Papua : Perampasan Tanah Adat

Cinque Terre
Alexander Gobai

4 Bulan yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABAR MAPEGAA.com--Aliansi Mahasiswa Papua komite kota Yogyakarta telah melakukan nonton dan diskusi film ‘The Mahuzes , pada 02 April 2018 di Asrama Papua Kamasan I, Jln. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Diskusi yang dimulai pada pukul 19.00 WIB dan berakhir 22.00, serta dihadiri 56 peserta dari paguyuban dan individu mahasiswa Papua , menghasilkan berbagai pandangan terkait permasalahan di Papua maupun di Indonesia itu sendiri.

 

Film The Mahuzes

Film ini menceritakan tentang keadaan masyarakat adat di wilayah kabupaten merauke yang semakin hari-semakin memprihatinkan. [Sumber Film : https://www.youtube.com/watch?v=MSVTZSa4oSg]

 

Peta Batas adminitratif Distrik, Kab. Merauke. (sumber internet)

Peta administratif yang digambarkan di kiri ini, memperlihatkan lokasi masuknya investor besar ke tanah Merauke. Pertama diperlihatkan pada 10 mei 2015 presiden Jokowi datang ke Distrik Kurik (Simbol bintang hitam) untuk memanen hasil produski beras, dalam pidato singkat yang didokumentasi oleh metro TV. Beliau mengatakan bahwa rencananya 2 , 5 juta Ha akan dibuka lahan padi , namun yang memungkinkan adalah 1,2 juta Ha di daerah tersebut. Dalam pidato beliau juga mengatakan bahwa untuk membuat sawah seluas 1,2 juta Ha membutuhkan dana triliyun rupiah sehingga perlu adanya kerja sama antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pengembangan sawah di distrik ini. Pada tanah 1954 belanda membuat sawah pertama di disktrik ini dengan luas 96 Ha namun sampai 2014 luas sawah sudah mencapai 43.000 Ha. sedangkan pernyataan Presiden jokowi bahwa beliau memutuskan untuk membuat 1,2 juta Ha dalam 3 tahun Padahal sisa lahan sekitar 500 ribu Ha . 1,2 juta Ha sebanding dengan ¼ Kabupaten merauke. Hal ini dilakukan karena Papua hendak dijadikan basis penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dunia yang dikemas dalam Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Untuk membangun sawah maka lahan hutan ditebang habis untuk lahan persawahan.

 

Kunjungan Presiden Jokowi dan Mentri pertanian Dusun Wapko , Merauke , Papua [Mei ,2015] Dok. Internet.

Topik kedua adalah perusahaan kelapa sawit, lahan untuk kelapa sawit mencapai 200.000 Ha. Hal ini terjadi di disktik muting (pada peta administratif diberikan simbol segitiga merah) dilakukan perampasan tanah seluas 200 ribu Ha dari masyarakat adat, lalu mendapat perlawanan dari masyarakat marga Mahuze yang menolak dibangunnya lahan kelapa sawit. Penolakan ini dilakukan karena penebangan liar menyebabkan kerusakan hutan, ekosistem sehingga mata pencarian masyarakat terganggu dan yang paling penting adalah tanah untuk keturunan berikutnya.   

 

Hal lainnya adalah masyarakat sadar bahwa hutan sagu yang merupakan tempat yang turun –temurun di berikan dari leluhur sedang di rusak bahkan tanpa sepengetahuan mereka mengenai perizinannya , maka identitas mereka sedang perlahan dihancurkan. Perizinan dalam pematokan tanah adat pun dilakukan oleh oknum-oknum marga Mahuze tanpa sepengetahuan semua anggota keluarga , lalu perusahaan pun tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat, maka penebangan hutan dilakukan untuk penanaman bibit kelapa sawit. Kesadaran akan tanah adat yang dirampas oleh perusahaan akhirnya membuat masyarakat marga Mahuze melakukan aksi pemalangan. Aksi ini dilakukan agar mencegah pengrusakan hutan . Akibat dari penebangan hutan menyebabkan sumber air menjadi berkurang, satwa semakin berkurang lalu air menjadi kotor dan hutan sagu berkurang. Namun, aksi ini tidak diindahkan oleh perusahaan, 8 hari setelah itu, justru perusahaan menggunakan polisi, kopasus serta pihak keamanan (preman) dari Perusahaan untuk menghancurkan papan yang bertuliskan penolakan tersebut. Bahkan dari pihak kopasus menyatakan bahwa,  pada tulisan ini ada unsur intimidasi terhadap perusahaan.Hal itu tidak meruntuhkan semangat keluarga mahuze  untuk  melakukan perlawanan . mereka bergerak bersama pihak-pihak gereja, dan tokoh-tokoh masyarakat , untuk mengembalikan identitas mereka sebagai masyarakat adat.

 

Papan Pemberitahuan , Distrik Muting , Merauke , Papua [2015]  dok. Internet

 

Diskusi

 

Manusia Papua pada umumnya memiliki hidup dalam hukum adat. Adat ini berkaitan dengan budaya tempat interaksi sosial itu terjadi, dalam interaksi sosial itu dilakukan di sebuah lahan atau tempat yang disebut tanah adat. Di merauke juga seperti itu telah diberikan batas-batas tanah adat yang dibagikan sesuai marga (nama keluarga yang diturunkan ke keturunan laki-laki). Diskusi ini melihat 5 asek besar , yaitu:

 

1. Aspek ekonomi

 

Perusahaan kelapa sawit akan sangat berguna bagi pemerintah untuk menaikan APD (Anggaran Pendapatan daerah) yang mana ‘mungkin’ digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun prakteknya hal ini akan sangat jauh dari kenyataan karena  praktek korupsi masih rentan terjadi di Provinsi ini. Bahkan beberapa wakil rakyat pun menggunakan topeng-topeng adat untuk merampas hak-hak masyarakat adat dalam mendapatkan jaminan hidup yang sejahtera. Ekonomi di masyarakat sekitar akan memburuk bila perusahaan ini terus beroperasi disini. Hal ini karena tenaga ahli dari masyarakat sekitar tidak memadai untuk dapat bekerja di perusahaan ini kecuali menjadi buruh kasar. Sehingga , akan di datangkan manusia non-pribumi untuk kerja dan merauk keuntungan dari tanah milik pribumi. Bahkan mungkin Perjanjian pembagian persenan dari Perusahaan ke masyarakat tidak akan mensejahterakan masyarakat adat ini. Masyarakat harus mandiri dalam mengembangakan ekonominya. Sehingga tidak berharap pada perusahaan atau pemerintah. Kembangkan produk-produk kreativitas untuk menunjang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga bisa terus menanam tanaman sayuran atau ubi agar , produktivitas tanah terus terjaga juga sambil menjaga tanah mereka.

 

2. Aspek sosial

 

Masyarakat adat yang bermarga Mahuze merupakan masyarakat adat yang peka terhadap kerusakan hutan. Pilosofi tanah adalah mama atau sumber kehidupan , membuat masyarakat ini memperjuangkan tanah mereka, bahkan hingga untuk yang ke dua kalinya papan pemberitahuan di cabut mereka tetap melakukan acara adat dan gencar melawan, dimana mereka melalukan ritual menguburkan kepala babi. Tujuannya agar meminta leluhurnya untuk turut menjaga tanah adat tersebut. Karena secara fisik mereka diintimidasi oleh pihak perusahaan. Seharusnya  pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga hak-hak masyarakat adat ( Tanah, manusia , dan budaya). Untuk itu perlu dilakukan pendampingan oleh masyarakat adat dengan kepala daerah atau instansi yang terkait. Sebagai katalisnya diperlukan lebih banyak Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan yang dipelopori oleh manusia papua,  yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat. Sosialisasi juga perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat adat tentang hak-hak yang dijamin pemerintah,  didukung pula dengan regulasi yang jelas serta melakukan Monitoring dan Evaluasi yang jelas. Hal lainnya perlu dilakukan bukti kerja nyata untuk mencegah hal ini dari kalangan akademi, dan masyarakat umum lainnya.

 

3. Aspek Lingkungan Hidup

 

Aspek lingkungan hidup seharusnya menjadi perhatian penting setiap orang. Lingkungan hidup yang baik akan berguna bagi makhluk hidup disekitarnya. Ekosistem hutan merupakan tempat bagi tumbuhan, hewan dan manusia untuk bertahan hidup. Namun jika hutan dihancurkan akan menyababkan kerusakan yang fatal bagi ekosistem itu sendiri.

 

Hutan Papua ditemukan banyak jenis tumbuhan obat maupun tumbuhan manfaat lainnya yang dapat berguna untuk makhluk hidup lainnya. Jika terjaid penebangan dan perusakan hutan maka tumbuhan ini akan hilang , bahkan satwa pun akan bermigrasi atau punah. Aktivitas manusia di pabrik atau perusahaan juga menyebabkan polusi , Udara , Air, tanah.

 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang dapat merusak strukture kesuburan tahan lalu aktivitas pabrik pembakaran , dapat menyebabkan polusi udara sehingga terjadi hujan asam dsb. Polusi suara pun dapat terjadi karena aktivitas alat-alat berat, ditambah lagi dengan limbah saat produksi maupun limbah pekerja tidak diolah secara baik dapat menyebakan kerusakan sistem perairan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah serta LSM atau gerakan yang peduli terhadap lingkungan . Penebangan tanpa adanya Reboisasi (penanaman kembali) akan membuat bencana alam yang kemungkinan merugikan masyarakat sekitar. Diperlukan perlawanan besar-besaran bukan saja marga mahuze namun semua masyarakat papua maupun non –papua untuk menjaga lingkungan hidup untuk keturunan selanjutnya.

 

4. Aspek Kesehatan

 

Kesehatan adalah investasi masa depan setiap orang , namun dengan adanya Industri maka dapat mengganggu kesehatan. Seperti yang dijelaskan pada aspek lingkungan hidup. Jika air menjadi kotor maka kemungkinan sakit akibat microorganisme berbahaya , minyak , akan menyerang masyarakat bahkan keracunan zat-zat tertentu. Apalagi masyarakat hanya mengandalkan air dari kali atau sungai untuk melakukan aktivitas domestik seperti tokok sagu, memasak dsb.

 

Polusi suara juga akan memungkinkan mengganggu pendengaran dari manusia serta satwa yang berada di sekitar lahan industri. Hal lainnya adalah jika ada perusahaan maka akan ada tempat hiburan bagi karyawan, maka prostitusi merajalela dimana-mana , sehingga bahaya penyakit HIV AIDS mengancam kepunahan manusia papua hari ini. Diperlukan ada keseriusan pemerintah , juga perlawanan dari masyarakat adat yang dirugikan agar hal-hal diatas tidak semakin besar dampaknya. Ada juga Minuman Keras yang dapat menghancurkan pola pikir dan hidup manusia papua sampai menyebabkan kematian.

 

Para peserta diskusi sepakat bahwa hal ini bukan saja masalah yang dihadapi masyarakat adat Merauke namun seluruh papua bahkan Indonesia sedang mendapat ancaman perampasan hak-hak dasar masyarakat adat. Untuk itu diharapkan generasi muda dan generasi lanjut terus membangun kesadaran dan perlawanan atas hal ini.

 

5. Perempuan

 

Marga ini diturunkan maka penerus marga wajib menjaga tanah adat ini untuk keturunan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari perempuanlah yang berperan aktif dalam menjaga tanah serta mengambil hasil alam dari tanah , seperti : sagu dari batang pohon sagu. Sehingga ketika terjadi kerusakan  alam atau hutan, pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan. Lahan tempat mereka mencari makan untuk keluarga dihancurkan. Hal inilah yang menyebabkan perlawanan masyarakat adat, dilakukan. Seperti di menit ke -41 dari Film ini, masa aksi yang pergi untuk menghentikan alat berat yang digunakan karyawan perusahaan kelapa sawit didominasi oleh kaum perempuan.

 

Potret ini menunjukan kesadaran untuk mempertahankan tanah untuk anak dan suami serta keturunan sangat besar, mereka memang dibatasi dalam mengambil keputusan di dalam rapat adat, namun pada prakteknya mereka lebih peka dalam melihat masalah besar ini. Perlu dilakukan pergerakan perempuan yang melawan ketidak adilan ini atas kerusakan hutan serta perampasan tanah adat . Perempuan papua harus kritis dan peka serta tegas dalam mengambil keputusan , percaya diri serta tampil untuk menyatakan ketidak adilan yang diterimanya. Menerobos sistem-sistem yang ada untuk melindungi tanah serta manusia Papua.

 

6. Politik


Dari kesemuaan dampak yang didapatkan masyarakat adat di Merauke tidak terlepas juga dengan permasalahan keseluruhan daerah di Papua. Kekayaan alam yang ada di Papua yang  begitu melimpah membuat Indonesia memaksa bangsa Papua untuk masuk bersatu ke dalam NKRI hal ini tidak lain untuk meloloskan kepentingan ekonominya yang juga mengorbankan Politik Papua merdeka dengan cara pendekatan militer pada saat TRIKORA 19 Desember 1961. Kepentingan ekonomi Indonesia ini berdampak sangat buruk sekali terhadap orang Papua serta juga alam Papua dimana sistem kolonialisasi awalnya dengan pendekatan militer untuk meloloskan kepentingan ekonomi (investasi-investasi ) perusahaan di Papua  dan kemudian berproses menjadi lebih halus lagi dengan mengandalkan aparatur-aparatiur negara (kepala daerah, DPRD) yang bekerja di Papua.  hal ini akan menguntungkan sebuah daerah untuk pembayaran pajak di daerah tersebut.  Tak hanya itu, ada juga sebuah sistem mematikan yang sedang terjadi di Papua, dimana kolonialisasi bekerja dalam setiap lini yang ada di sana, contoh nyatanya dana OTSUS dilimpahkan ke Papua namun masih sedikit orang Papua yang bisa melakukan manajemen pengelolaan ekonomi mandiri dengan baik, kemudian juga dilakukan program transmigrasi yang secara sistem dapat kita lihat bahwa hal ini merupakan pemiskinan struktural yang terjadi, hal ini dapat disaksikan langsung dimana kebanyakan pasar-pasar yang ada di Papua dimonopoli oleh pedagang luar Papua, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan di Papua yang sampai saat ini semakin memperburuk kondisi masyarakat di Papua.

 

Solusi

Sehingga solusi terbaik dari semua akar permasalahan di Papua yaitu dengan memberikan Hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papau, karena pada saat PEPERA tahun 1969 bangsa Papua melakukan penentuan hak suara mereka dengan hanya diwakili beberapa orang dari setiap wilayah Papua dan dilakukan dibawah moncong senjata militer  Indonesia, sehingga banyak diantara masyarakat yang karena takut sehingga memilih bergabung dengan Indonesia.

 

Mengutip pernyataan Salah satu masyarakat adat marga mahuze di menit ke -61. ‘Ini kita punya hak , bukan karena kita pinjam . Jadi biar kita mau marah sampe kita mati di atas tanah , maka kita mati ‘

 

Dilaporkan oleh : Tim Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Yogyakarta.

Baca Juga, Artikel Terkait