APAP:  Asosiasi Buapti Meepago, Kesediaan Stok Pangan dan Sembako?

Cinque Terre
Manfred Kudiai

1 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Jubir APAP, Mikael Kudiai. (Foto: Istimewa)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Asosiasi Bupati Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Paniai, dan Bupati Intan Jaya mengadakan pertemuan bersama dengan didampingi oleh para Pimpinan DPRD, Kapolres, Dandim, para Kepala Dinas Kesehatan, dan sejumlah anggota Gugus Tugas COVID-19 dari masing-masing Kabupaten, bertempat di Jalan Trans Papua Nabire-Ilaga KM 100 Siriwo, Kamis (16/04).

 

Dalam pertemuan itu, telah menghasilkan delapan  poin  percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Meepago.

 

Terkait delapan poin,  Asosiasi Pedangan Asli Papua (APAP) menilai masih ada yang kurang. Untuk itu,  APAP meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago mengambil  tindakan juga soal kesediaan stok Pangan dan Sembako.

 

“Keputusan Asosiasi Bupati Meepago, Kamis kemarin,  jangan hanya pikir fokus covid untuk posko dan penutupan akses saja, ambil tindakan juga kesediaan stok pangan dan sembako ke seluruh masyarakat terutama mama-mama pasar,” jelas Jubir APAP, Mikael Kudiai kepada kabarmapegaa.com, Jumat (17/04).

 

Menurutnya, Delapan poin yang dilahirkan oleh Asosiasi Bupati Meepago guna percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Meepago   itu belum cukup.

 

“Dana 1 miliar per kabupaten untuk rumah sakit itu saja tidak cukup penanganan semua. Sudah ada indikasi positif covid di Meepago, tentu akan masuk dan akan tersebar,” jelas Kudiai.

 

Semenatara itu, Tokoh Pemuda asal Meepago, Mardi Dimi, ikut menyahut  atas poin yang di sepakati Asosiasi Buapati Meepago.

 

Menurut Mardi, seharusnya pengadaan Bama  bagi mahasiswa Meepago di Luar Papua dan masyarakat perlu dipertimbangkan.

 

“Saat ini masyarakat dirumahkan, semua  tidak keluar dari rumah, berarti mana mungkin makanan itu bisa datang sendiri dan mereka makan apa?” tanya Mardi.

 

Delapan  Point yang disepakai  para Bupati wilayah Meepago sebagai berikut:

 

Pertama,  memperkuat RSUD Nabire sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah Meepago dengan masing-masing Kabupaten menyumbang dana sebesar Rp. 1 milyar dan sejumlah alat kesehatan;

 

Kedua, memutus total jalan raya Wasior-Nabire untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke wilayah Meepago;

 

Ketiga, menutup atau membatasi semua pintu masuk ke wilayah Meepago melalui jalur darat, laut dan udara, kecuali untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan bahan bakar minyak melalui jalur udara untuk Kabupaten Intan Jaya dengan mengikuti protokoler medis yang ketat;

 

Keempat,  memperpanjang pembatasan lalu lintas kendaraan dan orang ke wilayah Meepago dan dalam wilayah Meepago sampai tanggal 6 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali untuk menentukan tindak lanjutnya;

 

Kelima,  diberlakukan Surat ijin Jalan Khusus dan wajib mengenakan pakaian dinas bagi para pejabat, pegawai ASN, dan anggota TNI dan POLRI yang melakukan perjalanan untuk  keperluan atau urusan dinas;

 

Keenam, dilarang membawa atau menitipkan minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya dalam kendaraan yang diizinkan melintas di jalan raya Trans Papua Nabire-Ilaga;

 

Ketujuah, mengisolasi atau membatasi warga masyarakat di masing-masing Kabupaten agar tidak bepergian ke Kabupaten lain atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran COVID-19;

 

Kedelapan,  pembagian tanggungjawab POSKO sepanjang jalan Trans Papua Nabire-Ilaga, mulai dari Nabire sampai Intan Jaya sebagai berikut: (a) Kabupaten Nabire bertanggungjawab untuk POSKO Topo; (b) Kabupaten Dogiyai bertanggungjawab untuk POSKO KM 100 Siriwo dan POSKO Bomomani; (c) Kabupaten Deiyai bertanggungjawab untuk POSKO Iyadimi dan Kaitaka; (d) Kabupaten Paniai bertanggungjawab untuk POSKO Udaugi dan Makataka; dan (e) Kabupaten Intan Jaya bertanggungjawab untuk POSKO Makataka dan Ugisiga. (*)

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Pandemi Covid-19

Baca Juga, Artikel Terkait