Bagaimana Rakyat Papua Melawan Persatuan Iblis Lokal-Nasional

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

14 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Rakyat Papua Melawan Persatuan Iblis Lokal-Nasional (foto:cnnindonesia.com)/KM

 

 

Oleh Pillemon Sayori,

OPINI KABARMAPEGA.COM--Menarik untuk melihat bagaimana para elit lokal Papua menyambut angin pemekaran yang dihembuskan Jakarta. Apa yang sudah digambarkan doktor antropologi Papua, I Ngurah Suryawan dalam tulisan-tulisannya belakangan ini kini terang benderang terlihat: Para elit Papua menjilat Jakarta demi kuasa dan harta. Suara mayoritas masyarakat Papua asli tidak mereka perdulikan.

Rakyat Papua menolak pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Alasannya jelas: Papua belum siap untuk dimekarkan ditinjau dari kesiapan SDM, kemandirian PAD, jumlah penduduk asli yang dibawah standar DOB, dan seterusnya. Ini mengindikasikan masih ada hal-hal urgent yang seharusnya Negara prioritaskan: kesehatan, pendidikan dan industrialisasi perkakas kerja rakyat untuk efisiensi dan efektivitas kerja rakyat Papua sehari-hari: berburu, meramu, berkebun.

Tanpa penyelesaian masalah-masalah urgent di atas, pemekaran dilihat rakyat sebagai ancaman. Sementara itu, elit lokal Papua melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk menjadi gubernur, peluang mendapat persen dari proyek-proyek nasional dan multi nasional (pertambangan, perkebunan, pengeboran minyak, dan seterusnya), peluang untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan untuk mengumpulkan harta yang lebih banyak.

Kepercayaan dan Ketergantungan

Berangkat dari nilai budaya suku-suku di Papua, yakni penghormatan  kepada anggota yang berhasil dalam hal tertentu, rakyat (anggota keluarga, kerabat jauh, satu marga, satu suku bangsa, teman, sahabat, dst.) menganggap agung para elit politik lokal ini. Juga karena melalui mereka, rakyat pendukung bisa mengakses uang, kedudukan, dan pengaruh dalam NKRI.

Kepercayaan dan ketergantungan rakyat kepada elit lokal inilah yang dieksploitasi. Para elit memanfaatkan kepercayaan dan ketergantungan itu untuk menjadi seolah-olah mewakili rakyat demi mencari kuasa kepada Jakarta untuk harta dan kedudukan.

Bagi para elit, membagi-bagikan uang kepada rakyat pengikutnya, mengadakan acara-acara adat bersama, menyumbang uang besar di gereja-gereja dan di komunitas-komunitas basis rakyat, itu kunci untuk mengamankan kepercayaan dan ketergantungan rakyat pengikutnya.

Dampaknya kita rasakan hari ini dalam upaya rakyat Papua menanggapi pemekaran. 

Rakyat Papua mayoritas menyadari diri dan menyatakan belum siap menerima pemekaran. Tetapi karena para elit lokal Papua sudah menyatakan sikap untuk menerima pemekaran, maka rakyat terbagi dalam beberapa kelompok: yang berani menyatakan bahwa mereka menolak pemekaran, dengan resiko berhadapan dengan elit lokalnya; rakyat yang berani menyatakan bahwa mereka menerima dan mendukung elit lokalnya dalam menerima pemekaran; dan rakyat yang tidak menyatakan pendapat soal menerima/mendukung elit lokalnya, menyatakan mendukung atau menolak pemekaran.

Mengharapkan para elit lokal untuk menolak pemekaran, itu sia-sia, tidak akan pernah terjadi. Karena hubungan elit pusat dan elit lokal Papua sifatnya saling memegang kartu, sehingga mereka akan saling mengamankan kepentingan masing-masing. Dalam scenario seperti ini, rakyat Papua mayoritas jelas bukanlah pemain. Rakyat Asli Papua jelas dipermainkan para elit politik pusat di Jakarta dan para elit lokal Papua di Papua.

Percaya pada Diri Sendiri

Bila ditinjau, rakyat Papua mayoritas masih memegang kendali atas direalisasikan atau tidaknya DOB Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua. Walaupun elit politik pusat mempunyai ide pemekaran wilayah di Papua untuk tujuan-tujuan politik, ekonomi dan militernya, bicara tentang pemekaran, dan menganggarkan dana dari APBN; walaupun elit-elit lokal mulai mengadakan pertemuan, membuat kesepakatan menerima pemekaran, dan seterusnya; kedua-duanya akan berdaya upaya untuk satu tujuan yang sama: merebut opini rakyat Papua mayoritas untuk menyetujui pemekaran.

Bila rakyat Papua mayoritas yang tidak ingin ada pemekaran provinsi, kabupaten/kota di Papua ingin menggagalkan kongkalingkong kepentingan elit politik pusat dan elit politik lokal di Papua hari ini, caranya, percaya kepada rakyat Papua sendiri, percaya kepada kekuatan rakyat Papua sendiri.

Percaya pada diri sendiri, itu artinya, berhenti, stop percayai dan berharap kepada elit politik lokal Papua; mereka sama biadabnya dengan elit-elit politik pusat di Jakarta. Baik elit politik lokal dan elit politik pusat, mereka sama-sama penjajah: yang melahirkan sistem yang menjajah, dan yang menjalankan sistem yang menjajah itu di Papua. Mereka sama, tidak ada beda.

