Aneh, Kapolsek Abepura sebut tiga wartawan asli Papua adalah provokator

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

24 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ilustrasi.Ist

 

JAYAPURA, WAGADEI/KABARMAPEGAA.com– Tiga orang jurnalis asli Papua yakni Hengky Yeimo, wartawan Koran Jubi dan jubi.co.id, Ardi Bayage, wartawan suarapapua.com dan Kontributor The Jakarta Post Beny Mawel dilarang meliput pembukaan posko eksodus solidaritas mahasiswa  Papua di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih (Uncen), Senin  [23/9/2019].

 

Kejadian ini terjadi di depan Fakultas Kedokteran [FK] Uncen pukul 06.55 WP. Perlakuan aparat Kepolisian Resort Kota [Polresta] Jayapura sudah melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

“Padahal wartawan Indonesia dan wartawan di Papua selalu bekerja sesuai dengan kode etik yang dijunjung oleh wartawan se-Indonesia,” tulis Hengky Yeimo melalui melalui rilisnya yang dikirim ke wagadei.com.

 

Menurutnya, ketiga jurnalis itu menceriterakan kronologi pelarangan  persis pukul 07.00 WP ketiganya bertiga tiba di depan pintu gerbang FK lalu memarkirkan motor selanjutnya melakukan tugas kewartawanan seperti memotret gambar  dan merekam video.

 

“Kami tiga mengabadikan rombongan polisi dibawah pimpinan Kapolsek Abepura, AKP Clief G. Philipus Duwitd hendak merobek spanduk yang dipajang oleh mahasiswa di depan pagar Gapura Uncen yang bertuliskan, POSKO Solidaritas Mahasiswa Exsodus Papua” kata dia.

 

Saat itu mereka Polisi Intel [berbaju preman] menginterogasi mendorong Hengky Yeimo dan  Beny Mawel ke tempat parkiran motor. “Lalu mereka dorong kami dan berdebat di situ,” ucapnya.

 

“Topinya Ardi Bayage berlogo PNG berwarna hitam disuruh buka dan mereka mengatakan, ‘ei  buka topi! anjing, wartawan tidak jelas’ pada saat itu Benny pakai helm, Hengky pakai topi dan Ardi  pakai topi. Saat buka topi, Ardi dipukul dengan tangan di kepala lalu polisi mendorong kami tiga,” katanya.

 

Terdengar Kapolsek Abepura teriak Jubi dan wartawan provokator

 

Mereka juga sempat mendengar Kapolsek Abepura, AKP Clief G. Philipus Duwitd  teriak, ‘Jubi mana, Jubi manan, media provokator!’. Menurut mereka Kapolresta Jayapura sudah perintahkan untuk melarang wartawan Jubi meliput berita.

 

“Lalu aparat kepolisian berteriak kepada kami, ‘Kamu tiga wartawan Jubi, wartawan Jubi provokator, kalian tulis berita itu tidak seimbang’, ungkapan ini dikeluarkan salah satu anggota  polisi di tempat itu.

 

Mendengar sejumlah ujaran diskrimanasi tersebut kemudian merak membantah Polisi. Beny Mawel contributor The Jakarta Post dan jurnalis Jubi mengatakan bahwa wartawan adalah independen yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

 

“Mereka bilang bahwasanya Jubi itu media provokator. Lalu mereka mendorong kami. Kami berdebat lalu mereka ngotot bahwa, atas perintah Kapolres kota Jayapura, maka kalian tidak bisa liput” kata Mawel.

 

“Lalu Kapolsek Abepura memerintahkan anggotanya untuk mengamankan ketiganya di Polsek. Kapolsek juga sempat mengatakan Jubi media provokator.  Kemudian kami membalas lagi, kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers” ujarnya.

 

Ketika itu ia membalas kepada Polisi bahwa wartawan ikuti perintah aturan pers pimpinan media yang bersangkutan di kantor bukan keinginan Kapolres Kota. “Jadi kalian tidak bisa intervensi pekerja  media. Kalian akan kami laporkan ke  AJI, Dewan Pers dan LBH Papua,” ujarnya.

 

“Persis pukul 07.05 WP, Kapolsek Abepura memerintahkan untuk mengamankan kami di kantor Polsek Abepura. Kemudian kami didorong paksa untuk meninggalkan gapura Uncen. Kami didorong dengan  maksud tidak melakukan peliputan tersebut” imbuhnya.

 

Masuk dalam pengawalan polisi

Ardi Bayage mengatakan sepanjang jalan mulai dari gerbang FK Uncen hingga lampu merah Abepura dijejer polisi. Mereka meninggalkan lokasi liputan dikawal ketat oleh polisi manum tetap protes bahwa mereka adalah jurnalis.

 

“Sepanjang jalan dijejer polisi, kami terus melakukan protes. Bahwa kami pekerja pers tidak adapun yang bisa mengahalangi kerja-kerja kami. Namun salah seorang intel menggunakan baju  merah [badan gode] mengatar kami sampai di dekat Apotek Matahari depan ujung pagar Museum Uncen” ungkap Bayage.

 

Saat itu pihaknya juga meminta kepada Intel tersebut agar mengantarkan ke Polsek Abepura atau kantor LBH Papua yang berlokasi di Kampkei. “Tapi Intel itu antar kami sampai di depan Apotek tersebut,” katanya.

 

“Lalu dia kembali ke depan gapura Uncen. Tidak mengantarkan kami sampai di Polsek dan LBH Papua. Persis pukul 07.30 kami berdiri sambil protes perlakuan aparat kepolisian. Sementara itu Wakapolres Kota Jayapura, Kompol Heru Hidayanto lewat dan kami meminta bantuan. Tetapi satu orang Polantas yang ada di depan apotik mengatakan bahwa ini perintah Kapolres,” ungakpanya.

 

Selanjutnya mereka tiga menghubungi LBH Papua, Ketua AJI dan masing-masing pemimpin redaksi untuk melakukan advokasi atas tindakan aparat keamanan yang sangat tidak manusiawi kepada ketiganyai sebagai wartawan yang dilindungi oleh UU.

 

Arnold Belau, Koordinator Forum Jurnalis Asli Papua [FJAP] mengecam tindakan Kepolisian apalagi mengeluarkan ujaran kurang enak didengar.

 

“Ketiga jurnalis mengaku dimaki dengan kata-kata binatang dan mendegar Ucapan Kapolsek Abepura dengan menyebutkan ‘Jubi media provokato’. Polisi juga sempat foto wajah kami dari dekat yang bikin kami merasa terintimidasi,” katanya

 

Belau yang juga Pemred suarapapua.com menyatakan, apa yang dilakukan polisi terhadap ketiga jurnalis Papua hari ini adalah bentuk ketidakpahaman Polisi terhadap tugas dan fungsi pers. Maka, aparat keamanan di Papua harus memberikan jaminan kepada semua.

 

“Wartawan untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik tanpa tekanan dari pihak manapun. Aparat di Papua harus ubah cara pandang dan tidak mencurigai jurnalis di Papua, terutama  wartawan asli Papua yang terlalu sering menjadi korban ketika melakukan kegiatan-kegiatan  jurnalistik di Papua,” katanya.

 

Forum Jurnalis Asli Papua juga sesalkan dan mengutuk keras perlakukan diskriminasi, intimidasi dan  pembatasan akses wartawan untuk meliput secara bebas di Papua.

 

Ketua Alinasi Jurnalis Independen [AJI] Kota Jayapura  Lucky Ireeuw mengecam tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap UU Pers, apalagi disertai dengan intimidasi dan diskriminasi. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang serius.

 

“Intimidasi terhadap jurnalis bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pers yang mernyebutkan, setiap orang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik dapat dipidana kurungan penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” ungkap Lucky.

 

AJI Jayapura juga sangat menyangkan tindakan semena-mena tersebut, terlebih hal itu dilakukan oleh aparat kepolisian yang nota bene pengayom dan pelindung rakyat. Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana Pers merupakan pilar ke 4. Dalam negara demokrasi,  jurnalis saat kerja, dilindungi oleh UU Pers. mulai mencari berita, memperoleh, mengolah, menyimpan, hingga menyampaikan informasi yang didapat kepada publik.

 

“Dan apa yang disampaikan oleh jurnalis, tentu untuk kepentingan public. Kalau para jurnalis diintimidasi, didikriminasi dan dihalang-halangi kerjanya, hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar dan akurat akan menjadi terhambat,” katanya.

 

Pemred Cepos ini mengatakan, dalam catatan AJI, Jurnalis di Papua sering mendapat intimidasi dan pelakuan diskriminatif di lapangan. Ini yang patut menjadi perhatian pemerintah, aparat dan masyarakat.

 

“Kami mendorong, jika ada hal-hal yang dianggap tidak tempat, tidak berimbang atau ketidak puasan, masyarakat termasuk aparat terhadap produk jurnalistik, dapat menyampaikannya melalui salurannya, yakni melalui hak jawab, klarifikasi atau koreksi kepada media yang bersangkutan sebagaimana diatur juga dalam UU Pers, tidak begitu saja menghalagi kerja jurnalisitik,” pungkasnya.

 

Sumber: Wagadei.com

#Pers Dibatasi

Baca Juga, Artikel Terkait