Aksi Petisi: KPK RI Diminta Tangkap dan Periksa Para Koruptor di Paniai

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pelajar dan Mahasiswa Paniai se- Indonesia  yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten  Paniai (IPM-KP) Se-Indonesia  kembali  melakukan Panggung  Aksi Petisi di lapangan Apel Kantor Buapati Pania, Enarotali. Rabu, (28/11/2018). (Yosafat/KM)

 

PANIAI, KABARMAPEGAA.com- Pelajar dan Mahasiswa Paniai se- Indonesia  yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten  Paniai (IPM-KP) Se-Indonesia  kembali  melakukan Panggung  Aksi Petisi di lapangan terbuka Karel Gobai, Enarotali. Rabu, (28/11/2018).  Tuntutan utama dalam aksi ini diminta Pemerintahan Baru Meki Nawipa segara datangkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk periksa dan tangkap pra elit-elit  lokal (Koruptor)  di lingkungan Pemerintahan Paniai.

 

Petisi tersebut dilakukan karena diduga terdapat beberapa pejabat  Pemerintahan di masa Hengki Kayame terjadi pengelapan dana pendidikan dan pemondokan bagi mahasiswa Paniai seluruh Indonesia yang tiap tahunnya disalurkan setiap kota studi.

 

Pertemuan Bersama Bupati Terpilih

Tidak hanya di bidang sosial dan pendidikan,  menurut informasi yang dihimpun media ini di segala lini roda pemerintahan Paniai di masa Pilkada macet total. IPM-KP se-Indonesia  memastikan  Problematika  di Kabupaten Paniai dalam rentang waktu kurang lebih tiga bulan terakhir mengenai kondisi objektif di paniai khusunya kondisi objektif  di setiap instansi dan SKPD.

 

Yos Iyai dalam pertemuan bersama Bupati terpilih Meki Nawipa, Jumat (30/11/2018)  dan meminta pemerintah baru, Meki-Okto  agar segera datangkan KPK untuk periksa para pejabat di pemerintah sebelumnya. “Untuk Dana Pendidikan Tahun 2018 bagi pelajar dan  mahasiswa Paniai se-Indonesia segera disalurkan.”

 

 “Semua informasi ini dihimpun berdasarkan data, bukti, dan hasil wawancara langsung dengan PNS  (Buruh)  , Kamis  ( 28/11/2018) di  halaman Kantor Bupati, Pukul 12. 15. Siang, waktu Papua,” kata Penanggun Jawab, Frans Nawipa dalam pertemuan mahasiswa dan bupati baru Meki Nawipa.dihadapan Kepada Kepala dinas  Jengko Pigome serta perwakilan SKPD pada Jumat (30/11)  pukul 10.50 WP di ruang rapat, lantai dua. Pemerintah kabupaten Paniai.

 

Pemerintahan sebelumnya, kata Frans ditandai dengan indikasi korupsi. Rata rata setiap instansi dari setiap dinas   terutama SKPD-SKPD di kabupaten Paniai di birokrasi Pemerintahan  diduga dan tersangka banyak aktor  (Korup) penyelewengan  atau penyalahgunaan (Mengerupsi) uang Negara  dalam kepentingan pribadi semata yang benar-benar merugikan  merugikan karyawaan (PNS) dari setiap instansi dalam memperoleh upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup Keluarga yang harmonis.

 

“Sektor masyarakat secara keseluruhan  dan kondisi bumi yang di huni masyarakat Panai  menggalami kemunduran secara serius dalam berskala besar sampai imbas kepada pelajar dan mahasiswa di setiap kota studi tempat tinggalnya diusir oleh pemilik lantaran tidak membayar atau memperpanjang uang kontrakan,” tuturnya tegas.

 

Kemudian di tempat yang sama Koorlap Umum, Anselmus Gobai membenarkan pernyataan Frans bahwa timnya telah melakukan wawancara disetiap sektor di Pemerintahan Paniai.

 

“Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap instansi intansi terutama dengan instansi (PNS) dari dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten paniai bahwa, karyawaan dari instansi tersebut benar -benar merugikan dan merasa marjinalisasi dari atasannya,” ujar Anselmus.

 

Katanya, upah yang di terima tidak sesuai dengan hasil laporan yang di alamatkan terhadap dinas Infektorat. Misalnya, upah karyawan di terima hanya satu juta tapi dalam laporan yang terlampir dan di temukan di dinas infektoran adalah sepuluh juta. “Begitu juga yang dapat upah dua juta atau tiga juta. Dalam laporan yang masuk dinas infektorat dua puluh juta dan tiga puluh Juta.”

 

Kasus serupa juga dialami oleh  Pegawai Negeri  Sipil (PNS) di Dinas Keuangan Kabupaten Paniai juga di  Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai.

 

Belum lagi bantuan sosial untuk pendidikan S1 Tugas Akhir dan Dana Pemondokan yang diduga penyelewengan  atau penyalahgunaan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paniai, (JP) yang sebesar  Rp 8 Miliyar. Dana sebesar itu tidak termasuk  dengan bantuan sosial untuk Mahasiswa S2, S3 dan kedokteran, penerbangan, Mahasiswa Paniai di luar negeri  serta keguruan.

 

“Berangkat dari kondisi tersebut, sejauh ini  aktor –aktor Koruptor di Kabupaten Paniai terus bersandiwara secara masif dan bereforia mengejar ambisi kekuasaan kehormatan dan kedudukan secara membabi buta. Uang-uang rakyat (PNS, Mahasiswa (Buruh) yang di berikan oleh Negara setiap tahun terhadap masyarakat  dalam kepentingan membangun bangsa di suap dan korupsi habis-habis dan digunakan dalam kepentingan pribadi  oleh koruptor – kuruptor perdasi elit local,” jelasnya.

 

Tanggapan  Petisi

IPM-KP Se-Indonesia menggelarkan Aksi Penandatanganan Petisi desak KPK segera periksa dan tangkap pra elit-elit Lokal Koruptor di lingkup pemerintahan kabupaten Paniai.

Anton Kadepa mengatakan aksi petisi desak KPK untuk periksa pra Koruptor lokal di lingkup pemerintahan Paniai ini merupakan salah satu pencerahaan demi kemajuan pembanguan daerah maka dukungan aksi mahasiswa akan deklarasikan selama 2 hari berturut-turut. “Agar pihak oligarki praktis KKN yang telah terbukti adalah salah satu aktor yang musti merusak sosok pemerintahan,”  bebernya dihadapan masa aksi dukungan  Petisi.

 

Sementara itu, Paskalis Tenouye, berpendapat bahwa mulai dari sekarang,  Mahasiswa siap akan mediasikan dan mendesak terus pihak Komisi Pemeriksaana Keuangan segera datang di Paniai dan cepat melakukan pemeriksaan.”

 

Katanya hal ini lakukan supaya Keadilan dan kejujuran dalam pengalokasian dana pendidikan serta juga seluruh anggaran tahun 2018  sumber dari APBN, APBD maupun Otsus. "Demi menjaga transparansi dan reabilitasi rodah pembanguan daerah dalam era otonomi khusus di Provinsi Papua lebih khsusnya di kabupaten paniai.”

 

Pernyataan sikap IPMKP se- Indonesia

 

Bantuan Sosial yang di layangkang oleh Pemerintahan Pusat untuk mensejahtrakan Rakyat Paniai terus di kuras dan digelapkan semena mena dalam kepentingan pribadi dan keluarga demi memperkayaan diri tanpa mengutamakan kepentingan umum (Masyarakat)  sebagai aktor terjajah. Kemiskinan dan Penderitaan terus membengkak di setiap sektor masyarakat. Mulai dari pelayanan publik,  kesehatan, pendidikan, ekonomi, social dan dudaya mengalami badai kehancuran.

 

Lebih parah lagi ! Politik dinasti sebagai sumber melahirkan kuruptor terus mewarnai di semua sector  dan meluas secara skala besar yang menimbulkan malapeta dan sunami kehancuran terhadap eksitensi Masyarajat akar rumput manusia mee di paniai yang tak berkunjung berakhir.

 

Akibat dari politik dinasti yang tumbuh subur dan meluas  di setiap sector sebagai Indikator yang melahirkan korptor koruptor yang serakah dan watak penindas. Terus menggakar dan  Menimbulkan satu malapeta besar yang berimbas serius  terhadap sector sektor terutama sector  pendidikan sebagai sumber hidup dan sumber massa depan.  Sayangnya masa depan Manusia Paniai ibarat seperti Mimpi siang bolong dan angan angan Karna,  realitas berbicara bahwa Sumber daya manusia dalam hal Pendidikan telah lama merusak akibat dari koruptor koruptor perdasi elit lokal.

 

Bidang pendidikan dijadikan sebagai basis komuditas bagi koruptor koruptor untuk melegitimasi kepentingan pribadi semata.  Apa lagi secara membabi buta dan terus  mengklabui bantuan social oleh pemerintah pusat dalam pemberdayaan untuk kepentingan Pendidikan  di kabupaten paniai.

 

Sama seperti yang dicitrakan oleh kepala dinas social Jengko Pigome   yang secara beransur ansur menghabiskan Dana Pendidikan dalam waktu yang singkat tampa pertangun jawaban untuk menjawab suptansial persoalan yang di hadapi oleh Mahasiswa Paniai hari Ini.

 

Ironisnya. selama ini  Negara  gagal audit kruptor koruptor elit local di Paniai. Justru Negara melindungi para koruptor. Negara tidak mampu mengoreksi instansi local sampai pusat. akibatnya koruptor di local paniai bereforia mengejar ambisi kekuasaan di berbagai sektor.  Kesehatan, Pendidikan, penerbangan,  pemondokan.

 

KPK dijadikan sebagai tempat berdansa   bagi  lingkaran pro koruptor. Seakan akan selama ini KPK Nampak sebagai panji untuk penyelamat bangsa. Nyatanya Negara dan KPK gagal  mencerminkan diri sebagai tugas untuk mengatasi para koruptor.

 

Hal ini mencerminkan bahwa KPK justu merugikan negara dan pro terhadap koruptor-koruptor perdasi.  Atas pembiaran dari Negara dan KPK kator Aktor korupsi menyebar dimana dan terus bersemangat untuk mengorupsi uang uang rakyat. Kemiskianan terus membengkak di berbagai sector.masa depan Manusia Mee Paniai Terkurung dalam ketiak koruptor dan di kubur hidup- hidup.

 

Untuk itu, atas Nama Masa depan Manusia Mee dan atasnama Kemanusian. Kami Pelajar dan Mahasiswa Paniai See-Indonesia Menyatakan  sikap tegas dalam panggung petisi untuk:

 

Pertama, KPK Segera Periksa dan Tangkap  Koruptor-koruptor Kabupaten Paniai tanpa Terkecuali.

Kedua, KPK Segera Keluarkan Surat Perintah Terhadap  Kepala Kepolisan Daerah Papua (POLDA) dan Kepala Kepolisian Daerah Paniai Untuk Periksa dan Tangkap Aktor-Aktor Koruptor yang Diduga dan Tersangka.

Ketiga, KPK Segera Tangkap dan  Proses Hukum Kepala Dinas Sosial (JP) yang Diduga  Korupsi Dana Pendidikan Tugas Akhir dan Pemondokan.

Keempat, Bupati Paniai Meki Nawipa Segera Datangkan KPK untuk Periksa dan Tangkap Setiap Instansi yang Diduga Korupsi.

Kelima,  Jika Kepala Dinas Sosial (JP) Tidak Salurkan Dana Pendidikan Dibahwa Hari/Tanggal 15 Desember 2018 Pasca Penutupan Sidang Anggaran Tahun 2018, Maka Kami Siap Untuk Mendorong dalam Proses Hukum.

Keenam,  Kami Meminta Kepada Pihak Kepolisian Daerah Papua (Polda) dan Kepolisian Daerah Paniai untuk bekerja secara trasparansi dalam menangani Aktor-aktor korupsi tanpa ada unsur kepentingan.

Ketuju,  Kami Meminta Kepada Pemerintah Meki Nawipa Untuk Bekerja Lebih Serius Dalam  Menggatasi dan Memenjarakan Koruptor-Koruptor  di Kabupaten Paniai.

 

Demikian Pernyataan Sikap dalam Panggung Petisi ini kami sampaikan. Atas Perhatian dan Kerjasama secara Demokratis dan Bermartabat sebagai acuan dalam menghargai nilai nilai kemanusian dan massa depan Manusia mee sebagai ceriminan dari Indonesia dan Papua yang baru. Kami ucapkan banyak terimakasi.

 

Paniai 28, November 2018

 

Penangun Jawab Panggun PETISI Ikatan Pelajar dan  Mahasiswa Paniai see-Indonesia

Koordinator Umum : Anselmus Gobai

Jubir Jubir : Anton Kadepa

 

 

Pewarta: Yosafat Maii Muyapa, Yudas Nawipa

Editor: Manfred Kudiai

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait