Bagaimana Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh dan Papua

Cinque Terre
Redaksi KM

26 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Foto: Yunus Gobai

 

Oleh, Yunus Gobai*)

Tulisan ini bertujuan evaluasi kinerja disampaikan kepada Tim Otonomi daerah dalam satu periode. Topik yang berjudul "Bagaimana Peran Lembaga Khusus Dalam Politik Aceh dan Papua". Keberadan lembaga khusus yang ada di Aceh dan Papua merupakan salah satu bentuk kekhususan dari otonomi khusus yang memiliki desain struktur kepemerintahan yang berbedah dengan daerah-darah otonomi pada umumnya.

Lembaga-lembaga khusus tersebut sebagai bentuk impelementasi otonomi khusus yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan kesejahtraan masyarakat lokal. Namun, realitanya keberadaan lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh dan Papua masih belum mampu memenuhi tujuan otonomi khusus dalam memperbaki demokrasi dan kesejahtran masyarakat lokal. Hari ini terjadi karena masih adanya tarik ulur kepentingan antara pemerintah Pusat [Jakarta] dan pemerintah daerah [Papua dan Aceh].

Selain itu proses pementuhkan lembaga-lembaga khusus tersebut sangat sarat dengan kepentingan politik sehingga keberadaan lembaga-lembaga tersebut menjadi kurang efektif dan efisien baik dalam pelaksnaan tugasnya maupun penggunan anggotanya.

Pada tahun 2015 yang fokus mengkaji impelementasi kebjiakan otonomi khusus di faerah berotonomi khusus yakni di Aceh dan Papua. Sementara tahun 2021 akan fokus pada kebijakan fiskal daerah Otonomi Khusus, baik dana otsus maupun dana Istimewa.

Pada hakekatnya, lembaga khusus Aceh dan Papua merupakan ciri sekaligus pembedaan sebagai kedua daerah ini dapat dikatakan"khusus", berbeda dengan daerah otonomi pada umumnya. Namun secara historis, baik dejure dan defakto pembentukan lembaga khusus di Aceh dan Papua mengalami dinamika politik, baik tingkat lokal [antra elit lokal] maupun tingakat Nasional [hubungan lokal dan pusat].

Sehingga, dinamika yang terjadi berdampak pada perang lembaga khusus yang seidealnya untuk mempercepat tujuan otonomi khusus, namun faktanya justru menimbulkan persoalan yang menghambat impelementasi dari otonomi khusus itu sendiri.

Tulisan ini menjadi penting dalam mengkaji awal implementasi otonomi khusus, mengingat didalamnya akan membahas perang lembaga khusus Aceh dan Papua dalam bingkai politik. Tulisan ini juga mengevaluasi implementasi kebijakan otonomi khusus secara utuh dan keseluruhan, sehingga dampaknya mendekatkan pada kesejahtraan rakyat atau atau justru sebaliknya.

Semoga! tulisan ini bisa menjadi sumbangsi saran yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya perbaikan ke depan bagi lembaga- lembaga khusus yang ada di Aceh dan Papua sehingga apa yang dicita- citakan dari tujuan otonomi khusus dapat terimplementasikaan dengan maksimal dan melihat problematika peran lembaga khusus dalam politk Aceh-Papua dan agenda perbaikan ke depan. (*)

#Budaya

#MRP

Baca Juga, Artikel Terkait