Aksi Demo Damai: Ratusan Massa Menolak Pemekaran Papua Tengah

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Saat massa aksi menyampakan pernyataan sikap di halaman Gedun DPRD Nabire. (Yustus/KM)

 

NABIRE, KABAR MAPEGAA.com—Aksi demo damai penolakan pemekaran Papua Tengah, ratusan massa membajiri Kota Nabire. Mereka yang terlibat dalam aksi ini terdiri  Pelajar, mahasiswa, tokoh LMA, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan komunitas komunitas lokal yang dimotori oleh Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia. Selasa (2/7/2019) di tempat Gedun DPRD Kabupaten Nabire, Papua, Pukul 07:30-12: 45 Waktu Papua.

 

 Massa aksi berkumpul dibeberapa tempat sebelum  menuju gedung DPRD Kabupaten Nabire yang terletak di Jalan Bumiwonorejo, Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. Titik kumpul pertama di Wadio.  Massa aksi yang datang dari arah Topo dan sekitarnya dipustakan di sana tepatnya didepan hotel Jepara.  Tikik Kumpul selanjutnya masa dari Makimi, Auri, Lagari dipusatkan  di Karang Tumaritis; Waroki dan terahkir di depan kampus Uswim, Nabire Papua.

 

Ketua umum  aksi Adolof  Dimi mengatakan masa aksi yang datang menyampaikan aspirasi penolakan tersebut terdiri dari pihak elema,  baik dari tokoh adat, pemuda, pelajar sampai mama-mama Papua.

 

“Kehadiran Propinsi Papua Tengah bukan keinginan masyarakat, sehingga hari ini terbukti dengan sekian banyak masa aksi yang juga adalah masyarakat yang ada di Nabire dengan tegas menolak adanya Provinsi Papua Tengah,” jelasnya saat diwawancara kabarmapegaa.com, Selasa (2/7/2019).

 

Kata dia, harapan kami di sini bawah sesuai dengan penyataan kami, sebuah kebijakan kebijakan hari ini perluh ketahui oleh DPRD Kabupaten Nabire, sesuai dengan pernyataa maka kepada penyambil sebuah kebijakan harus diregulasikan dan  pelajari dengan baik, jangan asal-asal atau  dalam mekarkan Provinsi Papua Tengah  di salah satu wilayah.

 

“Perintah harus paham yang wewenang dengan tingkat atas misalanya, DPRD, DPRP. Pemekaran provinsi Papua Tengah, tidak layak duduk wilayah adat Meepago maupun di tempat lain karena dengan adanya pemekaran maka sama halnya  buka  pintu lebar-lebar untuk orang non Papua datang meguasasi daerah kami,” katanya.

 

Adolf mengatakan, pernyatahan sikap yang kami sampaikan kepada, DPRD, DPRP Perintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ini menjadikan pertimbangan bahwa saat ini rakyat tidak membutuhkan adanya pemekaran.

 

Mereka juga membuat petisi penolakan perwakilan LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen bawah menolak dengan tegas sebab pemekaran Provinsi Papua tengah bukan permintahan rakyat. Demiakian DPRD kabupten Nabire juga menolak hal tersebut dan tandatangan petisi tersebut sebaigai bukti menolak.

 

Pernyataan sikap:

Kami mahasiswa, pelajar, pemuda toko agama toko masyarakat menolak tegas poin ke 14 yang di sepakati oleh Asosiasi Bupati Mepago.

 

Pewarta: Yustus Muyapa

Editor: Manfred Kudiai

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait