Aktivis LBH Yogyakarta Ungkap  Latar Belakang dan Tujuan Hadirnya SHP di  Paniai

Cinque Terre
Alexander Gobai

7 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Kepada seluruh lapisan masyarakat  Papua di wilayah Meepago, khusunya di Kabupaten Paniai, mungkin masih bertanya-tanya mengapa Sekolah Hukum Papua (SHP) diadakan:  Apa latar belakang , tujuan dan kemana arahnya?  Untuk menjawab itu, redaksi KM telah mengumpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tesebut.

 

SHP ini, seperti yang dilansir Jubi, edisi Jumat, (26/1/2018) akan diikuti oleh para pemuda kabupaten Paniai, Papua, yang tergabung dalam Komunitas Peduli Hak Asasi Manusia (KP-HAM) diketuai oleh Tinus Pigai. Kegiatan tersebut  untuk menyiapkan relawan bantuan hukum Papua.

 

Pada hari Sabtu (29/1/2019), Pukul  09.05 WIB redaksi telah menghubungi  dan menanyakan langsung kepada salah satu pemateri dalam Sekolah Hukum Papua , Emanuel Gobai aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Berikut hasil wawancaranya:

 

Latar Belakang

 

Papua adalah daerah yang sering terjadi persoalan hukum seperti kasus mal atministrasi (penyalahgunaan kewenangan), korupsi, tindak pidana, KDRT dan pelanggaran HAM. “Seperti kasus pelanggaran HAM Berat Paniai Berdarah yang terjadi pada tahun 2014 atau kasus perjudian, penganiayaan, pengeroyokan dan bahkan pembunuhan yang terjadi.”

Semua persoalan hukum diatas memiliki unsur- unsur  yang berbeda untuk menyebutkan masing-masing persoalan hukum. Selain itu mekanisme penyelesaiannya juga berbeda-beda. “Nah ditengah intensitas persoalah hukum yg tinggi di Papua serta melihat perbedaan unsur perkasus dan penangganannya sehingga dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan hukum dan HAM melalui sekolah hukum Papua - Paniai tingkat dasar agar masyarakat Papua khususnya Paniai mengetahui perbedaan persoalan hukum yang terjadi dan mampu mengadvokasi persoalan hukum yang terjadi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sebagai wujud pemenuhan hak atas keadilan yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara.”

 

Tujuan

 

Dengan tujuan untuk menciptakan sukarelawan bantuan hukum Papua yang siap menanggani persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat secara khusus anggota komunitas masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan misi UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yg mewajibkan setiap Organisasi Bantuan Hukum untuk menciptakan paralegal  (org yg bukan sarjana hukum tapi paham hukum) yg berada ditengah-tengah masyarakat dan dapat berkarya untuk mendampingi masyarakat jika terjadi persoalan hukum. “Nah sukarelawan bantuan hukum papua merupakan istilah yg kami sebut untuk menyebutkan paralegal yg dijamin legalitasnya dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.”

 

Sasaran

 

Yang menjadi sasaran adalah masyarakat umum tanpa memedakan status golongan,  gender,  ras dan perbedaan-perbedaan lainnya. Secara khusus ditujukan kepada para pemuda yang terorganisir dalam komunitas ALIE (Asli Enaro), komunitas ANEP (Anak Negeri Paniai), organisaai kepemudaan gereja Antiokia, gereja katolik,  gereja pantekosta dan gereja kogekotu.  “Intinya sasarannya umum bagi masyarakat sipil yg berdomisili di wilayah kabipaten Paniai.”

 

Kelas SHP

 

Prinsipnya terbuka untuk umum bagi masyarakat sipil tanpa membeda segala perbedaan. Menyakut perbedaan kelas tidak ada yang ada kami buat dalam dua tahap yaitu tahap pertama tingkat dasar dan tahap kedua tingkat lanjut. “Itu mungkin perbedaan yang ada dalam sekolah hukum Papua.”

 

Tanggapan Masyarakat dan Pemerinta dengan hadirnya SHK

 

Untuk saat ini kami belum bisa berikan tanggapan  Masyarakat sipil secara umum sebab kami belum melaksanakan sekolah hukum mungkin setelah pelaksanaan dapat kami berikan secara lengkap menyangkut tanggapan masyarakat secara umum.

 

Dari hasil diskusi dengan beberapa subjek masyarakat sipil mereka menyambut positif kegiatan ini, hal itu didasari atas pengalaman pahit yg mereka alami seperti pemukulan dan pengeroyokan aparat terhadap masyarakat dalam kasus pencurian atau hanya karena mabuk.  

 

Dalam kasus diatas masyarakat hanya menerima kenyataan direpresif tanpa bisa berbuat apa2. Masyarakat dapat berbuat begitu karena masyarakat tidak mengetahui aturan hukum yg berlaku sehingga hanya pasrah menerima kenyataan pahit itu.

 

 Melalui sekolah hukum ini pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengukur apa yg benar dan salah secara hukum dan yg salah bisa diproses sesuai dengan prosedur yg berlaku baik yg dilakukan oleh masyarakat sipil maupun aparat negara (PNS dan keamanan).  “Bukti tanggapan positif masyarakat sipil dapat diukur dari peminjaman kursi dengan harga yg murah yaitu Rp. 10.000/satu kursi untuk tiga hari kegiatan sekolah dan akan diantar sendiri oleh pemilik kursi (dalam hal ini melunturkan perbedaan etnis krn pemilik kursi adalah etnis sulawesi) dan untuk pengeras suara atau sould sistem kami dapatkan secara cuma-cuma dari para pemuda gereja.”

 

Terkait tanggapan dari pemda secara umum belum ada namun secara person ada beberapa yg menyambut positif dan sanggat mendukung kegiatan ini.  Sebagai bentuk dukungannya kami dapat menyelenggarakan kegiatan ini di gedung serba guna milik pemda dengan ongkos sewa yg murah sekali selain itu kami juga dipijamin  alat seperti:  in fokus secara Cuma-cuma. Selain itu mendapat sambutan baik oleh kabag hukum secara person saat wakil kepala sekolah hukum Papua menyampaikan rencana kegiatan sekolah hukum Papua - Paniai kepada beliau.”

 

Pemateri

 

Berikut adalah para pemateri atau yang akan mejadi guru di Sekolah Hukum Papua yaitu:  Engel Tekege, S.H,  Edmondus Pigay, S.H,  Stepanus Yogi,  Emanuel Gobay, S.H, M.H  dan lain-lain.

Sementara yang menjadi wakil kepala Sekolah Hukum Papua - Paniai adalah Tinus Pigay yang dibantu oleh beberapa anggota komunitas Alie dan Anep ....  Harapannya sekolah hukum papua - paniai dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ada pun tujuh materi yang akan diberikan dalam kelas SHP diantaranya:

  1. Pengantar Huku
  2. Pengantar Hukum Indonesia
  3. Hukum Pidana
  4. Hukum Acara Pidana
  5. Hak Asasi Manusia
  6. Penegakan Hukum
  7. Dokumentasi (Cara Menulis Berita)

 

Penutup

 

Pelanggaran HAM di Papua dari dari tahun ke tahun terus terjadi.  Permasalahan di Paniai jalur masuk akses informasi sangat sulit. Hal ini dapat diakibatkan dengan letak geografis (dataran tinggi) sehingga memungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

Banyak persoalan yang terjadi di Paniai, salah satunya pelanggaran HAM Berat Paniai Berdarah (2014) yang dikategorikan pelanggaran HAM  berat di awal masa kepemimpinan Jokowi-JK.  Namun penyelesaiannya tak kunjung datang.

 

Kemudian,  orang  Papua banyak yang belum mengerti akan  hukum dan turunannya serta pemaparannya.  Hal ini dipersulit  dalam menanganu persoalan di Papua. Bahkan banyak orang Papua  yang mendapatkan diskriminasi hingga tahap rasial kacamata hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut SHP hadir  guna mempersiapkan  anggota sukare bantuan hukum Papua.

 

Baca juga: Sekolah Hukum Hadir,  Bersama LBH  akan Berlangsung  Selama 3 Hari  di Paniai

 

(Admin/KM)

Baca Juga, Artikel Terkait