Aksi Tutup Freeport:  Pembunuh Masyarakat,  AMP Surabaya Gelar Aksi

Cinque Terre
Alexander Gobai

5 Bulan yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

SURABAYA, KABARMAPEGAA.com – Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya, Step Pigai mengatakan, adanya PT Freeport di tanah Papua, menjadi pembawa dampak keterpurukan, merampas hak milik Orang Asli Papua (OAP) berupa alam kekayaan yang ada di atas tanah Papua.

 

“Karena adanya PT Freeport di tanah Papua, menjadi pembawa dampak keterpurukan bagi kapitalisme yang mendominasi, bahkan c, namun dengan aksi ini berangkat dari inisiasi dari AMP sendiri untuk menyuarakan bahwa PT Freeport harus cabut dan tutup dari tanah Papua,” ujar saat diwawancara media ini, Sabtu (7/4/2018) usai aksi damai tuntut penutupan PTFI.

 

Menurutnya, tuntutan kebebasan nasionalis bangsa Papua dan penegasan tentang tutup PT Freeport dari tanah Papua sebagai solusi bagi manusia Papua, karena dengan adanya PT Freeport terjadinya bencana pelanggaran HAM yang kian merata di pelosot-pelosot bumi Papua.

 

“HAM sebagai perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh  dipisahkan dari keberadaanya sebagai manusia. Dengan demikian, martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat  manusia  akan  berkembang  jika hak yang  paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan,” kata Pigai.

 

Ketidaksiapan Pemda dan campur tangan pusat, lanjut Pigai  menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Sementara itu, dinamika politik local, praktik-praktik korupsi menjadikan Papua terus dalam keterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak terabaikan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dengan adanya PT Freeport itu sendiri,” paparnya.

 

 

Kris Dogomo dalam orasinya mengatakan beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama PT Freeport terbesar yang diakui oleh dunia. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung.

 

Katanya, tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi penumpasan separatisme dan berbagai tindakan lainya yang mengakibatkan pelanggaran HAM di tanah Papua.

 

Menurutnya, hadir kapitalis sebagai pemodal di Papua memberi warna bagi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Di antaranya kehadiran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam.

 

“Dua tahun sebelum Pepera dilaksanakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin kepada P.T. Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tembaga dan emas di Papua. Freeport mulai beroperasi di Papua di saat status Papua belum resmi bergabung dengan NKRI atas dasar kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia,” ucap Dogomo.

 

Lanjut Dogomo, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah, kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat lainnya, yang menghambat hak kebebasan nasional bangsa Papua.  “Oleh sebab itu, dengan tegasnya kami menuntut hak bagi kebebasan nasionalis bangsa Papua dan segera tutup PT Freeport dari tanah Papua,” tegas Dogomo.

 

Pantauan media ini, dari berbagai orasi yang disampaikan saat aksi serentak tutup   Freeport  di Jawa Bali ini mengarah pada akibatnya: kekerasan-kekerasan di Papua terjadi pula atas dukungan perusahaan-perusahaan besar di Papua. Protes-protes masyarakat terhadap perlakukan perusahaan dihadapi dengan operasi militer, bahkan protes masyarakat dianggap sebagai bagian dari gerakan separatisme. Sehingga kekerasan, intimidasi, penculikan, pembunuhan dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia kerap dialami bagi mereka yang menuntut keadilan kepada perusahaan, dan disampaikan bahwa hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua.

 

Pewarta: Frans Pigai

Baca Juga, Artikel Terkait