Mahasiswa Papua: Stigma Buruk, SARA dan Diskriminasi Berwajah Kampus

Cinque Terre
Alexander Gobai

5 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--21 Maret setiap tahunnya seluruh dunia merayakan hari pengapusan diskriminasi. Hari pengapusan ini pun dirayakan bukan segelincir orang saja melainkan keputusan anggota majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ditetapkan sejak 21 Maret 1960.

 

Bulan ini, tepat pada 21 Maret 2018 telah memasuki usia ke-50 tahun. Hari pengapusan diskriminasi baru saja dirayakan, tetapi tetap saja ada yang mendiskriminalisasikan terhadap sesama manusia yang selayaknya hidup sesuai kehendak dan Hak Asasi Manusia.

 

Tidak asing lagi dengar cerita tentang mahasiswa Papua  yang kuliah di luar Papua. Yang mana tempat tinggal saja dipersulit oleh warga setempat (tidak semua). Kemudian beberapa tempat, harga barang dagangan pun dinaikan khusus terhadap orang-orang tertentu (mahasiswa Papua). Hal ini pernah diungkap dalam film pendek kitorang basudara  Produksi : Dinas Kebudayaan DIY.PH : Labide Films,Sutradara : Ninndi Raras  yang dibintangi artis campur sari asal Papua yang dikenal dengan nama Rony Lau dengan nama aslinya Ronny Muyapa.

 

Berangkat lagi, beberapa kasus yang menyulitkan mahasiswa Papua di Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang status kotanya sebagai kota pendidikan, pariwisata serta memiliki julukan daerah Istimewa ini banyak tersimpang kasus diskriminasi. Padahal diskriminasi ini hal yang harus dilawan bersama. Dan ini menjadi tujuan MU guna menciptakan kehidupan yang layak diantara sesama manusia.

 

Indonesia yang dengan semboyan Bhineka tunggal Ika hanya di kertas, seperti yang dijelaskan oleh legislator Papua, Launrenzius Kadepa saat peringati hari diskriminasi se dunia kepada wartawan Jubi edisi 21 Maret 2018.

 

Anggota Komisi  bidang politik, hukum, HAM dan Pemerintahan  DPRP Papua ini mengaku bahwa masyarakat Papua saat ini dalam kondisi diskriminasi rasial.

 

“Di Papua Bhineka Tunggal Ika hanya sebatas kertas. Orang asli Papua dan non Papua harus menyadari ini. Bagaimana meminimalisir  diskriminasi sehingga semboyan berbeda-beda tetapi satu terwujud,” jelasnya kepada awak media tabloidjubi.com.

 

Harapnya, perbedaan warna dan bentuk rambut, warna kulit , suku, ras dan agama tidak seharusnya menjadi penghalang.

 

Fakta hingga kini banyak orang Papua terutama mahasiswa Papua di Jawa terutama Jogja dan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka merasahkan diskriminasi. Faktanya masih jauh dari  dan sulit diwujudkan.

 

Diskriminasi yang dirasahkan mahasiwa Papua ini, tidak  hanya dalam kehidupan sehari-hari melainkan masuk ke dunia akademi (Kampus). Hal ini dibuktikan melalui stigma-stigma yang dibangun oleh masyarakat Jogja (sebagian) terhadap orang Papua di Jogja. Seperti, aktivitas minum mabuk itu budaya orang Papua. Stigma ini terbangun sejak lama. Namun kembali hidup lagi  terjadi di dunia akademisi yang kemudian memaparkan dalam sebua file presentasi kelas oleh oknum mahasiswa non Papua yang kemudian disetujui oleh dosen bersangkutan di salah satu kampus ternama di Yogyakarta.

 

Kekecewaan tersebut diposting oleh salah satu mahasiswa Papua yang sedang kulian di kampus tersebut di jejaring media sosial  di group Fb kamunikasi mahasiswa. Diposting oleh inisial (FB).  Ia mengungkap kekecewaan terhadap oknum dosen serta mahasiswa yang mempaparkan makalahnya yang mengatakan “ Miras adalah budaya orang Papua”.

 

Isu tentang pencemaran nama baik orang Papua dengan menyatakan "mabuk-mabukan sebagai bagian dari budaya orang Papua" sangat melukai kami  orang Papua yang sedang kuliah di Jawa Tengah maupun mahasiswa yang sedang kuliah di kampus yang bersangkutan.

 

Menanggapai hal tersebut mahasiswa Papua kembali mengadakan diskusi bersama, pada tanggal 27  Maret 2018 di Mall Kamupus STPMD/APMD dengan tujuan mengklarifikasi terkait adanya isu rasis yang terjadi di akademi, yang kemudian disepakati untuk menyelesaikan persolan tersebut sesuai prosedur  akademi yang ada.

 

Untuk menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Papua  (IPMA Papua) Aris Yeimo, meminta agar mahasiswa Papua di luar Papua khususnya di Yogyakarta jangan mudah terpancing dan membesarkan isu SARA dan sebagainya.

 

“Ingat bahwa kami datang untuk kuliah, kerena kemungkinan besar hal itu akan terjadi lagi. Sehingga harapan saya,  semua pelajar dan mahasiswa-mahasiswi dapat mengendalikan diri dan emosi,” jelas Aris saat diwawancara media ini, Selasa (27/3/2018).

 

Menurut Yeimo, hal semacam ini adalah murni titipan oknum tertentu yang ingin merusak tatanan hidup mahasiswa Papua. “Ingat bahwa semua ada dalam yang namanya politik tinggi”.