Percaya pada diri sendiri, artinya percaya pada ideologi kontra penjajahan dua jenis elit politik tadi. Karena di belakang elit politik pusat dan elit politik lokal, sedang bersiap-siap para koorporat, pemodal, pebisnis kelas nasional dan internasional. Mereka bersiap hendak mengambil kayu, menambang emas dan uranium, membabat hutan untuk sawit dan sawah, menyedot minyak bumi dan gas alam Papua. Tentu saja mereka tidak akan terlihat sekejam ini, mereka pasti akan memolesnya dengan kata-kata pembangunan, demi kebaikan, kesejahteraan umat manusia, dan propadanda topeng lainnya, persis seperti yang diperagakan PT Freeport selama ini di hadapan sebagian dari kita; rakyat Amungme Kamoro di Timika.

Percaya pada ideologi kontra penjajahan, itu artinya percaya kepada ajaran nenek moyang kita, percaya kepada ajaran tulang belulang leluhur kita yang berserakan di hutan-hutan, lembah, ngarai, tanjung dan teluk, bahwa hanya kemerdekaan Papua secara politik dan ekonomi sajalah, satu-satunya jalan menuju kehidupan rakyat Papua yang damai, sejahtera, adil dan makmur; bahwa bersama dengan Indonesia, orang Papua sedang berjalan menuju kematian, pemusnahan bangsa Melanesia di bumi Papua.

Percaya kepada ajaran nenek moyang kita itu, artinya rakyat berani memanggul beban perjuangan kemerdekaan Papua yang tentu saja berat; sampai maut memisahkannya dari jalan perjuangan atau kemerdekaan Papua terwujud. Ada organisasi perjuangan kemerdekaan Papua yang basisnya sudah mengakar hingga ke pelosok desa kampung dan dusun paling terpelosok di tanah air kita: Komite Nasional Papua Barat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Komite Nasional Papua Barat mengusung agenda Mogok Sipil Nasional, pemogokan umum rakyat Papua seluruh tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengusung agenda Perang Revolusi Total menuju kemerdekaan. Bila menolak pemekaran, bila menolak kongkalingkong kepentingan persatuan para iblis (elit politik) lokal-nasional, bila menolak koorporat merusak rumah alam kita yang harmoni, yang tersisa bagi rakyat Papua hannyalah melawan persatuan para iblis lokal-nasional berkedok pembangunan ini. Karena mereka datang dahulu tanpa diundang, kini memaksakan agenda mereka dengan menodongkan senjata  sambil menutup mata dan telinga mereka sehingga jerit, tangis, ratap dan derita kita tidak mereka perdulikan, sejak 1962 dulu.

Membangun Kemandirian

Langkah pertama yang diisyaratkan dari Mogok Sipil Nasional dan Perang Revolusi Total adalah, membangun kemandirian. Artinya, pertama, mempersiapkan ladang, kebun. Memastikan kebun sagumu aman. Memastikan lahan berburu dan sungai, laut dan lingkungan tempat tinggalmu aman. Mengenali kembali dan bersahabat kembali dengan alam lingkunganmu: memelihara mereka, merawat mereka, dan mengambil seperlunya saja dari alam. Sehingga kita benar-benar bisa hidup sendiri dari alam kita.

Kedua, tidak lagi menggantungkan harapan hidup kepada elit politik lokal dan nasional. Hidup dari hasil olah tanah, air, sungai, laut, dan hidup mandiri dari alam. Ketiga, tidak terpengaruh dengan tawaran, agenda dan ajakan NKRi, elit politik pusat, dan elit politik lokal. Keempat, memanfaatkan semua peluang dan manfaat yang dapat digalang dari NKRI, elit politik lokal dan elit politik nasional untuk kepentingan kemandirian rakyat Papua. Lima, memperbanyak pendidikan kesadaran: kesadaran akan HAM, kesadaran akan kebangsaan, kesadaran akan kebudayaan sendiri, kesadaran akan hakikat manusia dan hakikat alam, dan kesadaran akan kosmos kita.

Itulah empat langkah yang saya mengerti sebagai yang disyaratkan oleh dua seruan dari dua organisasi murni kita bersama segenap rakyat Papua: membangun kemandirian. Proyek membangun kemandirian  ini dijalankan rakyat sambil terus mengikuti arahan dan instruksi politik dari para pimpinan kemerdekaan Papua yang masih dipenjara dan yang sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar NKRI.

Terakhir, ajakan buat para mahasiswa pejuang di posko-posko eksodus: agar mengambil bagian dalam proyek membangun kemandirian bangsa Papua dari puing-puing kehancuran ini. (1) Selenggarakan sekolah Rakyat Tahap I (Proyek baca, tulis dan hitung) tiga bulanan/enam bulanan untuk memberantas buta aksara dan mengajak rakyat Papua membaca. (2) Menyelenggarakan sekolah Rakyat tahap II (Proyek pendidikan kesadaran sebagaimana dimaksud di atas tadi/tiga-enam bulan per angkatan). (3) Sekolah Rakyat Tahap Lanjutan. Di pelosok tanah Papua, mahasiswa pejuang dapat menyiasati tempat dan waktu demi kontribusi mahasiswa bagi  kemandirian bangsa.

 

Penulis adalah Nelayan, tinggal di Kali Bobo, Nabire

 

#Budaya

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait