjajahan yang bersifat modern sesuai dengan perkembangan kehidupan dunia saat ini. Penjajahan yang dilakukan berifat membangun tetapi, sangat merugikan orang papua. Sekian tahun lamanya orang papua hidup dalam satu akuarium kehidupan sangat kejam dari kolonial indonesia yang membangun sistem yang begitu terstruktur terhadap orang papua untuk melupakan dirinya. Bahkan melupakan diri dan tidak sadar bahwa dirinya terjajah oleh sistem. Selama setengah abad orang papua dipaksa(aneksasi) ke dalam Negara indonesia awalan inilah yang menimbulkan kejahatan kemanusian di bumi papua.

 

Penentuan pendapat Rakayat (Pepera) menurut indonesia, Blanda, Amerika serikat, dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang beperan dalam proses hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua barat tersebut pada tahun  1969. Pelaksanan pepera itu sediri merupakan realisasi perjanjian New York untuk pemecahan masalah papua barat (irian barat) yang pada saat itu dipersoalkan statusnya antara pemerintah kerajaan Blanda dan pemerintah republik indonesia. Salah satu isi atau pasal dalam perjanjian New York (New York Agreement) telah menyebutkan bahwa Act Of Free Choice sebagai bagian dari hak penentuan nasib sediri (the right to self determination ) haru terjadi secara bebas, demokratis, dan setiap orang dewasa mempunyai hak pilih yang dikongkritkan dengan ‘’satu suara untuk satu orang’’ (one man one vote).

 

Sementara Rakyat Papua sediri menyatakan bahawa proses pelaksanaan PEPERA di papua barat tidak sah dan menuntut agar perlu adanya dialong secara damai untuk menyelesaikan atau meluruskan serajah papua yang menurut mereka telah dibelokan demi kepentingan politik dan ekonomi beberapa Negara yang terlibat dalam khasus papua barat tersebut. Sebagai reaksi protes atas pelaksanan pepera tersebut, rakyat papua barat melakukan demostrasi damai, pengkibaran bendera bintang kejora dan bahkan pada tahun 1969 ada partai-partai politik yang didirikan paska pendekralasiaan kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 sebagai bagian Intergral dan oprasional dari kedaulatan tersebut. Hal terlihat jelas dengan salah satu isi trikora oleh presiden pertama RI Ir. Soekarno ‘’ bubarkan Negara boneka papua barat’’.

 

Daya dan upaya baik secara material maupun non material dilakukan oleh pemerintah indonesia menjelang pelaksanaan pepera agar semua penduduk papua menyatakan bergabung dengan Negara kesatuan republk indonesia atau memenangkan pepera tersebut. Dalam peluncuran buku PEPERA oleh pemerintah daerah irian barat pemerintah indonesia secara transparan menyatakan kegembiraannya atas kemenangan penentuan pendapat rakayat dan mengkampanyekan program pembanguana di seluruh wilayah papua barat. Akibat pelaksanaan penentuan pendapat rakyat yan tidak adil dan tidak demokratis dibawah ancaman teror, intimidasi aparat militer indonesia dan bahkan pembunuh terhadap rakyat papua yang menentang hasil pelakasanan penentuan pendapat rakayat, dengan melakukan pengungsian secara besar-besaran ke Eropa maupun ke papua New Guini sebagai suatu aksi protes dan aksi pembrontakan perlawanan rakyat papua di seluruh wilayah papua barat dalam suatu wadah yang disebut dengan nama organisasi papua merdeka (OPM) sejak 1960-an sampai dengan kini sedang berlangsung di papua barat yang juga menjadi sumber konflik antara rakyat papua dengan pemerintah indonesia yang berimplementasi pada kejahatan kemanusiaan oleh Negara indonesia terhadap rakayat papua barat. (Bergerak untuk berdaulat, hal: 57-59).

 

Kejahatan kemanusian yang terjadi papua sejak awal papua di paksa masuk ke Negara indonesia dan sistem yang dibangun antara kedua Negara yang mempunyai kepentingan bersama di papua. kepetingan yang direbut di papua yaitu hasil bumi papua, baik yang ada di dalam perut bumi maupun di atas perut bumi. Seluruh kejahatan kemanusiaan yang terjadi papua tidak penah diusut secara tuntas oleh Negara yang disebut sebagai Negara hukum. Tetapi setiap menit dan detik pasti terjadi pembunuhan, penculikan, pemberkosaan, dan berbagai peristiwa lain yang terjadi di tanah papua. orang papua tidak pernah mengemis untuk masuk bergabung dengan Negara indonesia, tetapi Negara ini dengan cara kekerasan untuk memakasa orang papua bergabung dengan NKRI. Kekerasan ini berawal pada isi TRIKORA yang di komdangkan oleh persiden pertama Republi ini, bubarkan Negara boneka irian barat, kibarkan merah putih ke seluruh irian barat.

 

Disertai dengan sistem yang didesain oleh, Rezim yang berkuasa untuk mempengaruhi kehidupan orang papua pada umumnya. Kehidupan orang papua semakin hari semakin modern dan orang papua tidak berpikir tentang harga dirinya yang dijajah oleh sitem yang di Negara ini. Seluruh hak hidup orang papua sudah berada pada suatu pemetaan yang baik untuk kepetingan Negara ini, terutama kekayaan alamnya. Kekayaan alam papua sebagai ukuran utama untuk kehidupan Negara ini. Persoalan di papua bukan persoalan miliki daerah dimana persoalan itu terjadi, tetapi persoalan papua adalah persoalan milik kita bersama sebagai pekerjaan yang sangat berat. Untuk berpikir tentang semua yang berlalu maupun yang kini sedang terjadi di papua kita harus membangun suatu persatuan untuk memecahakan sedikit-demik sedikit. Sehingga ada jalan pikiran yang baik untuk merangsang setiap individu bagiamana ia berpikir tentang papua.

 

Papua, sangat banyak persoalan yang terjadi tetapi yang menjadi perhatian adalah kejahatan kemanusiaa. Tetapi kita lihat pada konstitusi Negara sudah mengatur tentang hak asasi manusia, pasal 28A-28I menghormati secara betul-betul mengenai bagaimana manusia menghormati sesama manusia dari segala aspek kehidupan. Dan secara khusus dalam pasal 28D (ayat 1), yang lebih menegaskan bagaimana Negara indonesia yang mengakui diri sebagai Negara hukum bukan Negara kekuasaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan harus berjalan sesuai denga koridor hukum yang berlaku di Negara ini, tanpa memandang bulu antara sesama yang hidup di Negara ini. Dalam pandangan saya, setiap akativitas yang terjadi di Negara ini selalu berjalan sesuai dengan kekuasaan bukan berjalan sesuai dengan asas hukum. Karena para penegak yang menegakan hukum lebih memilih nilai transaksinya bukan etika hukum yang baik.

 

Orang papua banyak korban dalam khasus- khasua pelanggaran ham yang menjolak tetapi satu khasuspun tidak diselesaikan sesuai dengan dengan hukum yang berlaku. Karena semua khasus yang terjadi itu sudah didesain oleh rezim yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan di Negara ini, untuk memusnahkan orang papua dari bumi papua. apakah kawan-kawan diam terhadap semua yang terjadi atau kawan-kawan kita semua berpikir tentang semuanya?

 

Kita harus bangkit dan lawan karena ini semua bahaya terhadap seluruh isi kehidupan orang papua. Apakah kita mati sehingga kita lawan atau kita lawan sampai kita mati ?.

 

Penulis adalah Mahasiswa Tambrauw kuliah di Yogyakarta


 

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait