42nd Session Dewan HAM PBB: Soal Pelanggaran HAM Papua, Tujuh LSM Surati Presiden Jokowi

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Soal Pelanggaran HAM Papua, Franciscans International atas nama tujuh LSM surati Presiden RI,

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Franciscans International atas nama tujuh LSM ingin menarik perhatian Dewan terhadap situasi hak asasi manusia Indonesia, seorang kandidat untuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam kasus-kasus diskriminasi rasial terhadap penduduk asli Papua Barat; penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ms Irene Valotti, dalam  suratnya yang ditkeluarkan pada tanggal 17 September 2019 selanjutnya diterima media kabarmapegaa.com, Rabu (18/9/2019).

 

“Situasi saat ini mengkhawatirkan. Sejak 19 Agustus 2019, protes kekerasan telah menyebar di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat, dipicu oleh rekaman video pejabat keamanan Indonesia yang menyebut siswa asli Papua di Surabaya 'monyet', 'babi', 'anjing'.”

 

Alih-alih terlibat dalam dialog dengan orang-orang Papua, pihak berwenang Indonesia telah menanggapi protes dengan mengerahkan lebih dari 6000 tentara ke wilayah tersebut, sehingga memperburuk ketegangan yang ada dan menyebabkan kekerasan lebih lanjut. Yang sangat memprihatinkan adalah dampak hak asasi manusia dari operasi militer dan polisi yang sedang berlangsung dalam menanggapi aksi protes.

 

“Kami menerima informasi bahwa diduga tiga orang asli Papua terbunuh dalam insiden terpisah di Jayapura, yang melibatkan milisi pemerintah pro-Indonesia. Di Kota Waghete di Kabupaten Deiyai, penumpasan polisi mengakibatkan kematian setidaknya 8 pengunjuk rasa. Lima puluh pengunjuk rasa lainnya menderita luka-luka ketika anggota pasukan keamanan gabungan menembakkan amunisi langsung ke kerumunan,” paparnya

 

Selain itu, pihak berwenang Indonesia menerapkan shutdown internet di wilayah tersebut, suatu tindakan pembatasan yang tidak hanya bertentangan dengan kebebasan berekspresi tetapi juga membuat sulit untuk memverifikasi fakta dan memastikan keselamatan masyarakat di daerah di mana akses ke jurnalis sudah dibatasi.

 

“Kami juga menyatakan keprihatinan kami yang mendalam tentang penggunaan hukum kejahatan dunia maya oleh pihak berwenang Indonesia sebagai taktik untuk mengkriminalkan pembela hak asasi manusia dan pengacara seperti kasus Veronica Koman, yang mengangkat masalah polisi yang menyerbu siswa asli Papua di Surabaya. Kami mendukung pernyataan bersama dari beberapa Pelapor Khusus untuk kasus Ms Koman,” katanya.

 

 

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. “Pemerintah Indonesia harus menghormati kewajiban HAM internasionalnya, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berserikat; menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia; berhenti mengkriminalisasi para pembela HAM dan memulihkan akses ke informasi. Indonesia juga harus menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan memastikan kepatuhan dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.”

 

“Akhirnya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam dialog politik dengan partai konflik di Papua Barat untuk memungkinkan solusi tanpa kekerasan dan berkelanjutan untuk konflik jangka panjang dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik di sana.”

 

Surat tersebut ditandatnagi oleh  tujuh lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):  World Council of Churches; Westpapua-Netzwerk; International Coalition for Papua; VIVAT International; Geneva for Human Rights – Global Training and TAPOL.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait