AMP Ambon dan LP3BH Nyatakan Pepera Ilegal, Pengamat Indonesia: Papua Bagian  dari NKRI

Cinque Terre
Manfred Kudiai

19 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Dokumen Pepera 1969. Ist

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Penentuan Pendapat Rakyat  (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat  silam itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Ambon dengan tegas nyatakan Ilegal. Hal tersebut dikatakan setelah melangsungkan  diskusi bersama dalam rangka peringati 50 tahun Pepera dan AMP minta negara Indonesia segera berikan hak penentuan nasib sendiri di atas tanah Papua sebagai solusi demokratif bagi rakyat Papua.

 

AMP Ambon menilai, pelaksanaan  Pepera pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969 penuh dengan manupulatif. “Kami berdiskusi mengenai Pepera 1969 yang Ilegal, diperoleh suara yang manipulatif, dan cacat hukum internasional pula,”  jelas Abner Holago  kepada media ini, saat dihubungi via Telpon Sellurel, Sabtu (3/8/2019).

 

Abner Holago  yang juga sebagai pemantik diskusi ini  menejelaskan Persoalan Kebangsaan telah dimulai sejak 1960an dan gagasan kebangsaan bagi Rakyat dan Bangsa Papua Barat telah merebut kemerdekaan sejak 1 Desember 1961 secara de jure dan de facto bahwa Bangsa Papua Barat telah Merdeka secara konstitusional.

 

Dalam era itu, Jelas AMP  Ambon dalam pernyataan sikap,  kemerdekaan bangsa Papua Barat terjadi Perebutan antara Belanda dan Indonesia mempersoalkan status bangsa Papua Barat yang ketika itu juga, Presiden Ir. Soekarno Mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Alun-alun Kota Yogyakarta, 19 Desember 1961 untuk menggagalkan Negara Bangsa Papua Barat yang telah di deklarasikan kemerdekaan dan sedangkan Belanda menyiapkan militer untuk melawan Indonesia yang mana Belanda beranggap bahwa bangsa Papua Barat bagian dari kerajaan-nya.

 

“Itulah perebutan antara Belanda dan Indonesia atas Tanah Papua Barat. Sehingga, lahirnya manifesto politik antara Belanda dan Indonesia yang menghasilkan perjanjian-perjanjian tanpa keterlibatan Rakyat Asli Papua Barat seperti Perjanjian New York Agreement. Perjanjian tersebut terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu “satu orang satu suara” (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi dari Pemerintahan PBB (United Nations Temporary Executive/UNTEA) kepada Pemerintah Indonesia, yang kemudian dilakukan Aneksasi pada 1 Mei 1963,” papar AMP dalam pernyataan sikap.

 

AMP Ambon menilai, ABRIlah yang menangkan Pepera dengan cara  mengintimidasi rakyat Papua waktu itu, bahkan meneror 1026 orang yang dilibatkan ABRI dalam proses Pepera kala  itu.

 

“Pada 30 September 1962 dikeluarkan Roma Agreement/Perjanjian Roma yang merujuk agar Indonesia menduduki selama 25 tahun di Papua Barat dari 1 Mei 1963 hingga 1989 dan Point ke dua, mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) di Papua Barat pada tahun 1969 dengan cara "musyawarah" tidak pada tahapan "one man one vote" yang diatur dalam New York Agreement maupun hukum Internasional itulah manipulasi sejarah rakyat Papua Barat.”

 

Fakta Sejarah

Negara Indonesia memobilisasi Militer  ke Papua Barat untuk meredam gerakan Perjuangan Kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak Trikora di Komandani oleh Ir. Soekarno. Dari itu, berbagai Operasi Khusus (OPSUS) yang diketuai Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) ada pun operasi militer yang dilakukan Pra PEPERA, Operasi Jayawijaya (1961-1962), Operasi Wisnumurti(1963-1965), Operasi Sadar(1965), Operasi Bratayudha(1966-1967), Operasi Wibawa(1967), Operasi Khusus Penanganan Pepera(1961-1969) , selanjutnya diikuti operasi militer lainnya setelah PEPERA yaitu Operasi tumpas (1967-1970), Operasi Pamungkas(1971-1977), Operasi Koteka (1977-1978), Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak I (1985-1986), Operasi Gagak Ii (1986), Operasi Kasuari I (1987-1989), Operasi Kasuari Ii (1988-1989), Operasi Rajawali I (1989-1990), Operasi Rajawali (1990-1995).

 

“Cara mufakat dengan dikumpulkannya 0,01 persen orang Papua dari total penduduk 800 ribu juta jiwa rakyat Papua saat itu dinilai cacat mekanisme Internasional One man One Voice (satu orang satu suara) yang disepakati dalam persetujuan New York (New York Agreement) pada 15 Agustus 1962.”

 

Sementara itu, anggota AMP Kota Ambon Herman  Giban juga mengatakan Pepera yang perna terjadi dan berdar fakta sejarah terjadi motif terselubung atas dasar  kepentingan ekonomi Politik AS dan Indonesia.

 

“Akkibat dari operasi-operasi militer tersebut  terjadi berbagai pelanggaran HAM, yakni berunjuk pada penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak kemerdekaan rakyat dan Bangsa Papua Barat, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan, rasialis dan diskriminasi serta sebagainya, sejak dari antara Tahun 1961-1969 dalam kurun waktu 8 Tahun dan kejahatan kemanusian terus terjadi hingga dekade saat ini,” katanya.

 

Lebih ironis lagi, Kata Herman,  tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama PT. Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dan sekutu-nya, ditandatangani oleh pemerintahan rezim Soeharto. Yang mana klaim atas wilayah Papua Barat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Indonesia 2 Tahun sebelum PEPERA dilakukan tanpa keterlibatan rakyat Asli Papua Barat.

 

“Untuk itu, sudah dapat dipastikan dari penjajahan itu, bagaimanapun cara-nya dan apapun alasan-nya Papua Barat harus masuk dalam kekuasaan Pemerintah Kolonialisme Indonesia. Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan secara "Musyawarah" dengan cara Indonesia sendiri. Dari 809.337 orang Papua Barat yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi secara sistematis,” jelasnya.

 

Menurutnya, Praktek kolonialisme, Imperialisme dan Militerisme kemudian diterapkan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi perjuangan kemerdekaan Rakyat Papua Barat. Dimana Militer menjadi antek-antek yang paling reaksioner selama proses awal penjajahan hingga saat ini.

 

“Itu terlihat ketika Indonesia mengizinkan PT. Freeport mengeruk emas gunung Nemangkawi, Papua saat dua tahun sebelum Pepera dilaksanakan,” katanya.

 

Selanjutnya, dalam peringati 50 Tahun Pepera tersebut, AMP Kota Ambon juga kembali menyatakan sikap. Pernyataan sikap tersebut dilatar belakangi oleh fakta sejarah yang selanjutnya ditunjukan kepada negara Indonsia dan PBB. Berikut adalah pernyataan sikap AMP Ambon:

 

Pertama: Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Rakyat Papua, Kedua: Berikan ruang demokrasi dan akses bagi Jurnalis dan media Internasional dan Nasional di Papua Barat, Ketiga: PBB Harus Bertanggung Jawab Untuk Meluruskan Sejarah Pepera dan Proses Aneksasi West Papua Ke Indonesia.

 

Keempat: PBB Harus Membuat Resolusi Untuk Mengembalikan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat Yang Telah Merdeka,  1 Desember 1961 Sesuai Dengan Hukum Internasional, Kelima: Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua untuk Menghentikan Segala Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Negara Indonesia Terhadap Rakyat Papua Barat, Keenam: Menutup dan Menghentikan Aktivitas Eksploitasi Semua Perusahaan Multi National Corporation (MNC) milik Negara-Negara Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari Seluruh Tanah Papua.

 

Ketujuh, Negara Indonesia dan PBB Bertanggung Jawab atas Kejahatan Kemanusian Di Papua Barat dan Segara Menangkap dan Mengadili Aktor Kejahatan Kemanusian, Kedelapan:  Hentikan Kriminalisasi dan Diskriminasi terhadap Mahasiswa dan Rakyat Papua Barat, dan Kesembilan,  Berikan kebebasan berkumpul, berserikat, berekpresi, dan menyampai kan pendapat yang merupakan hak setiap manusia tanpa kecuali kepada Mahasiswa dan Rakyat West Papua.

 

Sementara itu, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari merekomendasikan penyelesaian masalah Papua perlu dilakukan melalui dialog yang didukung pemebetukan Komisi Kebenaram dan rekonsiliasi (KKR) sesuai amanat Pasal 46 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

 

"Hari senin 29 Juli 2019 diperingati sebagai hari dimana 50 tahun lalu (Selasa 29 Juli 1969) telah berlangsung Act of Free Choice atau Pepera bertempat di Gedung Wilhelmina (Kini Kantor DPR Papua Barat) di Jalan Siliwangii-Manokwari," Kata Yan Christian Warinusi, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari kepada suarapapua.com, Senin (29/7/2019) lalu.

 

Yan Christian Warinusi kepada suarapapau.com mengatakan, terdapat 75 orang wakil yang dipilih dan sebelumnya hampir lebih dari sebulan di "Karantina" di kompleks Fasharkan TNI Angkatan Laut yang kala itu di sebut Konatak, Sanggeng-Manokwari.

 

 "Mereka dipisahkan dari keluarganya dan tidak bebas bertemu kelaurga dan sanak family serta dindoktrinasi dan ditunjuk 7 orang diantaranya untuk membacakan pernyataan sikap atas nama orang papua untuk memilih tetap bersama negara Republik Indonesia." Jelasnya  dikutib dari suarapapua.com, edisi, (2019/07/30).

 

Namun, menurut Ridwan Al-Makassary mengatakan secara de Jure (hukum), Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia berdasarkan pengesahan dari PBB dan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. "Pilihan yang paling logis adalah pihak-pihak yang bertikai perlu duduk bersama untuk mendialogkan bagaiman membagun papua yang damai dan sejaherah dalam bingkai NKRI," jelas pengamat Masalah papua dan Co- Founder Lembaga Perdamaina Indonesia kepada lintas Papua, edisi (2019/5/14).

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait