Tahun 2020: Antara Otonomi Khusus dan Kiamat Bagi Orang Papua

Cinque Terre
Alexander Gobai

4 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Kontrak politik tentang Otonomi Khusus Indonesia-Papua telah berlangsung kurang lebih 18 tahun. Sejak 2001 Otonomi Khusus telah diturunkan sebagai penawaran tertinggi untuk meredam isu kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Apa yang terjadi dengan Otonomi Khusus di Papua? Apakah telah tercapai tujuannya? Mungkin 2020 adalah tahun kiamat bagi orang Papua.

 

Pertama, Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua sejak 2001 merupakan peredaman isu Kemerdekaan Papua Barat yang mendunia. Otonomi Khusus diberlakukan untuk membangun Papua dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Otonomi Khusus paling kurang telah berjalan kurang lebih 18 tahun. Apakah tujuan tersebut telah tercapai? Syarat pencapaian pembangunan, di antaranya: 1). Tiada lagi orang miskin di Papua. Artinya semua orang Papua dapat hidup sewajarnya sebagai manusia. 2) Orang Papua tidak ada yang mengalami gizi buruk, menderita aneka sakit dan penyakit. Artinya setiap rumah sakit, sarana-prasarana tentang kesehatan telah terdukung. 3) Semua orang Papua mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, semua sektor, dari semua bidang dipegang atau dijalankan oleh orang Papua sendiri. 4) Orang Papua telah menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Artinya, segala kepemilikan, segala kekayaan secara penuh dikuasai oleh orang asli Papua dan demi orang asli Papua. 4) Semua dana Otonomi Khusus milik semua orang Papua. Artinya, jangan ada orang Papua yang dilupakan atau tidak menikmati.

 

Kedua, Kondisi riil di era Otonomi Khusus. Di era Otonomi Khusus, masih banyak orang Papua yang belum, bahkan tidak tersentuh oleh pembangunan, padahal Otonomi Khusus diberlakukan untuk membangun orang Papua. Masih banyak orang Papua yang miskin, menderita dan tidak berpendidikan. Terlebih masyarakat di bagian terpencil tidak merasakan pembangunan dari negara.

 

Ketiga, Satu analisa. Kelihatannya Otonomi Khusus hanya untuk meredam isu kemerdekaan Papua Barat yang makin mendunia. Hal ini terbukti dengan realitas Papua yang ada di sana saat ini. Pemerintah Indonesia mengampanyekan di mata dunia tentang pembangunannnya di Papua. Misalnya, di era Jokowi dengan isu jalan tol, jalan rel kereta api dan lain-lain. Namun, ternyata semua itu hanya sebatas ilusi, bahkan dapat dikatakan pembohongan publik. Satu penipuan yang melecehkan atau mendustai masyarakat Papua.

 

Keempat, Apakah benar Otonomi Khusus sudah dijalankan? Pertanyaan ini sulit dijawab oleh kaum awam. Dapat dijawab dari dua versi: Ya dan Tidak. 1) Ya, dalam arti karena memiliki dokumen undang-undang tentang Otonomi Khusus 2001 yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. 2) Tidak, dari realitas yang ada. Di mana eealitas memberikan bukti yang absurd atas pemberlakuan, sekaligus pelaksanaan Otonomi Khusus di mana masih banyak situasi ketidakmanusiaan yang terjadi.

 

Kelima, Masa berlaku. Otonomi khusus telah dijalankan kurang lebih 18 tahun, masih tersisa 2 tahun. Sejak 2001 Otonomi Khusus telah beroperasi di Papua dan targetnya hingga 2020. Kinerja dan dampaknya terlihat dalam realitas yang ada. Dua tahun ke depan, yakni 2020 adalah puncak penilaian, puncak penuaian hasil pembangunan NKRI bagi Papua Barat.

 

Kegagalan dan kesuksesan akan terbukti tahun 2020.

 

Maka, yang menjadi pertanyaan: Apa yang akan dituai oleh NKRI? Apakah akan puas dengan tujuan awal atau tidak? Mungkinkah akan dimunculkan cara lain untuk meredam hasrat Merdeka dari rakyat  Papua Barat? Apakah Papua akan merasa puas dengan Otomi Khusus yang beroperasi selama 20 tahun ini?

 

Inilah kenyataan Otonomi Khusus di Papua. Sekaligus pertanyaan-pertanyaan kritis yang mesti direfleksikan orang Papua secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Pada akhirnya, keputusan dan kebijakan yang diambil mesti tidak merugikan satu pihak, melainkan keduanya merasa puas dengan keputusan juga tindakan yang dilakukan. Tahun 2020 mungkin akan menjadi tahun kiamat bagi orang Papua, karena otonomi penjamin kehidupan orang asli Papua berakhir. Karena itu mesti memikirkan cara lain untuk memperpanjang kehidupan bagi orang asli Papua.

 

Jika kontrak politik antara Otonomi Khusus dan Papua Merdeka membuat orang Papua merasa dirugikan, ditipu dan diciderai selama ini, cara lain mesti dipikirkan. Satu cara lain misalnya adalah “referendum.” Pemerintah mempraktekan demokrasi tertinggi, memberikan rakyat menentukan nasibnya sendiri.

 

Kini tinggal 2 tahun lagi. Cara yang tepat dan tindakan yang tidak saling merendahkan martabat mesti mulai dipikirkan dan diprogramkan saat ini untuk menyambut akhir dari Otonomi Khusus di Papua pada 2020.

Semoga 2020 menjadi waktu penting bagi NKRI dan Orang Papua menjalankan demokrasi tertinggi ini. Sehingga tidak salin membohongi dan mendustai di mata dunia dan di hadapan rakyat sendiri. (Goo Egedi)

Baca Juga, Artikel Terkait