Audit Dana Otsus dan Pemberantasan Korupsi Sarana Pemulusan Perumusan Otsus Plus Papua Ala Pemerintah Pusat

Cinque Terre
Alexander Gobai

9 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Emanuel Gobay )*

 

"Otsus Plus Jalan Legal NKRI di Papua dan Legalitas Bisnis Militer Serta Bisnis Proyek Strategis Nasional Atas Wilayah Adat Papua Di Hadapan Internasional"

 

Pendahuluan

Rupanya politikus jakarta baru bangun untuk mempertanyakan dana otsus setalah 16 tahun implementasi UU Otsus. Mestinya politisi jakarta angkat bicara saat aktivis anti korupsi papua mengkritisi aliran pengunaan dana otsus beberapa tahun lalu.

 

Sikap politisi Legislator Republik Indonesia yang baru bangun untuk mengaudit dana otsus ini melahirkan sejuta tanya sesungguhnya ada kepentingan apa dibalik agenda audit dana otsus ?.

 

Memang uu otsus memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat mengatur masalah pertahanan keamana, fiskal, moneter dan hubungan luar negeri. Artinya legislator memiliki kewenangan monitoring yang bisa dilakukan setiap tahunnya untuk mengaudit dana otsus sejak awal disalurkan namun mengapa baru sekarang agenda audit dana otsus dinaikan ?.

 

Memang benar legislator baru bangun dari tidur panjang dan memiliki misi politik untuk papua yang pastinya akan berujung guncangan sosial.

 

Pada prinsipnya semua rakyat papua dan bahkan indonesia mengetahui dengan pasti bahwasannya "UU Otsus adalah kebijakan politik yg dilahirkan jakarta untuk meredam Perjuangan Papua Merdeka yang diwujudkan dengan mengalokasi dana miliaran rupiah yang diperoleh dari bantuan asing. Mungkin internasional mendesak indonesia untuk mempertangungjawabkan dana otsus sehingga agenda audit dana otsus dinaikan atau jangan agenda ini sebagai sarana politik adu domba antara birokrasi papua dengan rakyat papua atau birokrasi papua dengan birokrasi jakarta.

 

Apapun kondisinya yang pasti melalui audit dana otsus dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi dana otsus akan menuai konflik.

 

Apapun tujuan politiknya yang pasti, "lagi beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2021 UU Otsus akan berakhir". Mengapa DPRRI baru bangun sekarang untuk mengkritisi dan mendesak audit dana otsus?. Untuk apa sandiwara politik ini.

 

Suksesi Kepentingan Bisnis Militer dan Proyek Strategis Nasional Indonesia di masa Otsus

Beberapa media telah menyebutkan bahwa internasional telah mengetahui dengan pasti, indonesia gagal mengimplementasi uu otsus di papua.

 

Otsus malah dijadikan alat untuk menancapkan cengkraman militerisme dan tertutup dari akses dunia internasional yang disukseskan mengunakan kewenangan pusat untuk mengurus masalah pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri.

 

Selain itu, dana otsus telah sukses mengantarkan rakyat papua dalam ruang ketergantungan terhadap uang yang bersumber dari dana otsus dan menempatkan birokrasi papua yang bergelar B3 (bar + bir + bor) diatas pengelapan tanah adat yang terus terjadi sejak pemerintah pusat mencanangkan mega proyek master plant percepatan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) 2009 yang kemudian diubah menjadi Proyek Strategis Nasional 2014.

 

Melalui militerisme di alam otsus telah menjadikan militer (TNI/POLRI) kaya raya sebab mampu mengembangkan bisnis militer dibumi cenderawasi.

 

Publik telah mengetahui bahwa Freeport Indonesia berikan miliaran dolar amerika kepada militer untuk mengamankan asetnya.

 

Konflik politik papua yang dipelihara oleh militer dengan mengkambinghitamkan Tokoh Politik Papua Merdeka dan Pejuang HAM Papua telah mendongkrak pangkat militer yang secara otomatis melonjakan gaji pokok dengan bonus dana PAM Kinflik Politik. Selain itu, militer diberikan ruang lebar untuk mengelola wilayah batas dan pulau-pulau terluar telah memuluskan militer mengendalikan bisnis kehutanan dan perikanan laut diatas perairan papua yang telah meningkatkan modal militer yang mengelolanya.

 

Dengan adanya proyek strategis nasional yang adalah objek vital negara juga memberikan keuntungan yang luar biasa besar bagi militer yang melindungi implementasi proyek strategis nasional di papua. Bahkan sampai pada sektor pasar militer mengintervensinya diatas bisnis perdagangan senjata, narkoba, miras, bisnis judi togel dan prostitusi yang diembani oleh militer.

 

Diatas kenyataan itu, SDA Papua yang jumlahnya lebih banyak dibanding masyarakat adat papua membuat birokrat, militer, politisi, pengusaha, artis, seniman, aktivis, mahasiswa dan pelajar asal indonesia berat hati untuk melepaskan rakyat papua berdaulat dan mandiri dalam negaranya sendiri.

 

Sikap politisi yang mendorong audit dana otsus adalah salah satu wajah karakter orang indonesia yang tidak menginginkan terpenuinya hak politik bangsa papua dimuka bumi ini dengan cara "NKRI keluar dari Papua".

 

Mengapa Agenda Pemberantasan Korupsi Baru Ditegakan dipengujung Masa Otsus

Dana otsus telah melahirkan ketergantungan masyarakat papua terhadap uang dan birokrat papua yang bertitel B3 telah menjerat birokrat papua kedalam jurang korupsi dana negara yang diberikan melalui aliran otsus sehingga jika diusung agenda pemberantasan korupsi dana otsus maka pastinya akan banyak pejabat yang terjerat oleh hukum.

 

Awalnya publik papua dikejutkan dengan pemangilan eks Gubernur Papua (Lukas Enembe) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan diakhir masa jabatannya lalu. Pemangilan Eks Gubernur Papua menjadi pembuka awal pemerintah pusat khususnya Kapolri menaruh perhatian atas kasus korupsi di papua.

 

Sikap polri itu pastinya salah kamar karena petugas pemberantasan korupsi di indonesia adalah KPK. Fakta ini kemudian melahirkan tanda tanya tersendiri.

 

Terlepas dari itu, adapula fakta pemberantasan korupsi dalam tubuh DPU Propinsi Papua ditahun kemarin memiliki akses yang berbeda dengan pemangilan saksi terhadap eks Gubernur Papua (LE) sehingga untuk melihatnya wajib dilakukan dengan kacamata hukum yang berbeda.

 

Perbedaan tersebut terlihat dari sumber dana dimana pemangilan saksi terhadap eks gubernur papua oleh polri terkait korupsi dana otsus dalam konteks pengemban SDM Papua. Sementara pemeriksaan terhadap oknum pegawai DPU Propinsi Papua oleh KPK bersumber dari dana APBN terkait implementasi Proyek Strategis Nasional di Papua.

 

Dari dua perbedaan petugas pemberantasan korupsi antara Polri dan KPK itu menunjukan fakta hukum berbeda dimana KPK tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi dalam aliran dana otsus. Pertanyaannya mengapa polri bisa masuk memberantas korupsi aliran dana otsus padahal semua pihak tahu bahwa uu otsus adalah kebijakan afirmasi action yang memiliki kekebalan hukum tersendiri.

 

Dengan melihat karakter masyarakat papua yang kental hubungan sosialnya dimana dengan pemberantasan korupsi akan muda memucu konflik sosial sebagaimana terjadi dalam penangkapan eks bupati jayawijaya (Davit Hubi) yang telah menelan korban, penangkapan bupati tamrauw yang melahirkan protes warga dan lain senagainya sudah berikan fakta kerentanan sosial jika terjadi penegakan hukum atas kasus korupsi di papua. Inilah yang mungkin dijadikan peluang bagi polri dan politisi untuk mengusut kasus korupsi dan audit dana otsus demi mendorong terbitnya kebijakan baru untuk mengantikan UU Otsus.

 

Apapun situasinya korupsi adalah tindakan kejahatan yang wajib diberantas habis. Hanya saja yang melakukan pemberantasan adalah petugas yang berwenang untuk itu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan POLRI, agar melaluinya dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat bukannya meneror kehidupan harmonis masyarakat selama ini. Selain itu, harapannya pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional bukan sebagai bentuk teskis demi kepentingan menuluskan perumusan UU Otsus Plus ala Pemerintah Pusat.

 

Otsus Gagal, Kebijakan Apa Lagi ?

Semua pihak tahu bahwa pemerintah propinsi papua telah memiliki tawaran Otsus Plus yang disusun oleh MRP beberapa tahun lalu. Memang dalam perumusannya ditemukan fakta kesaamaan dengan draf otsus aceh karena ditemukan kalimat "qonun" sehingga sempat menjadi polemik. Meskipun demikian draf otsus plus itu menjadi tawaran kebijakan ala pemerintah propinsi papua kepada pemerintah pusat.

 

Agenda audit dana otsus yang didorong oleh legislator yang memiliki kewenangan legislasi dimana UU Otsus adalah prodak hukum bentukannya, tentunya memiliki tujuan politik legislasi yang mungkin bisa diduga memiliki tujuan mengkonsep UU Otsus versi jakarta.

 

Artinya pada perkembangannya akan ada dua konsep draf otsus plus yaitu otsus plus ala pemerintah propinsi papua dan otsus plus ala pemerintah pusat.

 

Pada prinsipnya otsus plus merupakan sarana legal yang pasti ditempuh oleh negara infonesia. Hal itu sengaja dilakukan karena negara indonesia tidak memiliki alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dunia internasional terkait status politik papua dalam negara indonesia.

 

Diatas alasan legal tersebut, Otsus Plus juga menjadi landasan legal yang dapat ditunjukan kepada publik internasional untuk melindungi segala kepentigan bisnis yang telah terbangun dimasa otsus diatas baik bisnis militer maupun bisnis dalam proyek strategis nasional.

 

Penutup

Sikap baru bangunnya Legislator Republik Indonesia dengan menyinggung audit dana otsus dan sikap polri yang mulai intervensi tugas KPK dalam memberantas korupsi aliran dana otsus yang notabenta memiliki kekebalan hukum berdasarkan landasan afirmasi action merupakan fakta penyalagunaan hukum demi memuluskan lahirnya kebijakan politik yang dapat menjadi rumah aman bagi status politik papua dalam negara indonesia dan kepentingan bisnis militer serta bisnis strategis nasional indonesia diatas wilayah adat bangsa papua.

 

Diatas kesimpulan itu diharapkan bagi seluruh elemen rakyat bangsa papua untuk tidak terpancing dengan sikap politik legislator republik indonesia yang tidak perna mengunakan kewenangannya untuk melindungi hak dasar bangsa papua dan sikap tidak profesionalnya polri yang telah mengambilalih tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi dana otsus yang kebal hukum itu.

 

Semua tindakan itu dilakukan oleh kedua pihak diatas mengingat semakin dekatnya waktu berakhitnya UU Otsus yang jatuh pada tahun 2021 nanti. Untuk itu maka:

  1. Diingatkan kepada masyarakat adat papua untuk terus melindungi wilayah adat (tanah dan laut) dari ancaman pengelapan wilayah adat dan perampasan wilayah adat yang dilakukan oleh negara bekerjasama dengan investor.
  2. Diingatkan kepada para pejuang HAM Bangsa Papua untuk terus perjuangkan HAM Bangsa Papua yang telah dikorbankan oleh negara.
  3. Diingatkan kepada pemuda dan mahasiswa untuk terus menperjuangkan apapun yang sedang diperjuangkan demi kepentingan pribadi dan masyarakat papua secara umum.
  4. Diingatkan kepada perempuan papua untuk terus memperjuangkan penghapusan sistim patriarki dan persaamaan hak sebagai manusia yang bermartabat.
  5. Diingatkan kepada tokoh agama untuk terus memperjuangkan manusia papua terbebaskan dari belenggu penindasan dosa

 

Selanjutnya diingatkan kepada seluruh tumpah darah bangsa papua untuk tidak masuk dalam skenario politik jakarta untuk menciptakan konflik sosial yang dipicu atas ketergantungan terhadap dana otsus yang menjadi tujuan filosofis negara indonesia dengan mengucurkan sekian miliar dolar amerika dalam bingkai uu otsus.

 

Akhirnya diingatkan kembali bahwa : "secara eksistensi realita kehidupan orang papua sudah, sedang dan akan hidup secara mandiri baik secara ekonomi dan politik diatas wilayah adat bangsa papua".

 

Berdasarkan kenyataan itu maka diwajibkan kepada bangsa papua agar Jangan mau memberikan ruang bagi pembangunan paham filosofi ketergantungan kepada bangsa pencuri yang telah merampok SDA Papua melalui aliran dana otsus yang bersumber dari hasil rampokan SDA Papua.

 

"Kritikanmu Adalah Pelitaku"

 

Penulis adalah alumnus Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)*

Baca Juga, Artikel Terkait