 

Isu tersebut tidak sebatas mahasiswa Papua namun sampai juga di teliga legislator Papua. Dalam hal ini DPRP Papua yang membidangi bidang Polhukhan dan pemerintahan, Laurenzius Kadepa pun angkat bicara.

 

 

Kadepa menjelaskan, saya pernah ketemu Sultan Hamengku Buwono tahun lalu bersama mahasiswa Papua pasca kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh beberapa kelompok ormas di Yogyakrta. “Saya melihat adanya diskriminasi dan rasial terhadap warga Papua selalu saja ada. Warga Papua diperlakukan tidak manusiawi tiap saat dimanapun adalah fakta. Di cap pemabuk, pengacau, pencuri, monyet dll sebagainya. Sebagai bentuk protes kami perna bertemu gubernur DIY . Kapolda DIY tetapi situasi masih blm berubah,”  jelas Kadepa seperti yang dirangkum media ini dari hasil wawancara yang dilangsungkan pada hari yang sama, Selasa (27/3/2018).

 

Kata kadepa, perlakuan diskriminasi masih saja ada. Pada hal saat itu kami bertemu orang no 1 DIY yangg adalah raja Jawa. “Kami fikir aman. Ternyata tdk. Mereka harus tahu  kalau di Papua itu banyak sekali warga non Papua terutama asal Yogyakarta. Mereka punya usaha macam-macam. Di PNS pun ada. Tapi orang papua memandang biasa. Aman-aman saja,” tegas Legislator ini.

 

 “Saya sangat heran situasi akan semakin memburuk kalau diskriminasi dan rasial ini masuk Kampus. Di lembaga akademisi. Seharusnya lembaga perguruan tinggi itu anti terhadap hal-hal kejahatan, diskriminasi, dsb, saya minta lembaga kampus yang bersangkutan segera klarifikasi dan dosen yang bersangkutan bertanggungjwab,” tutur Kadepa.

 

Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (Fokmapa) STPMD/APMD telah menyatakan pernyataan tertulis guna menyelesaikan masalah tersebut sesuai akademi yang ada.

 

Berikut adalah pernyataan yang diterima media ini oleh Fokmapa STPMD “APMD” Yogyakarta menyatakan:

 

Berdasarkan hasil rapat FOKMAPA yang diselenggarakan di  Hall kampus STPMD "APMD" Yoyakarta pukul 11:30 WIB sampai dengan pukul 14:30 WIB tentang pemberitaan isu yang disampaikan oleh inisial FD  melalui akun facebook (Feba Oksibil Kabera) yang dibagikan di group facebook KBM STPMD "APMD" Yogykarta, menyimpulkan bahwa: “Isu tentang pencemaran nama baik orang papua dengan menyatakan " mabuk-mabukan sebagai bagian dari budaya orang Papua" sangat melukai kami  orang Papua yang sedang kuliah di STPMD "APMD"  Yogyakarta.

 

Oleh karena itu, tulis Fokmapa dalam pernyataan tertulis, kami atas nama Forumm Komunikasi Mahasiswa Papua  menyatakan sikap untuk siap menyelesaikan persolan ini berdasarkan prosedur penyelesaian persoalan  mahasiswa di lingkungan kampus STPMD "APMD" karena persoalan ini terjadi di lingkungan akademik kampus dan terjadi selama proses belajar dan mengajar di kelas.

 

Berdasrkan kesepakatan bersama dalam rapat FORMAPA ini, forum telah menyepakati beberapa poin  ksepalatan yang akan ditempuh dalam meyelesaikan persoalan yg dimaksd antara lain:

 

Pertama, FOKMAPA akan meyurati BEM dan BLM untuk memfasilitasi mahasiswa Papua APMD Yogyakarta melakukan audiensi dengan pihak lembanga STPMD "APMD" Ypgyakarta dalam hal ini ketua STPMD, ketua-ketua Prodi, dosen bersangkutan, mahasiswa yang mempresentasikan masakalah, dan mahasiswa Papua APMD yang menjadi saksi dalam masalah ini.

 

Kedua, FOKMAPA dengan tegas menghimbau kepada seluruh mahasiswa Papua APMD maupun mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk tidak memperlebar isu tersebut selama proses penyelesaian masalah ini.

 

Ketika, Jika selama proses penyelesaian masalah (isu) tersebut terjadi persoalan baru dengan dalil isu yang dipecahkan saat ini, maka dengan tegas FORKOPMA tidak bertanggungjawab atas segala konsekwensi yang dihadapi diluar sepengetahuan FORKOPA.

 

Demikian pemberitahuan kesimpulan hasil rapat FOKMAPA STPMD "APMD" Yogyakarta dalam menanggapi isu SARA yang terjadi di kelas selama proses belajar-mengajar berlangsung.

 

Orang Papua mengkomsumsi miras dianggap sebagai suatu kebudayaan yang melekat pada diri mereka yang sebetulnya bukan bagian dari kehidupan orang Papua apalagi mengatakan budaya orang Papua. Mahasiswa yang sering dengan kebiasaan Miras dianggap  tidak mermoral. Situasi tersebut hanya memperburuk kehidupan dalam hal kenyamanan mahasiswa Papua di Yogyakarta  yang kemudian menghadirkan isu SARA yang dapat mengakibatkan suatu masalah baru antar mahasiswa dan sesama.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

Baca Juga, Artikel Terkait