Aksi Serentak 1 Desember: Ratusan Massa Aksi Ditangkap, Ruang Demokrasi Dibungkam

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

14 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI WP saat menggelar aksi demo 1 desember menuntut hak penentuan nasib sendiri di depan Gedung RRI, Jalan Pemuda Surabaya pada Sabtu (1/12/2018). (YB/KM)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Peringati hari lahirnya embiro negara West Papua 1 Desember 1961 silam sebagai momen bersejarah  bagi rakyat Papua maka Kominte Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk Rakyat Papua (FRI-WP) melangsungkan demo damai serantak di beberapa kota di Indonesia dibandiri penangkapan masal dan pemukulan oleh aparat hingga mengakibatkan luka berat.

 

Aksi 1 Desember 2018 memperingati hari kemerdekaan  West Papua ke-57 serentak dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, diantaranya: Jakarta, Surabaya, Palu, Kupang, Ternate, Makasar, Manado, Ambon, Poso, Sula, Tabelo dan Papua dengan thema umum  “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat dan Bangsa West Papua  Sebagai Solusi Demokrasi.”

 

Kupang, Masa aksi yang tergabung dalam FRI-WP di Kupang, ditangkap oleh  kepolisian setempat pada malam hari,  pukul 12.25 WIT, di sekretariat FRI-WP. Menurut informasi yang dihimpun media ini sedikitnya 18 orang ditangkap dan di bawah ke kantor Polisi. Rencananya pada pukul 08.00 WITA akan melakukan aksi ke dukung Papua Merdeka menuju titik pusat Depan Polda NTT.

 

Menurut data yang diupdate pukul  09.55 WIB rata-rata di setiap kota, aksi tidak berjalan dengan baik sebab dihadang oleh pihak kepolisian maupun Ormas reaksioner. Ambon,  terdapat  43 orang masa aksi yang ditangkap oleh pihak keamana. Kemudian di Ternate, 99 orang dan dikabarkan  Salah satu masa aksi dilarikan ke Rumah Sakit terdekat  karena sesak napas. Di Jayapura kurang lebih sekitar 50an  orang dan di Jakarta, sebelum langsungkan aksi dikepung di dalam Kantor YLBHI kemudian di Surabaya ratusan masa  sedang menuju Asrama Kamasan III, beberapa masahasiswa 16 luka-luka termasuk 3orang  kepala bocor dan mengeluarkan darah, mereka tidak mendapatakn rung untuk menyampaikan pendapat kepada publik. “Ruang demokrasi dibungkam, kekerasan yang dilakukan oleh militer, Ormas, dan Pemuda Pancasila melampaui batas kemanusiaan,” jelas YB salah satu masa aksi saat diwawancara media ini.

 

Di Yapen-Serui, 4 orang ditangkap saat sedang ibadah  di gereja Urey Faisey dan dibawah ke Polres Waropen dini hari. Masing masing: 1) Bp Jhon Wenggy, 2) Yulianus Kowela, 3) Monika Imbiri,  4) VIKTOR Daimboa. Kantor KNPB pusat di Jayapura  sejak 30 November  telah diswiping dan dirusakan pintu dan sejumlah perobot dapur  telah dihancurkan.

 

Pada 1 Desember dini hari, sekitar pukul 05.00 waktu Papua, Kantor KNPB di Asmat di Bakar oleh POLRI/TNI. Kantor wilayah KNPB di Timika digeledah dan dihancurkan oleh gabungan aparat keamanan/militer. Sekretariat KNPB di Sorong raya di kepung dan dirusakan, 12) Wilayah lainnya di Papua akan di update.

 

Pernyataan Sikap United Liberation Movement for West Papua

Sementara itu, adapun pernyataan siakap yang diterima media ini, Sabtu (1/12) sebagai berikut:

West Papua telah mendeklarasikan diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat pada 01 Desember 1961. Namun, usia kemerdekaan ini sangatlah pendek. Tepat 19 hari setelahnya, Indonesia menganeksasi West Papua melalui program Trikora. Trikora adalah pintu awal masuknya operasi militer yang berdarah-darah. Semenjak itu, dan dalam kurun waktu 1961-1991, ada sedikitnya 44 operasi militer dengan mobilisasi ribuan angkatan bersenjata ke Papua. Hasilnya lebih dari 500.000 orang Papua di bunuh.

 

Sebagian besar rakyat Indonesia percaya, atau dipaksa percaya, bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah dan kehendak rakyat Papua itu sendiri. Proses integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan dengan cara-cara represif dan bertentangan dengan hukum internasional.

