Agar Covid-19 Cukup di Nabire Saja  

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

9 Bulan yang lalu
KESEHATAN

Tentang Penulis
Nabire City. (sumber: google)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, Indonesia dengan jumlah penduduk  147.921 jiwa (2018), saat ini menjadi salah satu Kabupaten yang terpapar Covid-19. Perkembangan terakhir, Kabupaten Nabire bertambah 10 kasus pasien positif Covid-19 (12/8) , ini urutan kedua setelah Kabupaten Mimika yang bertambah 11 orang.

 

Tim Satuan Tugas Covid-19 Papua pada Rabu (12/8/2020) mengumumkan 31 kasus baru pasien terinfeksi virus korona di provinsi itu. Dengan tambahan 31 kasus baru itu, total kasus kumulatif Covid-19 bertambah menjadi 3.225 kasus di provinsi Papua.

 

Sejumlah 31 kasus baru berasal dari Kabupaten Mimika (11 kasus), Kabupaten Nabire (10 kasus), Kabupaten Lanny Jaya (4 kasus), Kabupaten Biak Numfor (3 kasus), Kabupaten Jayapura (1 kasus), Kabupaten Pegunungan Bintang (1 kasus), dan Kabupaten Merauke (1 kasus). Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Papua secara khusus memantau tingginya pertambahan kasus baru di Mimika dan Nabire.

 

Tingginya pertambahan pasien Covid-19 di Nabire sangat mengkhawatirkan banyak pihak, karena kabupaten ini adalah pintu masuk menuju 4 kabupaten lain di pegunungan. Kabupaten Nabire berada di wilayah adat Meepago, bersama Kabupaten Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai.  Disebut pintu masuk, karena Nabire mempunyai pelabuhan laut dan bandara yang menghubungkan dengan Jayapura, ibukota provinsi dan daerah luar Papua. Mereka yang hendak berkunjung ke Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai, mesti mendarat dulu di pelabuhan atau bandara Nabire, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke 4 kabupaten itu lewat jalan darat atau udara (pesawat kecil).

 

Benteng pertahanan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Nabire itu runtuh paska ditemukan tiga pasien positif Covid-19 dalam waktu yang bersamaan  pada tanggal 17 April 2020 di Nabire. Untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, maka Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Nabire  ditunjuk sebagai rumah sakit satu-satunya yang menangani pasien Covid-19 di wilayah Kabupaten Nabire dan kabupaten sekitarnya.

Karena posisi Nabire sebagai pintu masuk, maka penanganan wabah ini harus lebih ketat,  mengingat minimnya fasilitas kesehatan di empat kabupaten tersebut. Nabire diharapkan mampu menekan laju penyebaran virus ini sehingga tidak berdampak ke 4 kabupaten di pegunungan.

 

Upaya pencegahan lebih lanjut, para bupati di wilayah ini tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago telah melakukan pertemuan pada tanggal 16 April 2020 di KM 100 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Isaias Douw memimpin langsung jalannya pertemuan yang dihadiri empat bupati lainnya, antara lain Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa; Bupati Deiyai, Aten Edowai; Bupati Intan Jaya, Meki Nawipa dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Oktovianus Gobai.

 

Dalam pertemuan itu, salah satu poin yang disepakati akan ada kucuran dana Senilai 1 miliar  dan alat kesehatan dari tiap kabupaten lain yaitu Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya kepada pemerintah Nabire guna memperketat penanganan dan pencegahan agar tidak menyebar ke wilayah Meepago.

 

Dana untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Nabire yang sudah ada saat ini, berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya, sebanyak Rp. 33.882.366.989,54 berasal dari APBD Kabupaten Nabire yang merupakan hasil pemotongan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Sumber lainnya, dari pemerintah Provinsi Papua yang telah mentransfer Rp. 7.000.000.000. Sementara dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan DAK Penugasan yang diperkirakan total nilainya 28 milyar rupiah, sampai saat ini belum ada.

 

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerak (BPPKAD) Nabire, Slamet, SE, M.Si  mengatakan untuk dana bantuan Pemerinta Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire.

 

Dana dan APD Terbatas

Ditemui di ruang kerjanya, Direktur RSUD Nabire, Papua, Direktur RSUD Nabire dr. Andreas Pekey, Sp.PD mengatakan, perkembangan Covid-19 masih terus mengalami kenaikan dan tidak menutup kemungkinan RSUD Nabire akan ditutup untuk sementara waktu jika pasien naik terus sementara dana terbatas.

 

Gejala Covid-19 ini tidak jelas tetapi yang paling umum adalah pasien mengalami gejala demam. Demam yang dialami kebanyakan berasal dari batuk dan flu. Bisa disertai dengan sesak nafas, atau diare. Untuk itu, petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu  ini karena pada umumnya demam, walaupun tidak selalu.

 

"Jadi, kalau soal gejala, kita tidak bisa pastikan bahwa pasien flu dinyatakan terkena  Covid-19.  Jadi untuk memastikannya, terhadap pasien yang terkena flu, deman dan sesak nafas, kami melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini kami melakukan  pemeriksaan PCR Swab,” jelas Pekey.

 

PCR Test adalah kependekan dari Polymerase Chain Reaction. Para ahli dan dokter sejatinya lebih menyarankan pemerintah mendeteksi virus penyebab Covid-19 menggunakan rapid moleculer test berbasis PCR. Pemeriksaan PCR tidaklah murah, sehingga hal tersebut menjadi kendala pihak RSUD Nabire.

 

“Kami punya alat tetapi bahan untuk periksa itu, kita harus didatangkan dari luar Papua  melalui Dinas Kesehatan,” katanya.

 

Sebelum 1 Juni 2020, pasien di Nabire untuk uji tes swab, spesimennya harus dibawa ke di Jayapura atau di laboratorium kesehatan daerah  (Labkesda) provinsi Papua. Ini membuat lamanya waktu pasien untuk mengetahui hasil laboratorium.

 

Per 1 Juni 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire telah memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang juga berfungsi untuk menguji sampel swab Covid-19. Pasien bisa segera dilayani mendapatkan hasil dengan melakukan tes swab di Nabire, tidak perlu lagi mengirimkan sampel swab Covid-19 ke Litbangkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

 

TCM dapat beroperasi jika ada alat khusus atau catridge untuk memeriksa Covid-19. Karena awalnya alat TCM ini adalah untuk menguji tuberkolosis. Dengan ditambah cartridge khusus, TCM bisa memeriksa Covid-19. Namun tidak mudah mendatangkan peralatan kesehatan seperti cartidge maupun yang lainnya ke Nabire, karena ada kebijakan lockdown provinsi.

 

“Bukan hanya peralatan Covid-19 saja tetapi hampir seluruh alat layanan juga tertahan gara-gara lockdown. Dengan demikian, kami harus mencari cara bagaimana agar peralatan medis tersebut sampai di Nabire,” katanya.

 

Untuk persediaan APD (alat perlindung diri) bagi tenaga kesehatan juga terbatas, padahal dibutuhkan untuk pencegahan ketika memeriksa pasien meskipun belum tentu terpapar virus Covid-19. Pada pasien yang masuk kategori ODP (Orang dalam Pemantauan), tingkat kehati-hatian sudah harus dilakukan. ODP adalah mereka yang mengalami demam, flu tapi tidak disertai sesak napas/ radang .

 

“Bagi ODP, sebelum kami lakukan pemeriksaan lanjut, kami harus mengunakan masker. Sebab kami belum tahu, apakah pasien tersebut terkena Covid-19 atau tidak sehingga lebih utama melindungi diri sebelum menangani pasien,” kata Pekey lagi.

 

Namun RSUD Nabire mengalami kendala, di antaranya adalah fasilitas alat kesehatan yang minim serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan di RSUD Nabire.

 

“Kalau misalnya Pemerintah mau dan sungguh-sungguh untuk memastikan berapa banyak PDP, ODP dan lainnya, maka semua masyarakat yang bergejala atau sakit itu harus menjalani pemeriksaan Covid-19. Tapi masalahnya adalah berapa dana yang disediakan?” tanya Pekey.

 

Karena peralatan kesehatan yang tersedia terbatas, sementara orang yang sakit terus bertambah banyak, akhirnya pihak RSUD Nabire menerapkan kebijakan penggunaan APD maupun pemeriksaan Covid-19 hanya diterapkan pada pasien yang memang betul-betul dicurigai. Tidak semua orang yang mengalami gejala demam, flu dan lainnya diperiksa tes Covid-19 terlebih dulu. Ini karena dana dari kabupaten sudah habis, sehingga harus berhemat. Begitu juga dengan APD bagi tenaga kesehatan yang terbatas, apalagi jika sampai di Papua harga APD bisa sangat mahal. Pakaian lengkap APD  1 set mencapai 1 juta di Nabire.

 

 “Misalnya saja lima orang memakai APD dalam waktu yang bersamaan. Dokter, perawat, petugas cleaning service,  yang masuk ke ruangan isolasi itu kan mereka wajib pakai juga. Sedangkan harganya satu set satu jutaan. Untuk satu hari saja mencapai lima juta. Sekarang dikali dengan berapa lama kita rawat pasien. Apakah pemerintah daerah mampu membiayai itu semua?” tanya Pekey lagi.

 

RSUD Nabire menerima alokasi dana dari Pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini sebesar  5 miliar. Ini merupakan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah disalurkan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Nabire. 

 

"Dana 5 M ini digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan modifikasi ruang perawatan menjadi ruang isolasi; pengadaan APD, alokasi untuk cartridge, transportasi obat-obatan dari Jayapura ke Nabire," jelas Pekey , saat dihubungi  Rabu, (12/08).

 

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Yeremias Degei, Kabag Humas Kabupaten Nabire. Dalam penjelasannya, Degei mengatakan dana  telah disalurkan untuk penanganan Covid-19 seperti ruang isolasi dan perlengkapan lain yang dibutuhkan sudah belanjakan  ventilator (alat bantu nafas), alat PCR dan penambahan alat lain-lain untuk membantu proses pemerikasaan pasien Covid-19 di Nabire.

 

Yeremias Degei mengatakan Covid-19 merupakan pandemi global dimana siapapun yang memiliki paru-paru berpotensi terpapar virus ini.

 

 “Jadi tidak ada satu penyakit pun di dunia  ini yang rasis. Bahwa ada pernyataan maupun informasi dari intelektual maupun masyarakat, bahkan dari hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Covid-19 hanya menyerang orang pendatang (non Papua), itu tidak benar. Buktinya ada di sini, ada dua pasien orang asli Papua,” kata Degei di ruang kerjanya, Selasa (21/07/2020).

 

Di Timika dan Jayapura, pasien Covid-19 telah mencapai 300-an orang, dan dari jumlah itu orang asli Papua  hampir 200 kasus. Jadi, Degei meminta masyarakat untuk tidak menganggap sepele Covid-19. Apalagi orang Mee dan suku lain di Nabire, ketika sakit mulai parah baru mau berobat ke rumah sakit. Apalagi penyakit seperti flu, batuk, demam atau sesak nafas itu dianggap biasa.

 

“Ketika satu orang kena,  dia akan pergi dan bertemu lebih dari 10 orang. Hari ini bertemu kelompok ini, besok bertemu lagi dengan kelompok yang lain. Saat itu OTG (Orang Tanpa Gejala) menyebarkan virus ini ke banyak orang. Dan ini berbahaya sekali,” jelas Degei.

 

Direktur RSUD Nabire, dokter Andreas Pekey juga khawatir kondisi layanan kesehatan di 4 Kabupaten lain di daerah adat Meepago.  Di Kabupaten Intan Jaya  belum memiliki rumah sakit sama sekali, hanya memiliki 6 puskesmas:  1) Puskesmas Agasiga yang terletak di Distrik Agisiga, 2)  Puskesmas Bilogani, Distrik Sugapa, 3) Puskesmas Danggatadi, Distrik Biandoga, 4) Puskesmas Hitadipa, Distrik Hitadipa, 5) Puskesmas Pogapa, Distrik Homeyo dan 6) Puskesmas Wandae, Distrik Wandai yang terletak di Sugapa, Ibukota Intan Jaya.

 

Sebenarnya Pemda Intan Jaya telah membangun RSUD di Desa Wapoga akan tetapi sampai saat ini pelayanan di RSUD belum berjalan akibat insiden Pilkada sebelumnya, yang membuat terjadi kerusakan di peralatan RSUD. 

 

Sedangkan untuk Kabupaten Dogiyai, terdapat 15 Puskesmas termasuk satu unit RSUD Dogyai  yakni, RSUD Pratama Dogiyai. Namun Rumah Sakit ini minim fasilitas dan jarang aktif.  Sementara di Kabupaten Deiyai telah memiliki  rumah sakit meski tidak memiliki dokter spesialis. Dokter umum pun hanya ada 2-3 orang. Sedangkan di Kabupaten Paniai kondisi di sana lebih baik, karena memiliki RSUD yang sudah masuk kategori Tipe C.

 

Kondisi layanan kesehatan yang minim di 4 Kabupaten tersebut, membuat selama ini, jika ada warga yang sakit keras maka harus dibawa ke RSUD Nabire yang lebih lengkap. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Tentu ini membutuhkan biaya besar bagi warga.

 

“Jadi, kita siap menangani Covid-19 tapi yang perlu diingat bahwa hanya ada satu rumah sakit di Nabire. Berbeda jauh dengan kabupaten lain di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di Timika ada tiga rumah sakit. Begitu pun dengan Merauke, terdapat tiga rumah sakit. Di Jayapura  terdapat sekitar tujuh lebih. Di Biak ada tiga. Di Sorong juga  ada tiga dan di beberapa tempat lainnya,”ujar Pekey.

 

Hampir semua telah memiliki lebih dari dua rumah sakit tetapi di Nabire yang juga adalah pintu masuknya empat kabupaten di wilayah Meepago hanya satu RSUD.

 

Pekey melanjutkan bahwa  RSUD Nabire juga melayani beberapa pasien yang berasal dari beberapa tempat termasuk Kabupaten Wasior, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Serui. Untuk pasien umum sesuai data base yang ada, RSUD Nabire saat ini melayani pasien dari 11 Kabupaten. Jika angka pasien Covid-19 meningkat di kabupaten-kabupaten tersebut, ada kemungkinan juga dirujuk ke RSUD Nabire.

 

“Kita mesti antisipasi adalah dari Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya. Nabire sudah siap alat, petugas, dan ruang isolasi. Masalahnya, jika kasus ini bertambah maka RSUD Nabire terancam bahkan bisa ditutup. Apalagi saat ini jumlah pasien Covid-19 mencapai 25 kasus. Tujuh orang masih diisolalsi dan sisanya dinyatakan sembuh,” jelas Pekey lagi.

 

Berkaca dari berbagai kasus di daerah lain, lanjut Pekey, terutama di Jayapura yang memiliki sekitar tujuh rumah sakit terancam tutup karena petugas medis terinfeksi Covid-19, RSUD Nabire perlu mengantisipasi hal serupa terjadi di Nabire dengan membatasi jam layanan. 

 

Menurut Pekey yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Meepago, Nabire sudah harus membuka tiga atau empat unit rumah sakit lagi. Di Dogiyai, harus mulai aktif dengan mendatangkan dokter spesialis. Begitupun dengan Deiyai dan Intan jaya.

 

Menurut Yeremias Degei, Pemda Nabire telah melakukan rapid tes terhadap 4.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari mereka yang sudah melakukan kontak langsung dengan ODP dan PDP. Termasuk para pihak yang terdampak, misalnya karyawan bank dan sopir angkutan kota.

 

“Mereka itu pihak yang beresiko karena pekerjaan mereka mengharuskan berinteraksi dengan banyak orang. Ini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda Nabire,” jelasnya.

 

Penutupan Akses, Mahasiswa Diberangkatkan ke Jayapura

 

Dalam pertemuan kelima para Bupati Meepago pada Kamis (16/07/2020), secara khusus  mereka membahas dan membicarakan berbagai upaya agar Covid-19 hanya bertahan di Nabire tidak menyebar. Langkah yang diambil antara lain: Pertama, menutup bandara dan pelabuhan selama dua minggu ke depan. Kedua, dengan demikian Pemda Nabire akan memfasilitasi mahasiswa baik mahasiswa baru maupun lama untuk berangkat kuliah ke Jayapura.

 

“Wilayah Laa Pago sudah jebol, di beberapa kabupaten sudah masuk. Ini kalau, Covid-19 masuk di wilayah Meepago (Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Paniai) ini sangat bahaya. Karena itu kebijakan yang dibuat oleh para bupati, baik penutupan jalan darat, udara dan laut, adalah kebijakan untuk melindungi masyarakat,” kata Yeremias Degei.

 

Namun kebijakan para bupati ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa asal Meepago yang hendak melanjutkan kuliah melakukan aksi protes pada Selasa (21/07/2020) di depan kantor bupati Nabire. Mereka meminta Pemda Nabire menyediakan transportasi untuk melanjutkan studi di kota studi masing-masing.

Menurut Yeremias Degei,  pihak yang melakukan protes, meminta akses dibuka hanya kepentingan  pribadi dan kelompok. Sementara pihak yang bertanggung jawab adalah para bupati.

 

“Jadi, mereka yang banyak protes kepada pemerintah tidak berpikir tentang keselamatan kelompok besar masyarakat Meepago yang ada di Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai,” bebernya.

 

Sementara itu, mahasiswa meminta kepada Pemda Nabire untuk menyiapkan kapal mengingat jadwal pesawat belum pasti karena jadwal pendaftaran di beberapa perguruan tinggi di Jayapura maupun di luar Papua memasuki gelombang ketiga dan ini berdampak buruk bagi kelanjutan studi mereka.

 

“Kami minta, mahasiswa baru yang hendak mau ke Jayapura, dalam minggu ini harus diutamakan bagi mahasiswa baru, dan mahasiswa lama  pada minggu kedua,” pinta Hubertus Dogomo, salah satu peserta aksi protes pada 21 Juli lalu.

 

Keinginan mahasiswa di Nabire untuk berangkat ke Jayapura disebabkan Universitas Cendrawasih (Uncen)  dan beberapa PTS di Jayapura tidak memberlakukan kuliah jarak jauh atau online. Sehingga mahasiswa di Nabire yang kuliah di Uncen, harus segera menuju Jayapura untuk kuliah.

 

Sebenarnya pada tanggal  18 Maret 2020,  Rektor Uncen menghentikan perkuliahan untuk cegah Covid-19 dan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Namun justru kebijakan ini ditolak oleh  mahasiswa Universitas Cendrawasih dan beberapa PTS/PTN di Kota Jayapura.  Mahasiswa Uncen Yulianus Boma mengatakan, “Kuliah secara online ini, kami menyatakan tolak dengan tegas. Karena kebanyakan yang sedang kuliah di kampus Uncen ini tidak kenal dengan IPTEK Online dan ada banyak mahasiswa-mahasiswi juga yang belum sama sekali tidak kenal. “

Maka mulai masa perkuliahan semester ganjil ini (Agustus), Universitas Cendrawasih dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jayapura memberlakukan kembali sistem kuliah tatap muka.

 

Menanggapi hal tersebut, Isaias Douw, Bupati Kabupaten Nabire mengatakan pihaknya berusaha mendapat pesawat dan kapal berangkat ke Jayapura untuk keperluan para mahasiswa tersebut.  

 

“Saat ini Pemda Kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago sepakat untuk membiayai pelajar yang baru tamat dari SMA/SMK sederajat yang hendak melanjutkan kuliah ke Jayapura. Tidak hanya bagi mahasiswa baru tetapi bagi mahasiswa lama yang sedang menyusun tugas akhir sehingga mereka akan diberangkatkan bersama dengan mahasiswa baru ke ke Jayapura. Bagi mahasiswa lain, Pemda akan menyediakan kapal,” kata Isaias Douw.

 

Mahasiswa yang akan berangkat harus memenuhi persyaratan menjalani rapid tes di Nabire. Apabila ada yang ingin melanjutkan perjalanan ke luar Jayapura atau luar Papua, biaya perjalanan menjadi tanggung jawab pribadi.

 

Data di Pemda tercatat ada 1.000 lebih mahasiswa dan calon mahasiswa yang berencana berangkat ke Jayapura. Keberangkatan mereka ini dilakukan  bertahap. Tanggal 12 Agustus 2020 kemarin adalah keberangkatan tahap ketiga, sebanyak 116 pelajar dan mahasiswa. Sebelumnya Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Isaias Douw, S.Sos.MAP telah melepas 300 mahasiswa menggunakan pesawat udara sebanyak 5 flight dan sebanyak 600 lebih mahasiswa menggunakan dua kapal laut bertujuan ke Jayapura. Sehingga total sudah 1.000 lebih mahasiswa dan pelajar diberangkatkan ke Jayapura dari Nabire.

 

Seluruh biaya keberangkatan mereka ditanggung oleh Asosiasi Bupati Wilayah Meepago. Karena mahasiswa dan calon mahasiswa tersebut  berasal dari Wilayah Adat Meepago, Papua:  Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, dan Intan Jaya.
 

 

Bantuan Kepada Mahasiswa

Selama pendemi ini, Pemda Nabire juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi mahasiswa dan masyarakat di Nabire.

 

“Terkait bantuan sosial, Kabupaten Nabire yang telah melakukan penyaluran bantuan kepada mahasiswa, setiap mahasiswa mendapatkan satu juta rupiah, kabupaten-kabupaten lain di wilayah Mee Pago juga melakukan hal yang serupa,” kata Yeremias Degei.

 

Terkait dana mahasiswa, lanjut Yeremias Degei, kuota yang disediakan hanya untuk 300-an mahasiswa. Jadi dana itu terbatas. Padahal jumlah mahasiswa yang terdata mencapai 800 mahasiswa.

 

Selain menyalurkan BLT, Pemda Nabire juga telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah sosialisasi bahaya Covid-19 kepada masyarakat dengan memanfaatkan beberapa perangkat media seperti: 15 baliho di 15 titik Kota Nabire, selain juga memberi pengumuman melalui mobil komando, media massa dan RRI Nabire. Pendekatan dan sosialiasi langsung pada komunitas, seperti Komunitas Enaimo  juga dilakukan.   

 

“Untuk penerapan protokol kesehatan, sosialisasi dilakukan ke pasar-pasar tradisional meski kadang diabaikan oleh para pedagang di pasar. Terutama Mama-mama pedagang,” sesal Degei.

 

Tidak Ada Keterbukaan Informasi

Keterbukaan inforrmasi yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tidak maksimal dijalankan oleh Pemda Nabire. Apa lagi soal pengalokasian dana penanganan Covid-19 yang simpan siur dan tidak tersampaikan ke publik secara transparan.

 

BLT yang seharusnya diterima masyarakat sebesar 600 ribu, di beberapa desa, dari hasil pantauan redaksi Kabar Mapegaa, setiap KK  di Distrik Uwapa hanya menerima 300 ribu per KK.

Sementara itu salah satu warga Nabire, Alfredus Pekei mengatakan, dirinya hanya mendapatkan 250 ribu untuk BLT. Keluhan yang didengarnya dari desa lain yaitu setiap KK hanya mendapatkan 150 ribu rupiah.

 

Sementara itu, Jubir Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP), Mikael Kudiai mengatakan pihaknya tidak lihat secara detail ke dalam (Pemda Nabire -red) tetapi pihaknya paham bahwa dana penanganan dan Protokol Covid-19 sangat besar dari Kementerian Kesehatan RI.

 

“Khusus untuk Nabire, ada dana dari Kementerian RI, ditambah Asosiasi Bupati Meepago di mana masing-masing bupati menyumbang 1 M untuk Nabire. Sayangnya, sejauh yang saya lihat, Tim Gugus Covid-19 tidak maksimal dalam pencegahan, buktinya sudah ada 2 orang di minggu ini” jelas Mikael saat di temui di Sekretariat (APAP), Jalan Yapis, Nabire Papua, (24/07/2020).

 

Melihat perkembangan Covid-19, kata Kudiai, angka terakhir yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait jumlah orang terpapar virus ini, ada yang sembuh, ada yang masih dirawat. Ada juga yang masih berstatus OPD, PDP. Artinya bahwa Covid-19 ini masih ada, belum selesai.

 

“Jadi kita harus melihat Nabire secara keseluruhan. Saat ini masih dalam status kewaspadaan tetapi apa yang dikerjakan Tim Gugus Tugas tidak maksimal. Dana sudah besar tetapi masih ditemukan  kasus,” paparnya.

 

Ia mencontoh Italia, Cina dan Kuba yang  melakukan pemeriksaan massal. Sayangnya, di Indonesia tidak. Alasannya karena  dana tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan massal.

 

“Kita hanya bisa buat status waspada, tetap gunakan masker dan lain-lain mengingat fasilitas medis yang minim sehingga kewaspadaan itu sangat penting,” ujarnya lagi.

 

Penanganan Covid-19 Tidak Maksimal

Masyarakat adat Nabire yang terdampak Covid-19, atas nama Adam Dimi juga menuturkan kekecewaan teradap pemerintah dan Tim Gugus Covid-19.

 

“Akses, dana yang dikasih itu besar, padahal protokol yang disampaikan pemerintahan itu tidak sampai ke masyarakat. Buktinya di tempat-tempat umum tidak tersedia, tempat cuci tangan maupun hand sanitizer.

 

Menurut Dimi karena statusnya, pemerintah gratiskan rapid tes. Dana yang diberikan itu besar jadi jangan tunggu  gejala baru dilakukan pemeriksaan. Jangan tunggu masyarakat ke rumah sakit baru diperiksa. Apalagi masih dipungut biaya lagi. Inikan tidak sesuai dengan amanah.

 

Semasa Covid-19 melanda Nabire, beberapa relawan yang tergabung dalam komuntas-komunitas inisiatip melakukan sosialaisasi dan membagi-bagi masker dan sembako bagi yang membutuhkan. Salah satunya adalah APAP.

 

“Mengenai Covid-19, kami telah membantu mama-mama Pasar yang terdata. Kami memberi masker bagi mama-mama pasar,” jelas  Aholiab Pekei selaku Sekretaris di Asosiasi Pedangan  Asli Papua (APAP).

 

Kata dia, kondisi sekarang setelah new normal, setelah membuka tranportasi, pihaknya akan kembali melakukan kegiatan sosial ini.

 

“Sembako, itu penting, kios-kos dihimbau Pemda untuk tutup. Sementara jalur masuk sembako juga ditutup sehingga APAP juga pernah melakukan penggalangan sembako untuk dibagikan kepada mama-mama Pasar,” ujar Aholiab Pekei.

 

Pihaknya juga mengaku ikut mengkampanyekan bahaya pada Covid-19 kepada masyarakat luas. Kegiatan APAP adalah kegiatan sosial rakyat bantu rakyat.

 

“Tidak ada campur tangan Pemda Nabire dalam hal ini Team Gugus Tugas Covid-19,” kata Pekei.

 

Pekei berharap, Tim Gugus Covid-19 bergandengan tangan dengan komunitas-komunitas yang ada agar ini menjadi kerja bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19.

 

Sementara itu, Standar dunia yang ditetapkan WHO, tes yang betul itu adalah tes swab, karena mendeteksi dengan tepat. WHO tidak merekomendasikan rapid test, karena kurang akurat.  Lalu minimal 1 orang per 1.000 penduduk, sebaiknya dites swab, untuk mengetahui persebaran Covid.

 

Kemudian update terkini   jumlah terpapar Covi-19 di Inonesia, per 22 Agustus 2020 di 34 Provinsi , 485 Kabupaten terkonfirmasi 151.498 orang. Pasien yang sembuh terdapat 105.198 orang dan mninggal Dunia terdapat 6.594 orang.

 

Per 14 Agustus 2020, kasus terkonfirasi postif  Covid-19 di Kabupaten Nabire secara kumulatif  telah menembus angka 65 kasus. Dari jumlah ini, 29 kasus telah dinyatakan sembuh secara medis dan telah dipulangkan, sementara 36 orang masih dirawat. Kasus meninggal hingga saat ini belum ada.

 

Kepada humas.nabirekab.go.id, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire, dr. Frans Sayori mengatakan, “Mereka yang dirawat masing-masing 31 dirawat di Diklat, 5 di ruang isolasi RSUD. Kondisi pasien di Diklat ringan bahkan tanpa gejala,” kata dr. Sayori.
 

Sebanyak 36 pasien yang masih dirawat tersebut terdiri dari masing-masing 22 orang  dari Paniai, 12 dari Deiyai, dan 3 orang dari Nabire.

 

Alokasi Dana Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nabire

NO

JUMLAH DANA

ASAL DANA

PERUNTUKAN

 

 

1

 

 

7 Milyar            

 

 

Provinsi Papua

Dana bantuan Pemerinta Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33 Milyar lebih        

 

 

 

 

 

Pemotongan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Sesuai laporan bulan Mei 2020:

  • total dana penanganan kesehatan sebesar Rp. 16.482.366.989,54.

Terbagi masing-masing:

  • Belanja tidak terduga (DID) sebesar Rp. 4.448.913.000

Telah terealisasi sebesar Rp. 4.400.000.000 (98,9%),

  • Belanja tidak terduga (DAU) sebesar Rp. 500.000.000

telah terealisasi sebesar Rp. 500.000.000 (100%),

  • Belanja tidak terduga (DBH) sebesar Rp. 8.836.778.139

Telah terealisasi sebesar Rp. 7.670.000.000 (86,80%),

  • Belanja tidak terduga (SILPA OTSUS) Rp. 2.696.675.850,54

Telah terealisasi sebesar Rp. 2.446.600.000 (90,73%).

Dari total anggaran Rp. 16.482.366.989,54 yang telah terealisasi sebesar Rp. 15.016.600.000 (91,11%).

  • Sementara untuk penanganan dampak ekonomi, anggaran yang dialokasikan Rp. 5.100.000.000.

3

4 Milyar

Dana dari Empat Kabupaten (Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai)

Setiap empat kabupaten akan menyumbang 1 M. Hal itu di bahasa saat pertemuan pada tanggal 16 April 2020 di KM 100 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.

4

50 M lebih.

Dana Otus untuk Pemda Nabire

Dipotong untuk PON

 

Pewarta: Manfred Kudiai

#Pemerintahan

#Pandemi Covid-19

Baca Juga, Artikel Terkait