Apa Kabar Ndugama?

Cinque Terre
Manfred Kudiai

18 Hari yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Peta Kabupaten Nduga. (sumber: wikipedia.Ist)

 

Apa kabar Ndugama?  Judul ini mungkin akan membuat keliru bagi pembaca, sebab di sini akan diuraikan terlebih dahulu terkait situasi terkini yang menimpa rakyat Papua dan Papua Barat serta Mahasiswa di Papua maupun luar Papua.

 

Berangkat dari ujaran rasisme oleh oknum aparat dan Ormas reaksioner beberapa waktu lalu memicu aksi protes. Protes terhadap  rasisme terus dilaksanakan hingga kini di seluruh kota dan kabupaten di Papua Barat dan Papua.  Dalam aksi protes ini ada yang berujung pada kematian [meninggal tertembak]  di ujung peluru api oleh gabungan Aparat (TNI/Polri).



Hal ini telah  terpapar jelas di Fakfak dan Deiyai dan beberapa wilayah lainnya  namun daerah lainnya saat ini sulit mendapatkan informasi akurat karena   akses internet masih diputus.   Sementara di beberapa kota, sepeti Manokwari  dikabarkan kondisi saat ini masih tegang. Jayapura dan Sorong aksi protes terus di lakukan. Di Sorong massa aksi menyerakan Bendera Kebangsaan Indonesia ke Pemerintah setempat.

 

Di Biak, masih menunggu keputusan Pemprov Papua. Kaimana, massa aksi dibubarkan paksa oleh aparat. Nabire, ditembaki gas air mata saat massa berunjukrasa di kantor DPRD Nabire. Di Timika berujung pada penangkapan massa aksi secara brutal oleh aparat, yang sampai detik ini, dikabarkan mereka yang ditahan belum dibebaskan.

 

Upaya menetralkan kondisi rasisme ini, Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua ( MRP) pun sedang jalan dengan tujuannya sendiri [mengembalikan kondisi sedia kala] dengan maksud pemerintah yang tersembunyi [rahasia umum]. Namun  bukan menjadi rahasia umum lagi, sebab jika belajar dari pengalaman maka pemerintah Papua saat ini dengan gigi berjuang otonomi khusus Plus.  

 

Kemudian, di beberapa kota di luar Papua, Mahasiswa terus memotres rasisme dan meminta negara memberikan kemedekaan bagi rakyat Papua sebagai upaya mengakhir semua ketidakadilan yang menimpa rakyat  Papua.

 

 MRP mengeluarkan makhlumat akan tarik mahasiswa Papua di luar Papua ke Papua, sementara Aliansi Mahasiswa Papua dan IPMA Papua membantah pernyataan tersebut.  

 

Dari beberapa penyataan sikap yang dikeluarkan oleh mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMA Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua  mengatakan mereka [mahasiswa] akan pulang setelah pejabat Papua [Gubernur – kepala Desa] lepas garuda dan menyatakan refrendum untuk West Papua.

 

Ya,  pengalaman adalah guru yang terbaik, maka dari  itu mahasiawa Papua di pulau Jawa di sadarkan dengan pengalam beberapa tahun lalu [2016] saat pengepungan terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan I Jogja.  

 

Tahun 2016 rasisme sempat memuncak. Memunculkan natizen menyerang pihak aparat dan ormas-ormas  disana. Melihat kondisi ini gubernur Papua, Papua Barat, dan para DPRP datang ke Jogja menemui mahasiswa di Asrama Kamasan I Jogja. Setelah membaca situasi ini, ternyata rombongan gubernur dan DPRP tidak langsung menemui mahasiswa tetapi ke UGM. Dan saat itu media kabarmapegaa.com adalah salah satu media lokal Papua yang mengupdate situasi saat itu. Bahkan salah satu awak KM ikut dalam rapat tertutup kala itu di UGM.

 

Apa yang mereka bahas? Soal kondisi Otsus Plus. Pihak gubernur dan DPRP meminta UGM untuk juga mendukung agenda Otsus Plus. Sesudah itu mereka menemui mahasiswa di Asrama Kamasan I. Sesudah pertemuan di Jogja, rombongan ke Jakarta. Mereka bertemu presiden dan memakai isu rasisme di Jogja sebagai nilai tawar politik. Gubernur mendesak presiden untuk harus percepat disahkan Otsus Plus. Dengan memakai isu rasisme di Jogja sebagai alasan. Saat ini MRP dan gubernur Papua komit akan bertemu mahasiswa di Surabaya. Mungkin mereka akan memanfaatkan situasi ini.

 

Sisi lain, sebagai pemimpin nomor satu di Papua, LE dan Lembaga MRP perlu mengkaji apa yang terjadi  terhadap mahasiswa Papua di luar Papua tetapi itu tidak mungkin lagi. Nyatanya Gubernus LE ditolak oleh mahasiswa Papua di Surabaya.

 

Pada tanggal (27/8) di malam hari, MRP pun datang mengunjungi mahasiswa di Jogja. Pada kesempatan itu, mahasiswa Papua di Jogja,  menolak kedatangan tersebut dengan alasan. Alasan mahasiswa Papua menolak karena yang datang mengunjunginya hanya MRP Papua saja, tidak dengan MRP Papua barat. Maunya Mahasiswa Papua ini harus dikunjungi bersama-sama dengan MRP Papua Barat karena bagi Mahasiswa tersebut, Papua dan Papua barat adalah satu Papua. Sehingga, Mahasiswa menolak masuk dan rombongan pengunjung MRP dan Perwakilan DPRP Papua  tersebut balik.

 

Di dunia Internasionl. Sejak peristiwa rasisme itu pecah, semua negara di kawasan Pasifik , Asia serta Internasional  mengacuh ke Papua. Rata-rata mereka mendukung menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.


Sebelumnya, Kerusuhan di wilayah Papua dan Papua  Barat sejak Senin (19/8) lalu, dipicu insiden beberapa hari sebelumnya di Malang dan Surabaya. Di Surabaya, ada kisruh di Asrama Papua yang dipicu kesalahpahaman soal bendera.

 

Sementara di Malang, bentrok terjadi berawal dari aksi demo memperingati Perjanjian New York yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Dua hari jelang Peringatan HUT RI, aktivis Papua memang rutin menggelar Protokol Perjanjian New York.

Di Jakarta, Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengirim undangan kepada  media untuk meliput kampanye di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

 

 Jadi, kasus rasisme [2019] yang hangat dibicarakan di media massa ini, sejak mahasiswa Papua di Malang (15/8) melakukan aksi Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat adalah gagal hukum. Selanjutnya pada tanggal (16/8) mahasiswa Papua dikepung dan diteriaki “Monyet” oleh oknum TNI dan ormas reaksioner.

 

Perjanjian ini digelar karena sebelum perjanjian ditandatangani, Indonesia meminta agar Papua masih dikuasai Belanda untuk menerima.  Beberapa poin Perjanjian New York antara lain Belanda harus diserahkan Papua pada badan PBB, Badan Eksekutif. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) paling lambat 1 Oktober 1962. Perjanjian New York ini juga dibuat berdasarkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 digelar.

 

Dalam Perjanjian New York, referendum harus digelar dengan satu orang suara atau satu suara satu orang. Dengan kata lain, setiap penduduk Papua memiliki suara untuk menentukan pilihannya. Nah, menurut cacatan sejarah rakyat Papua serta pengakuan-pengakuan  dari  saksi [pelaku],  Pepera 1969  dilaksanakan dalam tekanan militer kala itu. Selanjutnya, Indonesia memenangkan Pepera dengan cara penuh manipulatif.

 

Jadi, isu rasisme yang terbangun saat ini, kasus  awalnya adalah sejak  mahasiswa Papau dituduh membuang bendera Merah-Putih ke dalam got.  Malam menjelang 17 Agustus 2019, saat Indonesia memasuki usia ke -74,  Ormas kepung asrama Papua dengan dalil itu [menuduh mahasiswa Papua patahkan tiang bedera dan membuangnya ke got] buktinya sampai saat ini belum diungkap.

 

Selanjutnya, mungkin anda bertanya, kemana pembahasan soal: Apa kabar Ndugama, Papua?

 

SEJAK tanggal 1 Desember 2018 hingga kini,  perang antara TPNPB-OPM vs TNI/Polri di Nduga tak kunjung usai. Politik pilkada menjadi buah bibir di negara Indonesia kala itu, semenatara ratusan warga Nduga tidak nyaman hidupnya dari tempat yang seharusnya untuk mereka hidup. Rakyat mengungsi  dan pegi dari zona nyamannya mereka. Banyak pengunsi yang meninggal karena kekuarangan makanan, Negara dibawa kekeuasaan aparat mencari pencitraan di dunia maya.  Lengkap sudah dengan isu Rasisme yang saat ini ramai di bahas. Sementara rakyat di Nduga masih mencari kehidupan yang nyaman [ jauh dari gangguan aparat]. Kasus rasisme pecah, akses internet lumpuh total, rakyat biasa kembali bertubi-tubi korban akibat penindasan diatas tanahnya sendiri.

 

Dalam kondisi yang demikian, Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom menanggapi kasus rasialisme tersebut. Dirinya mengatakan  “Kami tidak terima di sebut monyet serta isu rasisme lainnya, karena seluruh dunia sudah mulai menghapus rasisme. Jadi kalau Indonesia tidak suka kami, atur aman saja. Artinya berikan hak kemerdekaan kami yang telah dirampas oleh NKRI melalui maklumat TRIKORA 19 Desember 1961.”

 

Jubir TPNPB-OPM juga menilai, isu rasime yang ramai dibahas adalah upaya mengklabuhi perang antara TPNPM-OPM di mata Internasional. “Negara dibawa kekuasaan aparat dan ormas reaksioner  untuk tidak menutupi atau mengklabui  perang antara TPNPB vs TNI/Polri di Nduga yang sampai saat ini belum kunjung usai,” jelasnya kepada kabarmapega.com, Senin (19/8).

 

Apa kabar Nduga?

Ya, jadi kabar saat ini di Nduga buruk. Kabar bukuk yang dialami masyarakat di kawasan  Ndugama saat ini telah menyebar lagi  ke beberapa kabupaten. Kondisi saat ini di Nduga masih panas artinya jauh dari rasa nyaman bagi warga sipil yang mengungsi. Sangat memprihatinkan kondisi masyarakat sipil di Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya dan Puncak Papua.

 

Di Ndugama,  Lani Jaya dan Puncak, Pucak Papua   sedang berlangsung operasi Militer. Warga saat ini, sedang mencari tempat tinggal yang nyaman untuk berlindung. Itu kabar terkini, Ndugama. Jadi beberapa minggu terakhir, karena kasus rasisme memanas dan pemerintah memutuskan akses internet di Papua  sehingga kondisi terakhir terkait Nduga dan sekitarnya juga sulit tertangkau. Kita harap, warga di Nduga dan sekitarnya dalam kondisi yang baik-baik saja. 

 

 

Oleh: Manfred Kudiai. Pemred media Kabar Mapegaa

 

#Peristiwa Nduga

Baca Juga, Artikel Terkait