Tangisan Anak Negeri Yang Dirangkul Timah Panas Di Dogiyai Papua

Cinque Terre
Alexander Gobai

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Frengky Syufi)*

 

Negara dikatakan merdeka dan berdaulat apabila negara tersebut menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) diatas segala-galanya

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Pada saat bangsa Irian Barat dianeksasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Mei 1963 melalui proses yang ilegal perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 maka pada saat itu pula hak-hak asasi bangsa Papua dirampas dan direbut oleh para militer Inonesia melalui beberapa operasi militer yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno sebagai panglima tertinggi pada masa itu dengan mencetuskan Trikora di Alun-Alun Utara Daerah Istimewa Yogyakarta pada 19 Desember 1961 yang dikomandoi oleh Mayor Jendral (Majen) Soeharto untuk melakukan operasi-operasi militer demi merebut tanah Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia.

 

Operasi Trikora merupakan salah satu operasi militer Indonesia terbesar di daerah Papua dan dapat menewasan jutaan orang Papua dari Merauke hingga Sorong. Setelah operasi Trikora disusul dengan beberapa operasi militer Indonesia di tanah West Papua yaitu operasi Mandala, operasi Serigala, operasi Naga, operasi Jatayu, operasi Jaya Wiya hingga beberapa operasi lain yang dijalankan di Papua hingga kini. Operasi-operasi tersebut dapat menelan bahkan memakan sebagian besar nyawa orang asli Papua (OAP) dan merupakan kasus pelanggaran HAM terberat yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini.

 

Tindakan represif yang dilakukan oleh para militer Indonesia baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tanah Papua bukanlah merupakan suatu rahasia lagi tetapi sudah diketahui oleh publik secara universal. Pendekatan-pendekatan militer Indonesia pada rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi tidaklah menurun bahkan meningkat secara signifikan sehingga dapat menekan populasi orang asli Papua itu sendiri. Setiap tahun Pemerintah Indonesia menerjunkan beberapa ribu pasukan militer ke Papua dan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah operasi militer (DOM) hingga kini. Kehadiran militer inilah yang  melakukan tindakan semena-mena yaitu orang asli Papua (OAP)  dianiaya, disiksa dan diperkosa bahkan dihilangkan nyawanya secara cuma-cuma dengan cara ditembak menggunakan senjata api sebagai alat negara yang digunakan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

 

Apabila dilihat dari sisi lain, pulau Papua yang terdapat di ufuk timur menyimpan hasil kekayaan alam yang begitu berlimpah ruah baik yang terdapat di permukaan bumi maupun perut bumi yang sangat menjanjanikan sehingga Negara Kapitalis dan Negara Indonesia tidak berkompromi untuk mengeruk serta mengeksploitasi hasil kekayaan alam Papua dengan berbagai cara yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Negara kapitalis maupun Negara Indonesia hanya membutuhkan sumber daya alam yang terdapat di Papua bukan manusia Papua. Oleh sebab itu, banyak cara yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk menghilangkan nyawa orang asli Papua (OAP) agar mereka menguasai serta mengeksploitasi hasil alam di Papua.

 

Hal ini bisa buktikan dengan data dan fakta beberapa rentetan kejadian mengenai kasus penembakan aparat militer Indonesia  terhadap orang asli Papua (OAP) dan termasuk dalam beberapa kasus pelanggarang HAM berat yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia yakni Biak berdarah (6 Juli 1998), Abepura berdarah (7 Desember 2000),  Wasior berdarah (13 Juni 2001), Wamena berdarah (4 April 2003), Paniai berdarah (8 Desember 2014), Deiyai berdarah (01 Agustus 2017) serta beberapa kejadian penembakan lainnya termasuk kasus penembakan yang baru saja terjadi di Kampung Mauwa, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua tepat pada Jumat, 06 April 2018 pukul 21.00 Waktu Papua yang diberitakan oleh Kabardaerah.com. Dalam kejadian ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonsesia (Polri) melepaskan tembakan sehingga peluru mengenai dua orang pemuda.

 

Kedua orang pemuda yang terkena peluru yang ditembakan oleh Polri ialah Geri Goo (terkena dibagian lutut serta pipi) dan Rudy Auwe (terkena dibagian lutut). Kabardaerah.com ini memberitakan bahwa terjadinya kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai itu disebabkan karena sekelompok pemuda membeli ayam yang dijual disamping kali Mauwa lalu mereka membakarnya diatas jembatan Mauwa tiba-tiba terdengar suara mobil yang menderu kearah Paniai atau Deiyai. Para pemuda tersebut meneriakinya sehingga pengemudi mobil menyetir stir mobil kemudian memutar kembali dan melaporkan kepada Polisi sehingga para Polisi pun mendatangi tempat kejadian sehingga melepaskan tembakan peluru ke arah para pemuda yang berada di atas Jembatan kali Mauwe.

 

Namun informasi mengenai kronologis kejadian yang dilaporkan oleh Benediktus Goo yang merupakan salah satu pemuda Dogiyai yang sudah lama berkecimpung dan mengadvokasi kasus-kasus yang berhunubgan dengan kemanusiaan yang terjadi di Dogiyai berbeda dengan kronologis yang diberitakan oleh Kabardaerah.com. Laporan dari Benediktus Goo  yang diterima oleh Kabarmapegaa.com pada hari Minggu, 08 April 2018 melalui via pesan elektronik terkait dengan kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai, Distrik Kamuu, Kampung Mauwe yang baru saya terjadi pada tiga hari yang lalu. Berdasarkan hasil laporan dari Benediktus Goo di tempat kejadian perkara (TKP) bahwa pada hari Jumat, 06 April 2018 pukul 20.00 WIB para pemuda dari kampung Mauwa dan kampung Dikiyouwo duduk bercerita di salah satu rumah milik staf honorer di Sekretariat KPUD Dogiyai.

 

Terdapat tiga orang pemuda yang minum Minuman Keras tetapi berada di dalam rumah. Pemilik rumah tersebut merebus air didandang yang besar yang digunakan untuk memutar kopi dan susu, namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan senjata yang berdentum selama tiga kali berturut-turut para pemuda pun pergi ke tempat kejadian untuk melihat penyebabnya. Pada saat para pemuda sampai di atas jembatan, pihak keamanan menyuruh mereka bubar dan pada saat itu pula mereka melihat bahwa petugas keamanan membuang peluru dan bunyi dentuman senjata dari petugas kemanan pun semakin menjadi-jadi sehingga kepala kampung bersama warga mendatangi tempat kejadian agar memastikan hal apa yang menyebabkan sehingga petugas kemananan melepaskan tembakan. Setibanya kepala kampung bersama warga di jembatan, mereka menyaksikan bahwa Polisi dan para pemuda bersiaga untuk bertikai, pada akhirnya Kepala Kampung Mauwe mengajak warganya kembali ke rumahnya masing-masing.

 

Petugas keamanan melihat bahwa para pemuda masih berada diatas jembatan maka Polisi pergi memanggil Brimob dan Timsus di Moanemani untuk kembali membubarkan para pemuda. Setelah satu jam kemudian, tepat pada pukul 21.30 Waktu Papua Tim Gabungan menyerbu dengan menembakan gas air mata, para pemuda yang lain melarikan diri sedangakan dua pemuda yang bernama Geri Goo dan Rudy Auwe tidak melarikan diri karena sudah terkena gas air mata sehingga para aparat pun datang menghampiri dan menembak mereka. Bekas luka tembakan yang dialami oleh Geri Goo ialah bagian punggung belakang lurus dada, pelurunya masih menyasar di bagian dada, sedangkan bagian anggota tubuh yang lain juga terbuka seperti punggung, kaki dan tangan karena petugas gabungan menarik korban diatas aspal selain itu juga,  Tim Gabungan menembak Rudy Auwe di kaki bagian kanan dan korban sempat melarikan diri.

 

Seorang korban yang dapat ditembak oleh polisi tersebut dibawakan ke Puskesmas Moanemani untuk dilakukan perawatan tetapi karena kondisinya yang sangat kritis maka dokter umum membuat surat rujukan umtuk diantarkan ke rumah sakit yang terdapat di Nabire agar dilakukan penanganan oleh tim medis dan dokter bedah untuk mengeluarkan timah panas yang masih bersarang di bagian  tubuh Geri Goo (bagian pembuluh darah dekat paru-paru) agar tim medis dan dokter bedah untuk mengeluarkannya.

 

Dari kedua kronologis kejadian diatas kita dapat melihat bahwa laporan yang diberitakan oleh media Kabardaerah.com lebih berpihak kepada para pemerintah dan para pelaku penembakan bahkan mau menutupi agar kasus penembakan tersebut tidak dipublikasikan oleh media-media yang lain sehingga tidak diketahui oleh khlayak ramai sedangkan laporan yang disampikan oleh Benediktus Goo itu berdasarkan kronologis kejadian yang sebenarnya di tempat kejadian perkara (TKP) dan Beliau terus berupaya untuk mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan falid dari para korban maupun masyarakat sekitar agar melengkapi laporan sebelumnya sehingga bisa mempublikasikan informasi terkini terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada beberapa pekan ke depan.

 

Berdasarkan kedua laporan kronologis diatas maka seharusnya kita perlu mempertanyakan terkait dengan kasus penembakan tersebut:

  1. Mengapa pihak kemanan mempermasalahkan kepada Pemeritah Daerah setempat yang belum menetapkan Perturan Daerah yang terkait dengan Minuman Keras di Kabupaten Dogiyai, padahal petugas keamanan itu adalah bagian dari pemerintah itu sendiri?
  2.  Pantaskah petugas keamanan dalam hal ini Polri dan Brimob menggunakan senjata dari uang rakyat untuk menembak rakyatnya sendiri?
  3. Dimanakah peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat?
  4. Apakah petugas keamanan yang melakukan penembakan ini adalah mereka yang terdidik dan terlatih secara khusus untuk menghilangkan nyawa orang asli Papua (OAP) dari bumi cendrawasih?
  5. Apakah tidak ada cara lain lagi bagi pihak keamanan untuk melakukan pendekatan terhadap orang asli (OAP) sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan militeristik?

 

Dalam rangka menaggapi kasus penembakan yang dilakukan oleh Polri terhadap dua pemuda yang berdomisili di Kampung Mauwe, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai maka Mahasiswa Mepagoo yang terlibat dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai Yogyakarta-Solo (IMANAPANDODE JOGLO) melakukan diskusi terbuka untuk mendalami kasus penembakan yang telah terjadi di Dogiyai. Kegiatan diskusi ini dimulai dari jam 19.30-22.30 WIB yang dipandu oleh Pak ketua dan Pak Wakil Ketua IMANAPANDODE JOGLO yang bertempat di asrama Dogiyai, Jalan Klebengan DIY, pada hari Minggu 08 April 2018. Ada pun tiga point penting yang diperoleh dari hasil diskusi tersebut yaitu:

  1. Pemerintah Daerah  segera membuat dan mengesahkan Peratuturan Daerah  untuk memberhentikan penjualan Minuman Keras di Kabupaten Dogiyai karena banyak generasi muda yang meninggal yang disebabkan oleh Miras.
  2. Para pelaku penembakan harus dijera dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang termaktub dalam UUD NKRI 1945 pasal 1 ayat 3.
  3. Mahasiswa Papua yang berasal dari Propinsi Papua maupun Propinsi Papua Barat harus bersinergi dan bahu-membahu dalam mengawal, menyuarakan melalui media serta melakukan aksi nyata untuk mengutuk secara keras terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kemanan yang menembak dua orang pemuda di Kabupaten Dogiyai.

 

 

Penulias adalah Mahasiswa Kerjasama dari Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Agats-Asmat yang Kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*.

Baca Juga, Artikel Terkait