Pemekaran Mengancam Kehidupan Masyarakat Papua

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Maximus Sedik)*

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com—Pemekaran Daerah Otom Baru (DOB) sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Papua pada umumnya. Beberapa dampat yang signifikan terjadi di Papua setelah hadirnya DOM, yaitu: Dampak sosial kurtural dalam dimensi sosial, politik, dan kurtul. Sementara biasanya dikatakan dengan hadirnya DOB mempunyai beberapa implikasi positif, seperti: Pengakuan sosial, politik dan kurtul terhadapa masyarakat daerah.  Melalui kebijakan pemerintah, sebuah etnitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai suatu daerah otonom baru.

 

Pengakuan ini memberikan kontribusi positif kepusan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah Pusat, serta manajemen konflik antara kelompok atau golongan dan masyarakat. Namum kebijakan pemekaran juga memicu konflik antara masyarakat, antara pemerintah daerah pada gilirannya juga menimbulkan masalah konfli horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerinatah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada keteganan antara masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

 

Dampak pada pelayanan publik dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentral pelayanan, terutama pusat pelayanan pemerintah seperti ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit renteng kendali antara  daerah dengan unit pemerintahan dibawahannya.

 

Pemekeran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, rumah sakit, dan pelayanan public lainnya. Dan mendatangkan penduduk baru yang mendiami daerah yang sudah disediakan. Tetapi pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang kurang.  Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertmbah dalam jumlah yang singnifikan. Dan sejalan dengan badan-badan birokarasi  daerah sejalan dengan hasil pemekaran.

 

Dampak pembangunan ekonomi, pasca terbentuk daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi kemajuan pembangunan ekonomi di wilayah  yang baru diberi status sebagai DOB dengan pemerintah sendiri. Bukan hanya infranstruktur pemerintahan yang terbangun dengan megah, tetapi juga infranstruktur fisik yang menyertainya, seperti infranstruktur jalan, transportasi, dan lain sebagainya. Dan juga pelayanan publik lainnya yang berupa non fisik, seperti pendidikan dan pelanyanan kesehatan.

 

Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yanag menjangkau seluruh wilayah akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilaukukan  dengan suatu indikasi yang baik. Melalui suatu langkah yang kongkrit dan berjalan dengan suatu barometer yang baik. Namun dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasonal akan melakukan tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

 

Kehadiran daerah otonom baru di Papua melalui undang-undang no. 21 tahun 2001. Undang-undang ini sebagai suatu landasan hukum yang kuat untuk menghadirkan beberapa kebijakan pemerintah di Papua untuk melakukan langkah yang kongkrit. Dengan adanya pembentukan DOB di Papua, membawa perubahan yang baik, melalui bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan lainnya. Dan masyarakat Papua juga merasa adanya angin segar melalui program-program yang berpusat pada pelayanan. Tetapi hadirnya DOB juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Papua.

 

Dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah otonom, hadirnya perusahan-perusahan raksasa yang merusak lingkungan hidup. Lingkungan abiotik maupun biotik yang hidup dan ada di tempat dimana hadirnya perusahan. Kehadiran perusahan mengeserkan masyarakat untuk melakukan suatu pengalihan untuk bertahan hidup. Tetapi tidak mampu dan banyak masyarakat mengalami kesenjangan yang berkepanjangan.

 

Kehidupan masyarakat Papua di pusat kota maupun pinggiran kota memiliki kesaman tidak adanya perubahan walapun kehadiran DOM guna melayani masyarakat namun kenyatan yang terjadi masyarakat Papua tetap mengalami kemiskinan yang berkepanjangan di Negara ini.

 

Pemekaran membuat masyarakat Papua semakin tersingkir atas tanahnya haknya ikut tercabut dari kehidupan mereka kemudian mendatangkan banyak wabah penyakit yang menimpa masyarakat setempat yang mengalami kekurangan gizi serta penyakit lainnya. Kehidupan masyarakat di area perusahan, mengalami suatu kebudayaan baru karena  melalui mobilisasi penduduk baru, banyak remaja yang megalami pergaulan bebas juga para gadis-gadis yang mengalami kehamilan pada usia dini.

 

DOB membawa dampak buruk bagi masyarakat Papua, menciptkan konflik horisontal, masyarakat dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena perebutan hak masyarakat setempat dan pengambilan secara paksa atau sepihak. Skala konflik di Papua pada umumnya terdiri dari konflik antara perusahan yang beroprasi dengan masyarakat setempat maupun konflik sengketa Pemilu.

 

Konflik ini tetap terjadi dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Papau melalui suatu pola politik pemerintahan tidak berjalan dengan baik antara pemerinatah pusat dengan derah. Para pemangku pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakasankan kebijkan yang baik untuk masyarakatpun di pengaruhi suatu perubahan mental politik yang kurang baik. Sehingga dapat mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak, dan masyarakat tidak meraskan tersentuhnya pelayanan.

 

Para pejabat Papua pada umumnya terlena dengan kekuasaan yang diberikan Negara. Kekuasan yang diberikan Negara sebagai penanggung jawab publik tetapi melalui jabatan yang diberiken dimanfaatkan sebagai langkah yang tepat untuk melukukan praktek-praktek yang menguntungkn pribadi dan merugikan masyarakat banyak. Sangat meracuni semua kehidupan masyarakat Papua dari waktu ke waktu. Ketikan pemekaran secara terus-menerus dilakukan, maka masyarakat Papua tetap tertinggl dan termarjinalisasi di atas tanahnya sediri.

 

Tetapi pemerintah harus dengan bijak membangun yang sudah dibentuk atau sudah diakui sebagai suatu daerah otonom tersendiri. Dan lakukan suatu study kelayakan yang baik untuk dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga menguranggi kesenjangan yang dari setegah abad ini. Papua sebagai daerah yang termiskin urutan pertama di indonesia, tetapi Papua juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah urutan pertama di Indonesia juga.

 

Kepala daerah harus konsisten dalam menerapakan kebijakan yang baik untuk membangun pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Membuat suatu konsep yang baik dan lebih mementingkan, masyarakat miskin secara ekonomi maupun kemiskinan yang lainnya. Mempunyai peraturan daerah yang mengikat setiap pelaku investor yang berinvestasi di tanah Papua. Pelayanan publik harus disertai dengan suatu pengawasn yang baik, mengenai apa yang dilakukan atau dibangun sehingga tidak merugikan antara pemerintah sebagai pemegang kebijkan dan masyarakat sebagai penikmat pelayanan.

 

Papua dalam perkembangan belakang ini, melalui kehadiran pemekaran daerah otonom baru berada pada garis kemiskinan yang memprihatingkan. Sebab utamanya karena suatu kebijakan yang dilakukan setiap daerah tidak memiliki suatu sasaran yang tepat. Dalam arti menerapkan sutu kebijakan harus menyentu pada masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga kesejahteran terasa dalam kehidupan secara menyeluruh.

 

Semua kehidupan di Papua berada di tangan anak bangsa Papua-Melanesia, tidak di tangan orang lain untuk membangunnya. Mari kita membagun Papua secara bersama dari pesisir sampai pengunungan jangan membedakan diantara kita.

 

Untuk membangun tanah Papua harus dengan jujur, tulus, dan setia pada semua seluruh isi kehidupan”.

 

Penulis adalah Mahasiswa Tambrauw, mengenyam pendidikan di Yogyakarta)*

 

Baca Juga, Artikel Terkait