 

Dari 800an ribu jiwa penduduk Papua hanya 1025 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia. Inilah alasan mengapa sekalipun proyek mengindonesiakan OAP berlangsung hingga 50-an tahun lamanya, rakyat West Papua tetap pada pendirian awal: lepas dari NKRI.

 

Selain itu, Freeport hadir di tanah Papua pada tahun 1967, padahal Pepera belum lagi dilaksanakan.Itu menjelaskan bahwa perebutan wilayah Papua bermotif perebutan sumber-sumber ekonomi. Freeport berdiri sejak 50 tahun lalu. Selama itu juga tidak ada kesejahteraan bagi manusia di sekitarnya. Freeport justru telah mematikan 23.000 ha hutan, membikin sungai meluap karena endapan tailing yang termasuk kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Selain itu, penduduk asli semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat mereka dirampas.

 

Masuknya Freeport hanya memberi ruang bagi aparat keamanan membangun bisnisnya, membantai, menculik, memperkosa, menganiaya rakyat Papua dan membakar kampung-kampung guna menjaga basis-basis operasi modal. PT. Freeport dan pemilik modal besar Amerika serta kolonialisme dan militerisme Indonesia di West Papua merupakan satu kesatuan yang menjunjung rangkaian penindasan yang sistematis di West Papua.

 

Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melegalkan penindasan di tanah Papua. Amerika merupakan dalang di balik New York Agreement yang tidak melibatkan orang Papua dan pratek Pepera yang manipulatif serta tidak demokratis dan pembantaian terhadap seluruh aktivitas perlawanan yang dilakukan dari tahun 1963-2000 dan hingga kini dalam skala tertentu.

 

Semenjak Hak manifesto kemerdekaan West Papua di klaim oleh Indonesia terjadi-nya beragam operasi militer yang dilancarkan oleh kolonial Indonesia untuk membungkam gerakan perlawanan Rakyat West Papua yang menolak kehadiran Indonesia dengan kekuasaan Investasi, saham, politik kolonial, militerisme, Imprealisme di tanah West Papua. Alat Negara dalam menumpas rakyat West Papua saat ini adalah Militer menjadi satu-satu-nya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat West Papua. Dari masa kepemimpinan Ir.Soekarno hingga Jokowi /JK, Militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat West Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat West Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia. Dengan itu pun, Aspirasi dan ruang demokrasi untuk rakyat pemuda/mahasiswa Papua sedang dibungkam habis-habisan oleh kolonial Indonesia.

 

Hingga saat ini, gerakan-gerakan perlawanan Rakyat West Pepua terus dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan West Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Pada hal status potilik rakyat West Papua belum terselesaikan.

 

Hal tersebut merupakan sebuah cerminan daripada kolaborasi Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme yang diaplikasikan melalui praktik penggabungan paksa West Papua ke dalam bingkai Repbulik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya.

 

Tuntutan Aksi

Maka , rakyat west Papua yang diwakili ULMWP, bertepatan dengan momentun Peringatan 1 Desember sebagai hari Manifesto Politik Kemerdekaan Rakyat Papua menyerukan kepada  Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rezim Jokowi JK untuk segera:

  1. Memberikan Kebebasan Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokrasi bagi Rakyat Bangsa west Papua.
  2. Mengakui Bangsa west Papua telah merdeka sejak 1 Desember  1961 dan kembalikan hak manifesto politik bangsa West Papua.
  3. Tarik Militer  organik dan non organik  dari seluruh tanah west Papua
  4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan  lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas  tanah Papua
  5. PBB harus bertanggungjawab serta terlibat aktif secara adil  dan demokratis  dalam proses  penentuan  nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa west Papua.
  6. PBB Harus Membuat Resolusi untuk mengembalikan Kemerdekaan Bangsa west Papua Barat yang telah Merdeka, 1 Desember 1961 sesuai dengan hukum Internasional,
  7. Berikan ruang demokrasi dan akses jurnalis internasional dan Nasional di West Papua
  8. Cabut Resolusi PBB 2504.

Demikian pernyataan sikap yang diterima media ini. “Demikian pernyataan sikap ini dibuat , kami akan terus melakukan perlawanan terhadap rakyat dan bangsa west Papua,” tutup tulisnya dalam pernyataan sikap.

 

Semua informasi diatas ini  sebagai data awal dan sementara sesuai dengan yang dihimpun media ini, dan media akan meng-update.

 

Pewarta: Manfred Kudiai

 

Baca juga:

 

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait