Aliansi KOMITMEN (Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) Memperingati Hari Buruh dan Hari Aneksasi Papua ke NKRI

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Frengky Syufi)*

 

 

Menurut  Opik selaku kordinator lapangan (Korlap) dari Front Pembebasan Rakyat Indonesia untuk West Papua  yang tergabung dalam aliansi KOMITMEN (Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan)  mengemukakan gagasanya bahwa May day merupakan hari buruh yang dapat dirayakan oleh para buruh diseluh dunia baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Peringatan hari buruh ini dilakukan setiap tanggal 1 Mei sebagai bentuk solidaritas dari seluruh elemen masyarakat dan organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan tentang nasib para buruh. Nasib kaum buruh sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak berperikemanusiaan dalam dunia kerja entah itu sebagai tenaga buruh di pabrik-pabrik dan  perusahaan-perusahaan yang menjadi milik kaum kapitalis serta kaum borjuis.

 

 

Perlakuan-perlakuan yang berpihak kepada kaum pemilik modal untuk mengendalikan atau menekan seluruh aspek kehidupan  bagi kaum buruh sehingga munculnya ketidakadilan dalam dunia kerja yang selalu menindas hak-hak kaum buruh dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada kaum pemilik modal. Hal ini bisa terlihat ditempat kerja para buruh  dimana waktu kerja bagi kaum buruh adalah 24 jam/hari yang seharusnya adalah 8 jam perhari, upah yang diberikan bagi buruh tidak sesuai dengan standar upah nasional, adanya diskriminasi dari pihak perusahaan asing yang tidak berperikemanusiaan bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap para buruh itu sendiri, pemberian waktu cuti bagi ibu hamil yang semakin singkat dan tidak adanya jaminan kesejahteraan secara pasti bagi para buruh.

 

Pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan nasib para buruh yang bekerja di pusat-pusat perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi di Indonesia dengan menetapkan peratuuran (regula) yang melindungi hak-hak dasar kaum buruh. Nasib para buruh juga harus diperhatikan secara serius oleh para pemangku kepentingan di negara ini yang meliputi penetapan upah yang layak sesuai dengan standar upah nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, waktu yang efektif dalam bekerja dan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum buruh. Maju atau mundurnya perekonominan suatu negara tergantung pada hasil kinerja dari para buruh maka perlakukanlah mereka secara adil dan manusiawi sama seperti sesama manusia yang lain.

 

 

Opik selaku salah satu dari kordinator aksi damai dalam rangka memperingati hari buruh dan hari aneksasi Papua ke NKRI menghimbau kepada seluruh masyarakat Internasinal, masyarakat Indonesia, masyarakat Papua, para mahasiswa di seluruh tanah air Indonesia dan secara khusus bagi mahasiswa Papua untuk bersatu dan bergandengan tangan. Melalui persatuan masyarakat bisa menghancurkan sistem kapitalis yang menindas kaum buruh, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indunesia terlebih khusus bagi rakyat Papua dan ikut memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai salah satu solusi demokratis sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperingati Mey Day yang bertepatan pada hari Selasa,  1 Mei 2018 maka perwakilan dari masing-masing organisasi pergerakan untuk berkonsolidasi di LBH Yogyakarta pada hari Minggu, 29 April 2018 untuk membentuk satu aliansi yang menghimpun beberapa organisasi pergerakan yang bernama GEBRAK (GERAKAN BERSAMA RAKYAT) untuk memperingati hari buruh dan hari aneksasi Papua ke NKRI namun ada beberapa orgaisasi yang menarikan diri aliansi GEBRAK karena tidak sepaham dengan beberapa aliansi yang berafiliasi dengan kaum borjuis, para kapitalis, para militer dan para elit-elit politik yang terlibat secara langsung di politik praktis yang digagas oleh para penguasa dan mereka menarikan diri untuk keluar dari aliansi Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) namun 11 organisasi pergerakan yang mendukung hari buruh sedunia dan hari aneksasi Papua ke NKRI membentuk satu aliansi tersendiri yang bernama KOMITMEN (Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) sehingga nama aliansi GEBRAK ditiadakan.

 

Organisasi pergerakan yang bergabung dalam KOMITMEN (Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) juga memperingati 1 Mei 1963 - 1 Mei 2018 sebagai hari aneksasi (pencaplokan) Irian Barat masuk secara paksa ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 55 tahun. Nama-nama organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam KOMITMEN (Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) dalam aksi damai hari buruh dan hari aneksasi Papua ke NKRI yaitu KOMITE KOTA ALIANSIA MAHASISWA PAPUA YOGYAKARTA (KK-AMP DIY), LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA (LBH YOGYAKARTA), LINGKARAN STUDI SOSIALIAS (LSS), PERSATUAN MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI (PMD), PEMBEBASAN SIEMPRE (PEMBEBASAN SERIKAT PEREMPUAN), SEBUMI, DEMA JUSTITIA FAKULTAS HUKUM UGM, KPO PRP, KASBI, FRONT RAKYAT INDONESIA  untuk PEMBEBASAN BANGSA WEST PAPUA (FRI WP) dan FSEDAR.

 

Masa aksi damai yang bergabung dalam aliansi KOMITMEN (Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) berkumpul di dua titik start untuk melakukan aksi damai menuju titik nol kilo meter yaitu di Asrama Kamasan I, Jalan Kusumanegara DIY dan Abu Bakar Ali DIY. Jumlah peserta yang terlibat dalam aksi ini adalah 237 orang yang berasal dari beberapa lintas organisasi pergerakan untuk melakukan long mach menunju titik nol kilo meter. Pada pukul 09.15 WIB - 11.25 WIB masa aksi bergerak dari Asrma Kamasan I, Yogyakarta dan Abu Bakar Ali melakukan orasi secara damai untuk mengajak sekaligus menghimbau warga Yogyakrta, termasuk warga Indonesia untuk menyuarakan nasib kaum buruh dan menolak secara tegas Papua dianeksasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Pada kesempatan yang sama Zuzan Crystalia Griapon selaku kordinator aksi damai untuk memperingati hari buruh dan hari aneksasi Papua ke NKRI menjelaskan bahwa setengah abad lebih manusia Papua hidup dalam rasa ketakutan, hidup dalam kesakitan yang panjang, rasa kecemasan, tidak ada jaminan kehidupan bagi orang asli Papua (OAP) diatas tanah warisan moyang mereka. Nasib orang asli Papua (OAP)  selalu diteror, diintimidasi, dibunuh dengan berbagai cara baik secara kelihatan maupun tidak kelihatan, disiksa, dianiaya, diperkosa, tanah mereka dicaplok untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, hasil kekayaan alam yang ada di perut bumi Papua (emas, nikel, uranium, tembaga, minyak bumi, timah dan biji besi) dikeruk secara habis-habisan oleh kelompok kapitalis dan para elit-elit politik  di Indonesia, hutan di Papua dibabat habis dan diambil hasil alamnya untuk diekspor  dan 500.000 jiwa orang Papua dibantai oleh para militer Indonesia yang berwatak kolonial yang menduduki di tanah West Papua tanpa adanya rasa bersalah. Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh militer Indonesia di tanah West Papua dan dijadikan sebagai daerah operasi militer (DOM) sejak  Ir. Soekarno mengkumndangkan TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) pada 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara kota Yogyakarta hingga kini, termasuk pula tanggal 1 Mei 1963 yang dikenang oleh masyarakat Papua pada umumnya sebagai hari aneksasi Papua ke NKRI yang dilakukan secara sepihak oleh PBB, Belanda,  Amerika Serikat dan Indonesia untuk meloloskan PT. Freeport  beroperasi di Tanah Papua. Oleh karena itu, mari para mahasiswa/mahasiswi Papua saatnya kita bersatu dan bersuara tentang hutan kita, sungai kita, manusia kita dan alam kita Papua  yang dieksploitasi oleh para kapitalis dan para kolonialis Indonesia sebelum semuanya berakhir.

 

Kegiatan  aksi damai kali ini diisi dengan teatrikal yang dibawakan oleh gabungan Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua DIY (KK-AMP DIY) dan Front Pembebasan Rakyat Indonesia untuk West Papua dari titik strat Asrama Kamasan I, Daerah Istimewa Yogyakarta menunju nol kilo meter. Teatrikal tersebut mengisahkan bagaimana tindakan represif dari para militer Indonesia menindas rakyat dengan mencaplok tanah milik rakyat untuk memberikan tanah tersebut kepada para pemilik modal untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam teatrikal tersebut terdapat beberapa masa aksi yang berperan sebagai ibu hamil dan didepan dadanya ditempel kertas yang bertuliskan target. Target yang dimaksud adalah para ibu juga harus memberikan kehidupan baru untuk terus menggantikan generasi muda yang telah dibunuh serta dibantai oleh militer Indonesia secara tidak manusiawi di Indonesia maupun di atas tanah West Papua. Selain itu juga, di depan  masa aksi damai terdapat empat orang dari KOMITMEN memandu peti jenasah yang bertuliskan RIP Demiokrasi di Idonesia. Artinya bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati, adanya pembungkaman ruang demokrasi dan pemberitaan media-media lokal maupun nasional yang tidak berpihak pada masyarakat Indonesia dan secara khusus bagi masyarakat Papua. Adegan teatrikal tersebut diperankan sampai di nol kilo meter tepat pada pukul 11.25 WIB.

 

Masa aksi damai untuk KOMITMEN membentuk lingkaran dan mobil komando aksi memasuki lingaran aksi sehingga masa aksi membentuk lingkaran komando mengelilinginya. Perwakilan dari masing-masing organisasi pergerakan yang tergabung dalam KOMITMEN naik diatas mobil komando untuk berorasi politik memperingati hari buruh sedunia dan  hari aneksasi Papua ke NKRI. Orasi politik dimulai di titik nol tepat pada pukul 11.25 - 13.45 WIB serta masa aksi dikawal secara ketat oleh aparat kemanan DIY. Pada penguhung aksi damai, diisi dengan pementasan seni dari 7 wilayah adat yang terdapat di Papua yakni dansa (tumbuk tanah), waita dan wizizi.  Semua peserta aksi pun berpartisipasi dalam pementasan seni tersebut. Setelah pementasan seni dari 7 wilayah adat dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dari semua organisasi pergerakan yang tergabung dalam aliansi KOMITMEN (Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan) yang dibacakan oleh Danang dari Front Pembebasan Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP). Dengan demikian, isi dari pernyataan sikap Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan,  Kesetaraan dan Kesejahteraan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Hapuskan sistem kerja kontrak outsorcing  dan magang dan bentuk serta berikan undang-undang perlindungan buruh.
  2. Berikan kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan buruh sektor formal maupun informal.
  3. Tolak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak dengan alasan efisiensi.
  4. Wujudkan upah layak nasional dan cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.
  5. Stop pemberangusan serikat dan berikan kebebasan serikat.
  6. Jaminan sosial kerakyatan bukan jaminan sosial.
  7. Kenaikan upah di Yogyakarta minimal 100%.
  8. Perlindungan buruh migran di luar negeri.
  9. Bangun industri nasional di bawah kontrol rakyat.
  10.  Nasionalisasi aset-aset strategis (tambang dan perbankan).
  11.  Reformasi agraria sejati.
  12.  Peningkatan subsidi untuk rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi).
  13.  Cabut UU Pemilu dan UU Politik.
  14.  Hapuskan komando teritorial.
  15.  Hapuskan UU anti demokrasi MD3, ITE, MoU, TNI/POLRI dan hapuskan pasal makar.
  16.  Adili, penjarakan dan sita semua harta koruptor.
  17.  Mengatasi hal yang lebih seksama mengenai kesejahteraan dan HAM di Papua juga menghargai hak demokratik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
  18.  Tarik militer organik dan non organik serta tutup PT. Freeport di tanah Papua.
  19.  Perlindungan hak perempuan dalam hak maternitas (21 bulan laktasi) dan stop kekerasan seksual (dan tolak diskriminasi yang berbasiskan orientasi seksual ras dan agama.
  20.  Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta bervisi kerakyatan.
  21.  Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu.
  22.  Hentikan eksploitasi sumber daya alam dan perusakan alam.
  23.  Stop penggusuran rakyat miskin.
  24.  Cabut UU keistimewaan.
  25.  Kurangi jam kerja menjadi 6 jam perhari.
  26.  Hapuskan program bela negara di kampus.
  27.  Tolak pembangunan bandara NYIA.
  28.  Buka seluas-luasnya kemerdekaan berpendapat dan akses jurnalis-jurnalis Internasional ke tanah Papua.
  29.  Hapuskan status kawasan industri sebagai objek wital nasional.
  30.  Tolak reklamasi.
  31.  Cabut izin usaha perkebunan dan tutup PT. KSO serta kembalikan 2000 Ha tanah petani Galela (Halmahera Utara) tanpa syarat.
  32.  Cabut UU Perguruan Tinggi dan UU Sisdiknas.

 

 

Dengan demikian, melalui persatuan para petani, kaum buruh, para mahasiswa dan seluruh rakyat tertindas maka kemerdekaan, kesejahteraan dan kesetaraan dapat kita raih secara bersama tanpa adanya perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan ras dan perbedaan keyakinaan. Persatuan yang bebas dari kolaborasi dengan kelas berkuasa. Hanya dengan persatuan semacam itu maka buruh dan rakyat tertindas akan mampu membangun kekuatan politik  alternatif untuk menggantikan kekuatan politik dari kelas berkuasa yang sudah gagal selama dua dekade pasca reformasi 1998.

 

 

Penulis adalah Mahasiswa Kerjasama dari Keuskupan Manokwari - Sorong  dan Keuskupan Agats-Asmat yang Kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*

Baca Juga, Artikel Terkait