Bahas Otsus di Jakarta, Aktivis Papua:  Pemerintah Indonesia Langgar Hukum Otsus

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Aktivis Papua, Alexander Gobai

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Pembahasan RUU Revisi  Perubahan Kedua Otonomi Khusus Provinsi Papua, pemerintahan Indonesia telah melanggar amanah UU Otsus terutama pada pasal 77.

 

Pemerintah tidak mesti membahas Otsus sepihak di Jakarta. Karena hasilnya tidak akan berpihak kepada orang asli Papua tetapi akan  berpihak  terhadap pejabat pemerintahan  Indonesia.

 

Demikian dikatakan Aktivis Papua, Alexander Gobai kepada awak media, di Abepura, Miniggu, (20/6/2021).

 

“Lebih baik pemerintah Jakarta Stop bahas RUU UU Otsus. Pembahasan Otsus harus berdasar amanah UU Otsus pada pasal 77. Kembalikan kepada masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP guna melakukan RDP untuk ditindaklanjuti oleh DPRRI dan kepada Presiden RI,” Kata Gobai yang juga selaku ketua Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa Papua itu.

 

Gobai mendukung MRP guna membuka Dialog antara Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia agar dapat membicarakan masalah papua  dari hati ke hati demi tanah Papua yang baik kedepan.

 

Untuk itu, Gobai berharap, pembahasan RUU Otsus di Jakarta yang di mediasi oleh DPR RI agar diberhentikan terlebih dahulu. Penting untuk menghargai kewenangan MRP untuk menjaring aspirasi rakyat Papua sesuai amanah Presiden RI bahwa Perubahan Otsus kembalikan kepada rakyat dengan melakukan evaluasi UU Otsus secara  menyeluruh.

 

“Saya berharap, evaluasi Otsus harus menyeluruh,” Kata Gobai mengulangi pernyataan Presiden RI.

 

Kata Gobai, Kajian Otsus dari Prespektif Mahasiswa Papua pun, nampaknya tidak dibahas di   DPR RI. Karena mungkin dinilai tidak berdasar untuk kepentingan Jakarta.

 

“Saya pikir, kajian Otsus prespektif Mahasiswa Papua telah menulis semua persoalan yang terjadi di tanah papua dengan berbagai indikator. Dan cukup jelas. Mestinya dibahas untuk diambil kesimpulan. Bukan dilihat dan ditonton semata,”  Ucap  Aktivis Papua itu.

 

Gobai berharap, Menkopolhukam telah membuka ruang. Kesempatan ini mesti diambil cepat untuk dilakukan dialog kepada semua pihak termasuk organisasi perlawanan. Dan menghadirkan pihak-pihak luar yang menjadi saksi mata dalam dialog nantinya.

 

Pewarta     : Yudas Nawipa

 

Editor         : Admin

 

 

 

#MRP

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait