Apakah Wacana Pemekaran Wedaumamo Fajar Timur Delama Jaya Paniai Barat Dalam Persiapan Elit Elit Politik Lokal

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Dok pribadi, Yunus Gobai/KM

 


 

Oleh, Yunus Gobai, S.Kom

 

ARTIKEL KABARMAPEGAA.COM--Wacana persiapan Daerah Otonomi Baru telah banyak diperbincangkan oleh kalangan intelektual-intelektual senior dan yunior. Isu dan ide pemekaran sudah dibicarakan semenjak tahun 2012 sampai dengan 2018. Oleh kaum muda Mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, PNS dan akademisi Mee di Kabupaten Paniai. Lahirnya ide pemekaran “ Wedauma, Fajar Timur, Delama Jaya, Paniai Barat" itu munculnya dari elit-elit politk local yang berasal dari beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Pasir Putih, Komopa, Bogobaida, Kebo, Paniai Barat, Bibida dan kerabat dekat kecamatan lain. Dengan alasan tidak mendapatkan kesenjangan sosial dan pemerataan disposisi didalam roda kepemerintahan induk dan lapangan pekerjaan. Maka lahirnya kecemburuan sosial yang berlanjutan dan terselubung.

 

Adanya keserakahan kekuasaan yang terjadi pada pejabat-pejabat “Mee” yang mempersiapkan sebuah proposal permintaan pemekaran. Dengan membentuk Tim pemekaran yang dibackup oleh politisi birokrat dan parpol. Tujuannya hanya membujuk masyarakat Mee asli Wedaumamo, Paniai Barat, Delama Jaya dan Fajar Timur dalam mendukung permintaan pemekaran.

 

Namun, ada kubu yang “Berkontra” dengan tegas menolak adanya pembentukan pemekaran. Dengan sumber data alasan yang lengkap yaitu; melihat tata letak monografi diKecamatan Bogobaida, Bibida, Agadide sangat tidak layak dan memenuhi syarat dalam mempersiapkan administrasi otonomi baru. Dan jumlah penduduk yang berasal dari beberapa distrik tidak mencapai semaksimal yang diminta dalam persyaratan otonom. Sebab masyarakat yang menolak atau kontra melihat juga organisasi pegawai daerah (OPD) yang berasal dari wilayah wedaumamo,Fajar Timur, Delama Jaya dan Paniai Barat yang bergolongan, IV, III dan Eselon II,III,IV sangat minim sumber daya manusia (SDM) dan terbatas.

 

Oleh sebab itu, seluruh masyarakat Paniai Timur, Utara dan Selatan sama sekali tidak menyetujui dengan isu wacana pemekaran DOB Wikayah Paniai. Sebab masyarakat telah terauma dengan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Deyai, Dogiyai Nabire dan Kabupaten Intan Jaya.

 

Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2017 di Desa Oneibo, Kabupaten Deyai dan juga di Kabupaten Intan Jaya dievakuasi 30 warga dalam pasca kerusuhan pilkada, 4 pelajar yang Menewaskan di Lapangan Karel Gobai dan banyak kasus lainya. Hal ini, yang membuat masyarakat menolak dan tidak mengijinkan untuk menghadirkan daerah adminstrasi otonomi baru. Tetapi yang diinginkan oleh masyarakat kontra adalah segera memperbaiki administrasi-administrasi Desa, Kecamatan dan sekaligus penambahan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di kabupaten induk.

 

Sebab dapat dilihat juga didalam buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis oleh Abang Sendius Wonda mengatakan : agenda pemekaran merupakan agenda kecelakaan bagi warga penduduk pribumi setempat karena mereka ini semua menjadi korban baik dipihak pemerintah, rakyat, aturan karena pemekaran yang diberikan terlalu dini kearsipan sumber daya manusia (SDM) setempat tidak memenuhi syarat dan keterlibatan pemerintah dimana adanya niat keseriusan secara politik dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak merasa pihak lain dikorbankan, masyarakat setempat, apapun cara harus tempuh untuk menjadi pegawai negeri sipil tidak perduli dengan aturan kepegawaian yang berlaku, dari pada jadi penonton dikampung halamannya sendiri.

 

Beberapa bulan ini, kita baru saja menyaksikan pesta demokrasi pilkada di Kabupaten Paniai. Antara pertarungan bakal calon kepala daerah Meki-Oktovianus dan Hengki-Yezkhiel yang seruh sekali. Namun, Meki-Oktovianus telah mengkudeta Hengki-Yezkhiel. Dengan memperoleh suara terbanyak di 23 distrik dengan total 71.072 suara. Dan pemungutan suara digelar pada hari Rabu 25 Juli 2018.

 

Untuk itu, penulis sangat menyalut atas kemenagan Meki-Oktovianus dengan Visi dan Misi “Paniai Untuk Semua Orang”. Agar melalui visi ini, seluruh lapisan masyarakat yang ada dibeberapa kecamatan Paniai dapat mendukung kinerja bupati dan wakil bupati selama 5 tahun mulai dari 2018 – 2023. Biarlah seluruh lapisan masyarakat Mee yang ada di kabupaten Paniai dapat menikmati kepemimpinan bupati baru yang terpilih.

Namun, penulis menyampaikan sangat berhati-hati dengan adanya persiapan wacana pemekaran baru yang dipersiapan oleh elit-elit politik lokal. Sebab pemekaran kabupaten itu, tidak ada keuntungan bagi masyarakat Paniai. Malahan membawa bencana serius bagai eksistensi rakyat rumpun Melanesia di Papua Barat.

 

Kesimpulan

 

Saya meminta kepada Buapti dan wakil Buapti Paniai yang terpilih menghentikan rencana pemekaran beberapa kabupaten di wilayah Meepago Paniai. Kami itu menilai, pemekaran yang diusulkan, untuk kepentingan kelompok dan individu tertentu.

 

Jadi pemekaran kabupaten yang begitu luas yang diberikan oleh Pemerintah Jakarta kepada pemerintah Provinsi Papua, tak sesuai aturan. Kami menekankan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden dan Mendagri pengambil kebijakan tertinggi, melihat kondisi masyarakat Papua Meepago di Paniai yang mau menerima pemekaran yang terjadi. Pemerintah stop mekarkan Kabupaten lagi di Meepago Paniai Papua.

 

Menurutnya, Pemekaran Kabupaten yang sementara merajalela di Paniai Papua semata-semata untuk kepentingan sepihak yakni dari elit-elit politik dan individu tertentu. Pemekaran tak di pandang untuk kepentingan masyarakat. Bertolak dari itu, Biro komisi Ham & Komsos Paroki KSG Biamoma menolak semua pemekaran kabupaten yang sementara diusulkan

 

Dari Kabupaten lama di Paniai yang hendak dimekakarkan lagi yaitu Fajar Timur menjadi satu Kabupaten, rencana pemekaran kabupaten Delama Jaya. Selanjutnya di Wedaumamo, wiayah Paniai Barat mekar jadi satu Kabupaten. Kami dengan tegas, semua rencana pemekaran kabupaten yang sementara direncanakan di Paniai segera dihentikan.

 

Jadi dalam pengambilan kebijakan pemekaran kabupaten. Bagi dia, pemekaran suatu daerah harus mempertimbangkan sejumlah syarat. Sebaliknya, pemekaran dilakukan tanpa melihat syarat-syarat dalam pemekaran.

 

Sejumlah syarat perlu ditetapkan dalam rencana pemekaran satu wilayah baik pemekaran Kabupaten maupun Provinsi. Diantaranya, jumlah penduduk, jumlah kampung yang ada di wilayah yang bersangkutan, dan potensi sumber daya alam. Hal lebih penting lagi yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada. Namun selama pemekaran berlangsung di wilayah Meepago- Paniai ini tak sesuai dengan aturan yang ada. Parahnya lagi, tak menyiapkan syarat berdirinya suatu Kabupaten dan Provinsi (www.kabarmapegaa.com.)

 

Penulis adalah anak asli suku Mee yang membidangi Komisi HAM & Komsos di Paroki Kristus Sang Gembala Wedaumamo. Sabtu, 6 Oktober 2018.

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait