Akibat Virus Covid-19, Sidang Tujuh Tapol Rasisme di Balikpapan Ditunda,  Pulangkan dan Bebaskan!

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
CP: Trali Besi.

 

Oleh : Aleksius G


Entah Kapan berakhirnya Virus Covid 19 di Indonesia. Hingga kini Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan informasi resmi secara Nasional untuk aktivitas berjalan normal.

Meski Presiden Indonesia telah berupaya untuk membeli peralatan pelindung diri bagi medis, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya. Selain itu, tiap tenaga medis di Indonesia secara bertahap melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Virus Covid 19 kepada masyarakat. Tetapi juga, masing-masing pimpinan Daerah telah melakukan Lock Down (Karantina Wilayah) dan pembatasan sosial seperti tempat keramaian dan sebagainya demi keselamatan nyawa manusia.

Melihat dinamika virus covid 19 yang berkembang cepat, mengkhawatirkan kehidupan masyarakat terutama dalam aktivitas hari-hari. Hal ini pun membuat tujuh Tahanan Politik Papua Rasisme di Balikpapan yang jatuh tempat pada tanggal 30 dan 31 Maret 2020 dijadwalkan untuk sidang dengan materi persidangan yaitu Sidang Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang telah dilakukan melalui sidang online atau teleconference yang dihadirkan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara tujuh Tahanan Politik Rasisme dan tujuh terdakwa tahanan.

Berhubung maraknya virus Covid 19  di Balikpapan dan sidang yang tidak efektif melalui online serta saksi dari JPU dan Pengacara Papua dari Papua tidak hadir dalam persidangan di balik papan, mengingat Papua telah menutup akses penerbangan dan laut demi mencegah penyebaran virus covid19. 

Sidang tujuh Tapol Rasisme ditunda hingga tanggal 13 dan 14 April 2020 sambil menunggu situasi kondusif. Situasi tersebut tentunya belum tahu kapan virus covid19 akan berkahir. Sehingga dikatakan Ketua Majelis  hakim  bahwa bila virus covid 19 meredah dan kondusif, maka sidang akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi JPU.  Namun, apabila  virus covid19 masih terus bertambah meninggkat, maka sidang akan dtunda lagi dua minggu kedepan lagi. Dan apabila virus terus bertambah, tentunya sidang akan digelar melalui online atau teleconference.

Melihat dinamika demikian, kebutuhan masa penahanan tujuh Tapol Rasisme di Balikpapan dan perkembangan virus covid 19 yang belum tahu kapan berakhir. Maka, kekhawatirnya bagi tujuh Tapol Rasisme ialah kesehatan di tengah Virus Covid19 menjadi terancam. Karena hingga kini Pemerintah Kalimantan Timur belum mengambil kebijakan penutupan akses penerbangan dan pelayaran demi selamatkan nyawa masyarakat kalimantan dan balikpapan.

Padahal, Positif Virus Covid19 khusus di balikpapan sebanyak 17,  satu meninggal. Sementara berstatus ODP seribu lebih. Data itu menunjukan bahwa positif virus covid 19 akan bertambah. 

Dinamika itu menjadi kekahwatiran bagi tahanan di balikpapan. Apalagi saat kunjungan keluarga ke Rumah Tahanan yang belum tentu terkena virus covid19, tentunya akan tertular ke tahanan lainnya. Sehingga, kesehatan Tapol Rasisme bisa terganggu dan berakibat fatal.

Dengan demikian, demi menjaga kenyaman kesehatan tahanan Papua di Balikpapan, Pemerintah Papua perlu sikapi dinamika status tahanan Politik Rasisme di Balik Papan. Alangkah baik, pulangkan Tahanan Papua ke Papua untuk jalani sidang di Papua dan lebih baik bebaskan mereka.


Gubernur Papua dan Papua Barat Segera Bebaskan Tahanan Rasisme


Virus Covid 19, bukan virus yang diremehkan dalam penanganannya. Hampir beberapa negara, seperti Cina, Amerika, Spanyol, Iran, Indonesia dan negara lain mengalami virus mematikan itu. Hampir tiap hari orang meninggal akibat virus covid 19 berjumlah ratusan.

Sebagian Negara, seperti Amerika Serikat. Iran, Ethiopia, Mesir dan negara lain membebaskan tahanan dan Narapidana, karena khawatir tahanan dan Napi beresiko kena virus covid 19.

Pertama Iran

Negara Iran telah merilis, berdasarkan surat kabar online www.abc.net.au edisi Minggu, 22 Maret 2020 bahwa  Iran untuk sementara membebaskan 85.000 tahanan dengan 10.000 lebih yang dijadwalkan untuk menerima pengampunan, karena kekhawatiran bahwa virus corona baru bisa menyapu penjara yang penuh sesak di negara itu.

"Iran membebaskan 85.000 tahanan untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi akademisi Australia tetap berada di balik jeruji besi".

Kekhawatiran Iran, penjara menjadi tempat yang muda terkena virus karena besukan/kunjungan keluarga yang belum tentu bersentuhan dengan sesama yang positif covid 19. 

Jumlah tahanan di seluruh Indonesia diatas rata-rata 1.000 orang. Artinya satu nyawa yang terkena virus saja, melayangkan 1.000 orang dalam tahanan. Hal ini perlu diantisipasi kedepan oleh Negara.

Menurur Sketsa yang dibuat  Kantor berita media Nasional, Tirto.id, kapasitas Rutan di seluruh Indonesia overkapasitas. Jumlah Tahanan dan  Narapida di Indonesia sebanyak 271.209 atau 106%. Banyaknya tahanan dan Napi sementara Rutan mengalami overkapisitas, maka penyebaran Virus  Covid 19 menjadi bahaya dan mengancam tahanan dan Napi.

Kedua Amerika Serikat

berdasarkan media CNN, Jumat 28 Maret 2020,  Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membebaskan sekitar dua ribu narapidana dari penjara federal untuk mengurangi penularan wabah virus corona.

Jaksa Agung AS, Bill Barr, mengatakan ia telah menerbitkan nota yang memerintahkan penjara federal di AS untuk membebaskan para tahanan yang memenuhi syarat.

"Saya telah menerbitkan memorandum kepada Biro Penjara hari ini untuk meningkatkan penerapan penahanan di rumah, berdasarkan sejumlah faktor," ucap Barr, seperti dikutip dari AFP, Jumat (27/3).

Pembebasan tersebut diutamakan bagi para tahanan yang berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani sebagian besar masa hukuman mereka, kecuali bagi yang dihukum dengan dakwaan kekerasan atau kejahatan seksual.

Instruksi tersebut dikeluarkan sehari setelah Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak.

"Covid-19 telah mulai menyerang penjara, rutan dan pusat penahanan imigrasi, serta rumah perawatan dan rumah sakit jiwa. Risiko penyebaran lebih rentan melalui lembaga seperti itu," kata Bachelet dalam keterangan resmi yang dikutip AFP.

Sebelumnya para ahli memperingatkan bahwa penularan virus corona berpotensi menyebar dengan cepat di penjara yang dipadati narapidana. Greg Gansalves, asisten profesor di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale, memperingatkan bahwa penjara bisa menjadi titik awal penyebaran pandemi corona.

Pembebasan yang diinstruksikan Barr berlaku untuk sekitar 170.000 tahanan di sistem penjara federal AS. AFPmelaporkan, puluhan kasus virus corona di AS bersumber dari para tahanan dan pekerja di sana.

Barr juga menambahkan, instruksi pembebasan akan difokuskan pada tahanan yang dianggap tidak berbahaya. Selain itu, penyakit bawaan yang dimiliki tahanan juga akan menjadi faktor penentu dalam pembebasan ini karena mereka lebih rentan terpapar virus corona.

"Kami ingin memastikan bahwa lembaga kami tidak menjadi wadah," kata dia merujuk pada Covid-19.

Persatuan Hak Sipil AS (ACLU) juga telah mengirimkan surat ke pejabat federal, negara bagian dan pemerintah lokal. Mereka merekomendasikan untuk segera mengambil tindakan terhadap para napi di penjara.

Mayoritas dari 2,2 juta orang yang menjalani hukuman penjara di AS berada di institusi lokal yang ada di negara-negara bagian.

ACLU meminta para gubernur mengubah hukuman bagi para tahanan yang dianggap sangat rentan terinfeksi corona dengan masa tahanan akan berakhir dalam dua tahun ke depan.

Sejumlah gubernur negara bagian pun berada di bawah tekanan untuk membebaskan narapidana lanjut usia dengan risiko infeksi virus corona yang lebih besar.

Untuk itu, pemerintah California dan New Jersey telah menerapkan langkah tersebut.

Melansir data dari Johns Hopkins University, kasus virus corona di AS telah melampaui China, yakni 85.505 kasus, dan sebanyak 1.288 di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Ketiga Ethiopia

berdasarkan www.newvision.co.ug
Ethiopia hari Rabu mengumumkan akan membebaskan ribuan tahanan dari penjara negara yang penuh sesak sebagai bagian dari upaya untuk mengekang penyebaran virus corona.

Jaksa Agung Adanech Abebe mengatakan kepada media pemerintah langkah itu akan berlaku untuk lebih dari 4.000 tahanan, banyak dari mereka dikurung karena "kejahatan kecil" dan pelanggaran narkoba atau memiliki kurang dari satu tahun tersisa pada hukuman mereka.

"Mengingat sifat penularan virus dan untuk mengakhiri kepadatan di penjara, kasus 4.011 tahanan telah dihentikan dan diberikan pengampunan," kata Adanech, menambahkan bahwa pembebasan akan dimulai Kamis.

Kondisi di penjara-penjara Ethiopia "keras dan dalam beberapa kasus mengancam kehidupan," dinodai oleh "makanan dan air, sanitasi, dan perawatan medis yang penuh sesak," menurut laporan hak asasi manusia tahunan terbaru tentang Ethiopia dari Departemen Luar Negeri AS.

Pada Selasa malam, Ethiopia telah mengkonfirmasi 12 kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, setelah melakukan 480 tes laboratorium, menurut Institut Kesehatan Masyarakat Ethiopia.

Keempat Mesir

berdasarkan sumber yang dikutip media setempat  Kejaksaan Mesir memutuskan melepaskan 15 tahanan politik dari partai politik kiri dan partai lain yang menunggu persidangan. 

Al Ahram, pembebasan itu terkait tanggapan terhadap pandemi virus corona yang juga menyebar di Mesir.

Khaled Ali, seorang pengacara yang membela para tahanan politik, mengatakan langkah untuk melepaskan tahanan itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa keselamatan para tahanan dapat terancam oleh kemungkinan infeksi virus corona.

Mereka yang dibebaskan termasuk analis politik dan profesor dari Universitas Kairo, Hassan Nafaa, pengritik rezim Hazem Abdel-Azim, dan anggota terkemuka Partai Dostour yang berorientasi liberal, Shadi Al-Ghazali Harb.

Mereka menghadapi persidangan atas tuduhan menyebarkan berita palsu, menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan desas-desus, menyiarkan pernyataan dan berita palsu, dan bergabung dengan kelompok yang dilarang. Sebagian besar tahanan ditangkap setelah protes pada 20 September 2019.

Jaksa penuntut mengatakan para terdakwa berusaha mendukung tujuan kelompok Ikhwanul Muslimin yang di Mesir dinyatakan dilarang, dan menggunakan saluran televisi satelit dari Qatar dan Turki yang sangat terlibat dalam menghasut warga untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai Jumat Keselamatan pada tanggal 27 September.

Sedangkan aktivis Abdel-Azim dan Harb, ditangkap pada Mei 2018 atas tuduhan menyebarkan berita palsu, bergabung dengan organisasi terlarang dan menghasut penggulingan rezim.

Mereka yang dibebaskan juga termasuk tujuh anggota Partai Dostour: Ahmad Fadel, Ahmed Al-Rassam, Hilal Samir, Ramadhan Ragab, Amir Eissa, Khaled Sweida, dan Wael Abdel-Hafez.

Partai Dostour didirikan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Mesir dan diplomat, Mohamed Al-Baradei, pada tahun 2012. Tujuan partai terutama untuk mempromosikan cita-cita Revolusi Januari 2011. Namun, kegiatannya terhenti setelah keretakan internal di antara para pemimpin partai.

Dua anggota oposisi Partai Sosialis Demokrat Mesir juga dibebaskan, yaitu Ahmed Al-Sakka dan Amr Hasouba. Partai ini didirikan pada April 2011 oleh sejumlah aktivis liberal dan sosialis yang menyerukan keadilan sosial dan kebebasan politik.

Anggota partai politik kiri yang dibebaskan adalah Abdel-Aziz Al-Husseini, wakil ketua Partai Karama, serta Nasserist, dan Abeer Al-Safti, anggota Partai Roti dan Kebebasan. Kemudian Karim Abbas, seorang aktivis politik dan blogger, adalah satu-satunya terdakwa independen yang dilepaskan.

Sebelumnya, Organisasi Hak Asasi Manusia Mesir (EOHR) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 16 Maret bahwa pihak penuntut harus mengambil sejumlah langkah mencegah infeksi virus corona di antara penghuni penjara. “Penuntutan harus bergerak cepat untuk melepaskan semua orang yang dalam tahanan yang menunggu penyelidikan, terutama mereka yang menderita jantung dan masalah kronis.

Melihat dengan masalah itu, Tahanan Politik  Rasisme di Kalimantan Timur, Jakarta dan Papua mesti dibebaskan.

Kedua Gubernur Papua dan Papua Barat mestinya memiliki tanggungjawab moral  dan dapat mengambil kebijakan demi keselamatan tahanan rasisme yang sedang jalani proses persidangam di Kalimantan, Jakarta dan Papua di tengah pandemi Virus Covid 19.

Kita ketahui bersama, peristiwa Rasisme telah terjadi di akhir Agustus 2019 silam. Sebanyak 57 Tahanan Politk Rasisme yang dituduhkan dengan pasal Makar dan  mereka sedang di tahan di Kalimantan Timur, Jakarta dan Papua.

Di tengah penyebaran virus Covid19 yang singkat dan cepat itu, membuat tahanan Papua khawatir. Apalagi yang ditahan di dalam tahanan sebanyak diatas seribu. Satu orang saja yang terkena virus, berarti semua tahanan tertular virus.  Hal ini perlu diatasi dengan cepat.

Beberapa tahanan di Jakarta dan di Papua telah menjalani sidang di tengah pandami virus  covid 19 pada akhir Marat 2020. Sementara tanggal 30 Maret 2020  dan  31 Maret 2020, Tahanan Politik Rasisme yang di tahan di Kalimantan Timur akan jalani persidangan dalam situasi virus covid 19 dan libur Nasional 14 hari.

Penulis berharap agar Gubernur Papua dan Papua Barat perlu mengambil kebijakan yang baik demi mencegah penularan virus covid19 terhadap Tahanan Rasisme. 


Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Jayapura

#MRP

#Pemerintahan

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait