Akibat Otsus, Papua kehilangan Induknya

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

10 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Alexander Gobai, Eks Tapol.

 

Oleh: Alexander Gobai

 

Akhir-akhir ini, peristiwa penembakan terus terjadi di tanah Papua. Penembakan terhadap Pendeta, Katekis, Mahasiswa dan rakyat Papua. Penembakan itu dianggap dan diduga dilakukan oleh Kelempok Kriminal Senjata (KKB). Sama hal juga Mahasiswa yang memakai Almamater yang sebagai baju kebesaran kampus juga dianggap sebagai kelompok bersenjata.

 

Dinamika ini menjadi satu wacana besar dan tentunya harus dibicarakan  di tingkat para pejabat Papua dalam mengambil kebijakan strategis guna mengatasi masalah di tanah Papua.

 

Seperti yang dilansir jubi, Administrator Diosesan Keuskupan Timika, RD Marthen Kuayo mempertanyakan arah operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena semakin banyak petugas gereja yang menjadi korban. Pasca penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremias Zanambani, telah terjadi dua penembakan terhadap pewarta Gereja Katolik di Intan Jaya, termasuk kasus prajurit TNI menembak Rufinus Tigau hingga tewas pada Senin (26/10/2020).

 

RD Marthen Kuayo mempertanyakan arah operasi militer di Intan Jaya, karena justru menimbulkan kasus penembakan terhadap petugas gereja. Ia menyebut pewarga Gereja Katolik di Stasi Emondi, bernama Agustinus Duwitau ditembak di Domogau, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada 7 Oktober 2020. Duwitau ditembak sepulang mengambil bahan renungan bulanan di pusat paroki.

 

Pada 26 Oktober 2020, prajurit TNI menembak tewas Rufinus Tigau, dan mengklaim bahwa Rufinus Tigau adalah anggota kelompok bersenjata. Keuskupan Timika membantah klaim TNI, dan menyatakan Rufinus Tigau adalah Katekis Stasi Jalae, Paroki Sugapa. Tigau bahkan telah bekerja sebagai Katekis sejak 2015.

 

Peristiwa yang sama, pun terjadi di kota Jayapura dan sasaran terhadap Mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak Otsus jilid II di Uncen atas.  Seperti yang dilansir jubi edisi 27 Oktober 2020, bahwa  Pasukan gabungan Polisi, Brimob dan TNI melakukan penghadangan, pembubaran disertai pemukulan, penembakan peluru dan gas air mata ke arah demonstran mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen).

 

“Gabungan TNI/POLRI telah membubarkan massa aksi di Expo Waena. Sedang aksi mahasiswa di Perumnas 3 Waena Jayapura, pasukan masih mengepung.

 

Demonstran, sejauh ini TNI/POLRI telah menembak, Matias Soo, mahasiswa semester 7, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih. Korban telah dilarikan di rumah sakit Dian Harapan Waena Jayapura.

 

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay SH, MH, sebagai Direktur pada 27 Oktober 2020, menegaskan pada prinsipnya, aksi unjuk rasa dan mengemukakan pendapat di muka umum dijamim dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Dalam ketentuan tersebut diatar mekanisme penyampaian pendapat serta bagaimana sikap dan tindakan aparat keamanan dalam mengawal kemerdekaan menyampaikan pendapat.

 

Sekali pun sudah ada ketentuannya, namun pada praktiknya aparat keamanan dalam hal ini TNI- Polri di Papua cenderung mengabaikan tugas, pokok dan fungsinya dalam mengawal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

 

Fakta tersebut terlihat jelas dalam aksi damai menolak UU Otsus Papua yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua pada tanggal 27 Oktober 2020, dihadang oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

 

Sementara pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa pun angkat bicara dan mengecam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua. Pasalnya, menurut dia, pemangku kepentingan ini terkesan hanya diam. Seakan masyarakat Papua kehilangan induknya. Hal tesebut diterbitkan di Jubi edisi 28 Oktober 2020.

 

Kata Kadepa, “Di mana peran Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana pimpinan DPR Papua dan MRP. Saya melihat semua ini diam. Saat-saat situasi begini butuh sikap pimpinan sebagai pengambil kebijakaan. harus jelas dalam melindungi rakyatnya yang ada di kota, pesisir, gunung, lembah di Papua besar ini.

 

Dari pandangannya, pemerintah daerah sangat miskin dan krisis konsep keberpihakan dan perlindungan terhadap masyarakat.Sikap pemerintah ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakatnya sudah mulai pudar. Sudah tidak ada lagi.

 

Berdasarkan hal diatas, tiap peristiwa terkadang Pihak Aparat menduga demonstrasi maupun pendeta yang meyalani di daerah pesisi maupun pegunungan serta Lemba selalu dianggap KKB. Dan Aparat selalu beranggapan bahwa masyarakat memiliki senjata api. Lalu Pertanyaanya, siapa yang punya senjata.

 

Seperti yang dilansir di Jubi,  edisi 27 Oktober 2020, Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem menyoroti adanya oknum aparat keamanan yang menjual senjata api (senpi) dan amunisi kepada Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

 

Hesegem menilai, perbuatan itu mengindikasikan jika oknum tersebut tidak dapat menjaga wibawa dan harga diri negara. Oknum itu merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan negara, namun justru berperan mempersenjatai pihak yang berkonflik dengan negara. Yang menjadi korban dari penggunaan senjata dan amunisi itu adalah aparat keamanan juga. Ini sama saja suruh OPM bunuh teman mereka sesama aparat keamanan.

 

Melihat dinamika dugaan dan peristiwa kejadian yang menelan korban rakyat Papua dan Mahasiswa Papua, seakan Induk tak bersuara demi menyelamatkan orang Papua.  Suara Forkopimda Papua, baik DPRP, MRP dan Gubernur Papua tidak berbicara tentang masalah tersebut. Keberpihakan, Perlindungan sebagai makna  Roh Otsus tidak dibuktikan demi menyelamatkan orang Papua.

 

Pengertian diatas merupakan kitorang setengah binatang, kutipan dari bukunya Filep Karma. Menjelaskan bahwa memang benar, Negara telah membabi butakan maindset orang Papua dengan berbagai macam tawaran sehingga kepekaan terhadap kehidupan orang Papua yang semakin hari semakin habis di depan mata orang Papua sendiri. Akan kah, 20 Tahun kedepan, orang papua akan berkembang seperti yang saat ini? Silahkan dijawab dan direnungkan sendiri!

 

Sebagai solusi dari tulisan diatas adalah sebagai berikut:

 

  1. Tokoh-Tokoh Agama duduk Bersama dan melalukan dialog tentang kematian Pendeta, Pastor dan hamba Tuhan lainnya bahwa Mereka bukan OPM. Dan perlu mendekelarasin di depan umum agar Negara dan Dunia tahu kalau, Negara Indonesia telah mengacam dan menembak mati para Hamba-Hamba Tuhan di tanah Papua.
  2. Forkopimda, baik DPRP, MRP dan Gubernur Papua perlu mengeluarkan satu Surat tentang penarikan Militer di daerah pedalaman. Serta melarang para aparat mengeluarkan tembakan saat aksi. Bahkan Setiap aksi perlu memberikan kebebasan dalam penyampaian selagi demo masih berjalan aman dan damai. Hal ini penting guna menjaga keselamatan mahasiswa dan Rakyat Papua.
  3. Kekerasan dan penembakan terhadap Pendeta dan Katekis serta Mahasiswa, adalah bukti akibat dari kegagalan Otonomi Khusus. Meski Jakarta memaksakan Otsus harus lanjut, akan tetapi, Forkopimda Papua memiliki andil untuk menampung semua aspirasi Rakyat Papua, baik lanjut atau tidak. Sementara, Penembakan terus terjadi, maka, bagaimana Sikap Forkopimda Papua, baik DPRP, MRP dan Gubernur Papua tentang situasi hari ini sampai pada tahun 2021.

 

Penulis Eks Tapol Korban Rasis Tinggal di Paniai-Papua

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Papua Bisa

#LBH Papua

#Peristiwa Intan Jaya

Baca Juga, Artikel Terkait