30 Organisasi dan 48 Individu Nyatakan Sikap Terkait Kasus AG

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

20 Hari yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Ilustrasi.Ist

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com-- Media sosial, baik WhatShapp, Facebook, Twitter dan Instagram ramai menyebar berita terkait kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh pejabat Papua, AG terhadap anak remaja (18 tahun) di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi pembicaraan hangat di media masa, baik dalam bentuk teks maupun audiovisual.

 

terjadi polemik pro ada yang kontra, mengingat kasus ini belum memenui titik terang. Bahkan kuasa hukum dari pelapor, terus membangun narasi di media seakan-akan AG sudah dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka.

 

Menyikapi tuduhan itu, AG selaku terlapor pun menyiapakan advokat atau pengacara sebagai kuasa hukumnya untuk melawan tuduhan atas kasus ini.

 

Menanggapi kasus tersebut, kabarmapegaa.com kembali menerima penyataan sikap pada hari Jumat (7/1). Berikut adalah pernyataan sikap:

 

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI KEKERASAN SEKSUAL

 

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk  tindak kekerasan yang secara  langsung  ditujukan  kepada  perempuan karena  ia  berjenis  kelamin perempuan atau memberi akibat pada  perempuan secara tidak proposional. Kekerasan  terhadap  perempuan telah mengakibatkan kerugian  atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman, pemaksaan dan bentuk- bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

 

Dasar hukum penghapusan kekerasan terhadap perempuan ada dalam Instrumen hukum Internasional dan Nasional. Instrument internasional antara lain Statuta Roma Pasal  7 ayat  2 (g), Pasal 69  ayat  1&2, Pasal  68; Resolusi  PBB 1820  tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata, Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993  dan  Deklarasi Wina Tahun 1993.

 

Sementara itu, instrument nasional Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- undang  Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286  287,  290,  291; UU No.23 tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal

 

8 (b),  47,  48; UU No 21  tahun 2007  Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7); UU No.23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88 (Komnas Perempuan).

 

Perkosaan  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak   asasi  manusia.  Secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman.  Akibat dari perkosaan, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan  derajat martabat manusia, dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup. Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  di hadapan hukum karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

 

Dengan dasar hukum di atas, dan juga setelah mengamati perkembangan kasus kekerasan seksual dengan terduga pelaku AG, seorang pejabat ASN di Pemerintahan Provinsi Papua  yang telah  dilaporkan ke  Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan polisi: LP/199/K/l/2020/PMJ/Restro Jaksel; dan setelah  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai  media,  kuasa hukum,  serta keluarga korban, maka dengan ini kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mendesak berbagai pihak:

  1. Polres Metro Jakarta Selatan: agar bekerja profesional dan independen, memberikan update kepada publik terkait perkembangan kasus, dan memastikan kasus benar-benar dibawa ke proses hukum.
  2. Pengacara Korban, Dr. Pieter El, SH and Rekan: agar benar-benar membawa kepentingan korban dalam menangani kasus ini. Kami terus mendukung kerja profesional pengacara dan memantau perkembangan kasus.
  3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua: agar menonaktifkan terduga pelaku AG sehingga fokus mengikuti proses hukum dan untuk menghindari adanya kepentingan kekuasaan dalam penyelesaian dugaan kasus perkosaan ini.
  4. Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI):  Agar secara etik memeriksa terduga pelaku AG atas dugaan penyalahgunaan obat dalam praktek kedokteran.  Dalam kronologi yang beredar di media, terduga pelaku AG yang adalah seorang dokter memasukkan obat ke dalam minuman korban. Jika terbukti benar, terduga pelaku AG telah menggunakan obat bukan untuk kepentingan medis tapi untuk kejahatan.
  5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak (KPA) dan Komnas Perempuan : agar pro aktif dalam memantau perkembangan kasus ini dan mengawal kerja Kepolisian Mapolres Metro Jakarta Selatan. Korban adalah anak usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah dan pelaku adalah pejabat publik di Provinsi Papua.
  6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): agar melindungi korban dan keluarga mengingat mulai munculnya ancaman terhadap keluarga korban oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.
  7. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR  RI): agar segera mensahkan Rancangan Undang-undag Penghapusaan Kekerasan seksual (RUU PKS).
  8. Media: agar mengedepankan peliputan sesuai perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap korban perempuan dan anak, menghindari penghakiman, dan mengutamakan informasi dua belah pihak dalam peliputan.
  9. Masyarakat umum termasuk organisasi keagamaan dan etnis: kasus ini adalah kriminal murni yang melibatkan individu terduga AG sehingga diharapkan tidak dipolitisir untuk kepentingan politik, kelompok suku, atau agama tertentu. Dorong kasus ini ke proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab moral, tranparansi dalam proses penegakan hukum, dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

 

Jayapura, 7 Februari 2020

 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual

 

Organisasi, Lembaga, Koalisi, dan Komunitas

  1. Koalisi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  2. PAHAM Papua
  3. LBH Papua
  4. ALDP
  5. LP3AP
  6. LBH Apik Jayapura
  7. Asosiasi LBH Apik Indonesia
  8. Forum PUSPA Anggrek Hitam Papua
  9. Papuan Voices
  10.  AMAN Sorong
  11. SEPAHAM-Papua
  12. GempaR Papua
  13. SONAMAPPA
  14.  Aliansi Mahasiswa Papua
  15. PBH Cenderawasih
  16. Kopkedat Papua
  17. Aliansi Perempuan Bangkit
  18. Solidaritas Perempuan Papua Itu Kita
  19. Purplecode Collective
  20. Front Santri Melawan Kekerasan Seksual
  21. Lavender Study Club
  22. Suara Perempuan Desa,  Batu-Malang
  23. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  24. Hollaback! Jakarta
  25. Mitra Perempuan Women's Crisis Center
  26. Lingkar Studi Feminis Tangerang
  27. Aliansi Pergerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan (ALERTA Kota Ternate)
  28. Kompartemen Perempuan Pembebasa (KPP-Wilayah Maluku Utara)
  29. Forum Kelas Gender Kota Ambon
  30. Women’s March Kupang

 

Individu

  1. Viktor Mambor
  2. Elin Mote
  3. Mikael Kudiai
  4. Alfiyan Erick Yoku
  5. Dorlince Iyowau
  6. Leonard Ohee
  7. Jonathan Tjoe
  8. Aprila Wayar
  9. Frederika Korain
  10. Marthen Manggaprow
  11. Sugeng Teguh Santoso
  12. Cristine Dabeduku Kapisa
  13. Zely Ariane
  14. Veronica Koman
  15. Yuliana Langowuyo
  16. Yason Ngelia
  17. Demi Nawipa
  18. Ricardus Keiya
  19. Emil E Wakei
  20. Astuti N. Kilwouw
  21. Kristianto Galuwo
  22.  Albertus Vembrianto
  23. Pitra Hutomo
  24. Adriana Sri Adhiati
  25. Dinas Wasaraka
  26. Marsinah Dhede
  27. Suci Fitriah Tanjung
  28. Dewi Tjakrawinata
  29. Rina Oktarianti Maizer
  30. Har Quin
  31. Vivi Widyawati
  32. Desti Murdijana
  33. Lucia Erni
  34. Rosna Bernadetha
  35.  Amelia Puhili
  36. Darmo Aja
  37. Sabri Leurima
  38. Chuan
  39. Otis Tipagau
  40. Arman Blink
  41. Gamaria Mansur
  42. Dinah Katjasungkana
  43. Suci Fitriah Tanjung
  44. Wardah Hafidz
  45. Cornelius Selan
  46. Sartika Nasmar
  47. Ayut Enggeliah Ontoh
  48. Linda Tagie

 

Kontak Person: Semua Lembaga Solidaritas

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait